Pendidikan GOTOPIK
UU Cipta Kerja
-
Kementerian/Lembaga Diminta Berperan Lakukan Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk UMKM di Daerah
Kendala jaringan internet yang belum merata makin membuat sosialisasi UU Cipta Kerja untuk UMKM kian terhambat perlu bantuan kementerian/lembaga.
-
Gelar Workshop, Satgas UU Ciptaker Bahas Keberpihakan yang Diberikan Pemerintah untuk UMKM
Satgas UUCK bentukan Presiden Jokowi menggelar workshop yang menaruh fokus pada sosialisasi dan sinkronisasi aturan pada klaster UMKM.
-
Hanya Untungkan Korporasi, Partai Buruh Tolak Konsep Bank Tanah Omnibus Law
Pasal-pasal dalam Omnibus Law khususnya terkait tentang bank tanah amat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak korporasi.
-
Khawatir Impor Pangan Bakal Merugikan Petani, SPI Tolak Omnibus Law
Undang-undang impor pangan di dalam Omnibus Law dianggap merugikan banyak petani Indonesia dan membuat masa depan mereka babak belur.
-
Anwar Budiman: Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja Tunduk pada UU Cipta Kerja
Menurut Anwar masih banyak HRD (human resources department) di perusahaan-perusahaan dan pekerja yang belum memahami UU Ketenagkerjaan
-
Massa Buruh di Gedung DPR Tegas Tolak UU Ciptaker, KASBI: Sangat Merugikan!
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) turut hadir dalam demo buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, hari ini.
-
Buruh Aksi Long March ke Jakarta Tuntut Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja
Sejumlah buruh yang tergabung di Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menuju Jakarta menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin 8 Agustus 2022
-
Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja, Aliansi Buruh Siap Gelar Aksi
Pemerintah diminta segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.
-
Said Iqbal Sebut 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional dan Stop Produksi Jika UU Cipta Kerja Dibahas DPR
Said Iqbal mengatakan, pihaknya melakukan mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh dan stop produksi jika Omnibus Law Cipta Kerja kembali dibahas
-
Kementerian dan Lembaga Harus Tuntaskan Perbaikan UU Cipta Kerja Juli 2022
Pemerintah memberikan waktu kepada kementerian dan lembaga menyelesaikan kajian subtansi UU Cipta Kerja di masing-masing sektor hingga Juli 2022.
-
Aliansi Serikat Buruh: Revisi UU PPP Tak Menjawab Persoalan di Omnibus Law Cipta Kerja
Revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) tidak menjawab persoalan terkait omnibus law Cipta Kerja.
-
KSPSI Keberatan UU Nomor 12 Tahun 2011 Direvisi, Ini Alasannya
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, meminta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja batal.
-
Wayan Sudirta Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja berdampak Positif, Namun Tak Mudah Dimengerti
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU Cipta Kerja dari sudut positif, dapat dipresiasi.
-
Fraksi PKS: Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel Omnibus Law Cipta Kerja
PKS minta Revisi kedua atas UU No 12 tahun 2011 jangan sekadar dijadikan stempel bagi disahkannya UU Cipta Kerja.
-
Dunia Usaha Masih Optimistis Sambut Penyempurnaan UU Cipta Kerja
Airlangga Hartarto mengatakan, kalangan investor dan berbagai negara menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia.
-
Fraksi PKS Tolak Revisi UU PPP untuk Akomodasi Metode Omnibus
Revisi UU PPP ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
-
Buruh Kembali Demo Tolak Omnibus Law dan Tuntut Revisi Kenaikan UMP di Luar DKI Jakarta
FSPMI menuntut DPR menghentikan pembahasan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau omnibuslaw yang sudah diputuskan inkonstitusional oleh MK.
-
Polisi Berpakaian APD Dikerahkan Jaga Demo Buruh di Depan Gedung DPR
Jajaran aparat kepolisian berpakaian alat pelindung diri (APD) dikerahkan menghadapi massa yang demon di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/2/2022)
-
Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum
pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-bai
-
Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum
Yasonna H Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang
-
Diguyur Hujan, Massa Buruh Kembali Datangi Gedung DPR Tuntut Cabut UU Cipta Kerja
Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).
-
MK Tak Terima Gugatan UU Cipta Kerja yang Diajukan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945
-
Pengamat: Omnibus Law Minerba Bukan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Sub klaster UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai hal-hal yang ada pada aturan-aturan Omnibus Law Minerba.
-
Wakil Ketua DPD Mahyudin Sebut UU Ciptaker Mengurangi Semangat Otonomi Daerah
UU Ciptaker dinilai kurangi semangat otonomi daerah karena banyak kewenangan daerah yang ditarik pemerintah pusat, DPD terus pantau perkembangannya.
-
Potret Massa Buruh Gelar Salat Jumat di Depan Gedung DPR
Di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/1/2022), para demonstran melaksanakan ibadah salat Jumat di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi.
-
Diguyur Hujan, Massa Buruh Bertahan di Depan Gedung DPR
Massa yang tergabung dalam aliansi buruh tetap bertahan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI meski hujan turun di lokasi.
-
Suarakan 4 Tuntutan, Massa Buruh Gelar Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR
Aliansi buruh mulai melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/1/2022), mereka menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
-
Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Tegaskan Sikap Partainya, Konsisten Tolak UU Cipta Kerja
Martri Agoeng menegaskan sikap PKS untuk terus menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
-
KSPSI Minta MK Segera Beri Penjelasan Soal Putusan Gugatan Formil UU Cipta Kerja
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi.
-
Teddy Gusnaidi Minta MKD DPR Panggil Fadli Zon Soal Cuitan 'Invisible Hand' UU Ciptaker
Politikus Teddy Gusnaidi memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, untuk memberikan penjelasan atas laporan terhadap anggota DPR Fadl
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved