Pendidikan GOTOPIK
Amandemen UUD 1945
-
Ramai-ramai Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945 Tak Miliki Urgensi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung perlunya pencantuman Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) lewat amendemen UUD 1945.
-
Direktur Eksekutif Para Syndicate: Siapa yang Butuh Amendemen ? Ya Orang yang Berkuasa
Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai tidak ada yang menjamin amendemen UUD 1945 hanya akan menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara.
-
Formappi Nilai Tak Ada Konsep Terbatas dalam Amendemen UUD 1945
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti wacana amendemen terbatas UUD 1945 yang belakangan kembali mengemuka.
-
Lucius Karus Sebut Ketua MPR RI yang Paling Ngotot Perjuangkan Amendemen UUD 1945
Lucius Karus menilai Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai pihak yang paling 'ngotot' memperjuangkan amendemen terbatas UUD 1945.
-
Wacana Amandemen Terbatas, Zulhas: Tidak Ada Pembahasan Presiden Tiga Periode
Zulkifli Hasan mengutarakan pembahasan presiden tiga periode tidak dibahas saat dirinya menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019.
-
Bamsoet Pastikan Penambahan Masa Jabatan Presiden Tak Masuk Rancangan Amandemen UUD 1945
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan tidak ada penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode dalam amandemen UUD 1945.
-
Pimpinan DPD: Konstitusi Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman
Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia juga perlu diperbaiki melalui perubahan konstitusi.
-
Jimly Asshidiqie: GBHN untuk Memandu Negara
Dia menjelaskan, GBHN tidak ada kaitan dengan perubahan masa jabatan presiden-wakil presiden.
-
PKS Setuju dengan KPK, Badan Anti-Korupsi Masuk Konstitusi
PKS seperti yang dipaparkan Presiden PKS Sohibul Iman setuju bahwa amandemn UUD 1945 harus memasukan Badan Anti Korupsi.
-
PDIP Tegaskan Indonesia Perlu GBHN
Hasto Kristiyanto menyebut usulan dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas UUD 1945 berasal dari PDIP
-
Basarah Sebut Amandemen UUD 1945 Terbatas Pada Pasal 3 Tambah Wewenang MPR Tetapkan Haluan Negara
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan perlu adanya penambahan frasa dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) negara Republik Indonesia.
-
Ahmad Basarah: Mensesneg Harus Lebih Efektif Berkoordinasi dengan Publik dan MPR
Mensesneg Pratikno dinilainya tidak efektif menjadi penghubung komunikasi politik Presiden Jokowi dengan pihak di luar istana.
-
NasDem Sepakat Sikap Jokowi Tak Teruskan Amandemen UUD 45
Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengatakan, Presiden telah menyampaikan lebih baik saat ini semua pihak fokus menjaga kondisi dalam negeri
-
Hendri Satrio Sebut 3 Kekuatan yang Mampu Redam Keributan soal Wacana Presiden 3 Periode
Pengamat politik Hendri Satrio jelaskan ada 3 kekuatan yang akan menjaga stabilitas negara Indonesia
-
Nasir Djamil: Disamping Ngotot, Juga Harus Ngotak
Ia mengatakan cara untuk menyerap aspirasi rakyat adalah dengan melakukan referendum kepada rakyat.
-
Wasekjen PPP: Indonesia Belum Matang Berdemokrasi
Ade Irfan Pulungan menilai Indonesia masih belum siap secara penuh menerima demokrasi dalam sistem
-
PKS Tegas Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR
Dua usulan yang ditolak PKS yakni perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta pemilihan pemilihan presiden oleh MPR.
-
Guru Besar Hukum Tata Negara Nilai Lumrah Rencana Perubahan Amandemen
Menurutnya, hal tersebut harus terbebas dari kepentingan segelintir orang dan berefek buruk ke depannya.
-
PKS: Wacana Amandemen UUD 1945 Melawan Kehendak Rakyat
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari secara tegas menolak rencana amandemen UUD 1945.
-
Akbar Tanjung: Publik Pasti Tolak Pemilihan Presiden Lewat MPR
Akbar Tanjung, mengatakan wacana pemilihan presiden melalui mekanisme pemilihan di MPR akan menimbulkan perdebatan di ranah publik
-
Bertentangan dengan Semangat Reformasi Pemilihan Presiden Melalui MPR
Penerapan sistem tersebut di era Orde Baru membawa Indonesia ke sistem otoriter yang berujung pada krisis sosial, ekonomi, dan politik tahun 1998.
-
''Masak Negeri Berpenduduk 260 Juta, 9 Ketua Umum Parpol yang Tentukan Presiden''
Karena itu imbuh dia, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya ini tidak boleh dicabut dan dibatalkan.
-
Elite PKS: Wacana Pemilihan Presiden Melalui MPR Khianati Reformasi
Bahkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR mengkhianati reformasi 1998.
-
Istana Sebut Jokowi Tak Ingin Pemilihan Presiden Melalui MPR
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan tidak menginginkan sistem pemilihan presiden ke depan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
-
PBNU Usul Utusan Golongan di Parlemen Kembali Dihidupkan
PBNU mengusulkan adanya perwakilan atau utusan golongan untuk menjadi anggota parlemen.
-
PBNU Usulkan Pemilihan Presiden Dikembalikan ke MPR
Saiq Aqil mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
-
Sambangi PBNU, Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD 1945
Kedatangan Bamsoet disusul oleh Wakil Ketua MPR lain yaitu Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid, dan Fadel Muhammad.
-
Jika Rakyat Kehendaki Amandemen, PKS Usul dan Tolak 2 Hal Ini
Ia menyatakakan PKS mendorong dibentuknya lembaga permanen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
-
Hidayat Nur Wahid: Fokus Saja Pada Rekomendasi MPR Periode Lalu
Ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada usulan resmi yang diterima pimpinan MPR terkait penambahan masa jabatan presiden.
-
Bamsoet sebut Tidak Ada Satupun Fraksi di MPR Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden
(Bamsoet) mengungkapkan tidak ada satu fraksi pun di MPR RI yang mengusulkan pembahasan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam rencana amend
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved