Pendidikan GOTOPIK
Presidential Threshold
-
MK Tolak Permohonan Gugatan Partai Ummat Terkait Presidential Threshold 20% pada Pemilu
(MK) memutuskan tidak dapat menerima alias menolak gugatan permohonan yang dilayangkan Partai Ummat terkait pengujian Pasal 222 UU No 7 tahun 2017
-
MK Kabulkan Penarikan Kembali Permohonan Jaya Suprana Terkait Presidential Threshold
MK mengabulkan penarikan kembali permohonan yang diajukan budayawan Jaya Suprana.
-
Hakim Konstitusi Arief Hidayat: Soal Besar Kecil Persentase PT Bisa Datang Ke DPR atau Pemerintah
Arief Hidayat menjelaskan sikap Mahkamah Konstitusi terkait permohonan terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
-
MK Buka Peluang Beri Legal Standing Ke Prinsipal Perorangan Dalam JR Terkait Presidential Threshold
(MK) membuka peluang untuk memberikan legal standing atau kedudukan hukum kepada prinsipal perorangan yang mengajukan permohonan pengujian UU
-
Jaya Suprana Ajukan Judicial Review Soal Presidential Threshold Ke Mahkamah Konstitusi
Jaya mengatakan permohonan tersebut tidaklah berkaitan langsung dengan dirinya dalam konteks kepentingan politik.
-
PPP Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Soal Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Mahkamah Konstitusi: yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Putusan perkara nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut dibacakan dalam sidang putusan pada Kamis (24/2/2022).
-
Tak Bisa Perseorangan, MK: yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tak menerima gugatan presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Tak Bisa Perseorangan, yang Punya Kedudukan Hukum Gugat PT 20 Persen Hanya Parpol Peserta Pemilu
Permohonan Ferry ditolak karena yang bersangkutan dinilai tak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan konstitusi terkait presidential thresh
-
Dissenting Opinion PT 20 %: Mengapa Dipertahankan Jika Menyimpang dari Logika Sistem Presidensial
Namun hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo memiliki dissenting opinion atau pendapat berbeda.
-
Dissenting Opinion Hakim MK Soal PT 20 Persen: Mengapa Dipertahankan Jika Menyimpang dari Logika?
Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Suhartoyo menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam gugatan presidential threshold
-
MK Tolak Gugatan PT 20 Persen dari Waketum Gerindra, Ini Alasannya
(MK) tak menerima gugatan Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra
-
Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden Ditolak MK, Gatot Nurmantyo Langsung Diajak Gabung PKB
Oleh karena itu, Luqman mengajak Gatot dan para penggugat yang lain untuk menempuh jalan parlemen.
-
Tak Punya Kedudukan Hukum, MK Tak Terima Gugatan PT 20 Persen dari Waketum Gerindra
(MK) tak menerima gugatan Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Joko
-
6 Parpol Nonparlemen Bentuk Koalisi, Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK
Enam partai politik nonparlemen sepakat membentuk koalisi, menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitu
-
BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Gugatan Gatot Nurmantyo Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Akan Diputus MK Kamis Lusa
Mahkamah Konsitusi (MK) akan membacakan putusannya atas gugatan yang diajukan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo terkait ambang batas pencapresan.
-
Partai Ummat Gugat Presidential Threshold 20% Ke Mahkamah Konstitusi, Sebut ada 5 Kerugian
Refly Harun, menjelaskan kliennya sebagai partai politik baru merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap ketentuan ambang batas tersebut.
-
Lieus: Kalau Pemilu 2024 Masih Sama, Saya Nggak Ikut Lagi
Makanya kalau Pemilu 2024 aturannya masih mengharuskan 20 persen untuk mencalonkan presiden, rasanya saya nggak ikut lagi,"
-
Sidang Gugatan Presidential Threshold, Lieus: Kasihan yang Bikin Partai Politik
Lieus mengaku kasihan dengan partai politik yang sudah susah payah mendaftar ke Kemenkumham dan KPU untuk menjadi peserta, tapi tak bisa mengajukan
-
Pemohon Perkuat Alasan Hukum Soal Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden di MK
Gugatan ini diajukan oleh dua anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Fachrul Razi, dengan memberikan kuasa kepada Refly Harun.
-
Ferry dan Refly Kutip Marzuki Alie Bahwa PT 20% Untuk Hadang Pencalonan SBY Periode Kedua
prinsip kedaulatan rakyat yang sudah diakui di konstitusi tidak boleh hilang menjadi prinsip partikrasi atau prinsip bahwa yang berdaulat adalah parta
-
Ferry Juliantono dan Refly Harun Bandingkan Aturan PT di Indonesia dengan Puluhan Negara Lain
Dalam argumentasinya, Refly mengatakan pada puluhan negara yang dibandingkan dengan Indonesia tersebut tidak ada satu pun yang menerapkan PT untuk pen
-
Ferry Juliantono dan Refly Harun Tambah Halaman Permohonan Uji Materi Terkait PT 20%
Dalam bagian legal standing permohonan yang telah diperbaiki, kata Ferry, pihaknya telah memasukan juga hak untuk dipilih.
-
Lieus Sungkharisma: Majelis Hakim, Please Jangan Ditolak
Lieus Sungkharisma menggugat peraturan presidential threshold (PT) dari 20 persen agar menjadi 0 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Dianggap Terlalu Tinggi, PKS Berencana Gugat Presidential Threshold ke MK
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengajukan gugatan atau judicial review terkait presidential threshold sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstit
-
Gugat Presidential Threshold ke MK, Gatot Nurmantyo Bilang Indonesia Menuju Proses Kepunahan
Gugatan Gatot menyangkut ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
-
Gatot Nurmantyo Gugat UU Pemilu ke MK: Aturan Presidential Threshold Harusnya Tidak Ada
Uji materiil ini diajukan oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dengan didampingi kuasa hukum Refly Harun.
-
Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Gagal Perkuat Sistem Presidensial
Pengamat dan para ahli sependapat Presidential Threshold 20 persen harus ditiadakan lantaran tak relevan untuk diimplementasikan.
-
Anis Matta Sebut Presidential Threshold Picu Polarisasi di Masyarakat
Sistem presidensial threshold berpengaruh pada penciptaan polarisasi yang sangat tajam, dan berujung pada pembelahan di masyarakat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved