Cambridge Analytica Ajukan Kebangkrutan Pasca Skandal Bocornya Data Pengguna Facebook

Laporan Reporter Kontan, Avanty Nurdiana

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -  Setelah terlibat dalam skandal kebocoran data pengguna Facebook, perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat (AS).

Konsultan yang dianggap berada di balik bocornya data 87 juta pengguna Facebook itu dituduh mendapatkan informasi pengguna Facebook dengan tidak benar.

Proses kebangkrutan adalah bagian dari proses penutupan perusahaan dan induk perusahaannya, SCL Elections, yang akan dimulai pada awal Mei.

Perusahaan ini menyalahkan liputan media yang membuat pelanggan pergi dan memaksa Cambridge harus menutup perusahaan.

Petisi untuk mengajukan kebangkrutan diajukan di Pengadilan Kepailitan AS di Distrik Selatan New York.

Dokumen itu ditandatangani anggota dewan Cambridge Analytica, yaitu Rebekah dan Jennifer Mercer, putri dari miliarder Robert Mercer. Keluarga Mercer merupakan salah satu donor terbesar Trump.

Baca: Pernah Dijanjikan 2 Tahun Lalu, Harga Jual Gas untuk 4 Sektor Industri Belum Kunjung Turun

Cambridge Analytica yang berbasis di London berdiri pada 2013 dan fokus ke pemilihan presiden di AS. Modal awal perusahaan ini US$ 15

juta. Dana tersebut berasal dari Mercer dan nama perusahaan dipilih oleh mantan penasehat Gedung Putih Trump Steve Bannon, menurut New York Times.

Penyelidikan jalan terus

 Dalam dokumen pengadilan, Cambridge Analytica memiliki aset hingga US$ 500.000 dengan utang setara US$ 1 juta hingga US$ 10 juta.

Menurut BBC, penutupan perusahaan ini tidak akan menghentikan langkah regulator untuk menyelidiki bagaimana perusahaan tersebut menggunakan data pengguna Facebook.

Baca: Akuisisi Pertagas oleh PGN Diproyeksikan Selesai Bulan Agustus 2018

Jaringan sosial ini mengatakan, 87 juta data penggunanya diambil ketika orang-orang menyelesaikan kuis di situs tersebut. Informasi para pengguna Facebook kemudian diteruskan ke Cambridge Analytica yang menggunakan data tersebut untuk tujuan politik.

Namun, konsultan politik itu selalu menyatakan tidak ada yang salah dalam cara mereka memperoleh dan menggunakan data.

Facebook telah menghadapi banyak penyelidikan di AS dan Eropa terkait penanganan data pribadi pengguna.