Pendidikan GOTAG
Yunus Husein
Berita
Foto (4)
-
Blokir Rekening Nganggur Bikin Repot Rakyat, Eks Kepala PPATK: Jangan Lama-lama, Ganggu Cash Flow
Eks Kepala PPATK mengatakan, seharusnya PPAT tidak melakukan pemblokiran rekening itu dalam jangka waktu lama karena akan ganggu cash flow.
-
Ahli Sebut Kasus Timah Bersifat Perdata, Negara Tidak Bisa Merampas Harta Sitaan
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein dihadirkan sebagai saksi ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Aset yang Telah Disita pada Kasus Korupsi Timah Bisa Dikembalikan? Ini Pandangan Ahli
Yunus pun menjelaskan sejatinya negara bisa melakukan penyitaan aset jika dalam perjalanannya terdakwa mengikhlaskan barang tersebut
-
Eks Kepala PPATK Sebut Istri Hingga Kerabat Kerap Dimanfaatkan untuk Sembunyikan Hasil Korupsi
Yunus pun menjelaskan, bahwasanya kerabat memang sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mengalirkan hasil tindak pidana.
-
Eks Jubir KPK hingga Mantan Kepala PPATK Buka Suara soal Wacana Penghapusan Pidana Korupsi di BUMN
Menurut dia, keliru jika ada yang berpikir kerugian bisnis dalam BUMN secara otomatis dianggap sebagai korupsi kerugian keuangan negara.
-
Hakim Agung Gazalba Saleh Tukar Uang Pakai Nama Orang, Eks Kepala PPATK: Ada Sesuatu yang Disamarkan
Yunus Husein dihadirkan jaksa penuntut umum KPK dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
-
Kepala PPATK Pertama Yunus Husein Jadi Saksi Ahli Kasus Pencucian Uang Hakim Agung Gazalba Saleh
Yunus dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menerangkan soal TPPU dalam persidangan Kamis (15/8/2024) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
-
Kepala PPATK Pertama Bakal Bersaksi di Persidangan Haris Azhar-Fatia vs Luhut Binsar Pandjaitan
Menurut Isnur, Yunus Husein akan menjelaskan mengenai beneficial ownership atau pemilik manfaat dalam kapasitasnya sebagai ahli
-
Ditjen Bea Cukai Dinilai Kurang Optimal Usut Tindak Pidana Dugaan TPPU Rp 189 Triliun Impor Emas
Hal itu ditunjukkan dengan belum ditemukannya pelanggaran terkait tindak pidana kepabeanan hingga saat ini.
-
Nama-nama Politisi Mendadak Raib di Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo
Sejumlah nama politisi hilang dalam dokumen penuntutan dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station
-
Satgas TPPU Serahkan 33 LHA/LHP dengan Nilai Transaksi Mencurigakan Rp25,3 Triliun Ke KPK
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pihaknya juga meminta dukungan dari KPK untuk bisa melancarkan tugas-tugas dari Satgas.
-
Eks Kepala PPATK: Transaksi Janggal Rp 349 T Harusnya Tak Dilaporkan ke Siapa pun Sebelum Ada LTKM
Eks Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan harusnya PPATK tidak melaporkan itu ke siapa pun sebelum ada analisa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
-
Mantan Kepala PPATK Sebut Pendapatan dan Laporan Harta Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Janggal
Ada yang tidak seimbang antara pemasukan (income) yang diterima Rafael dengan laporan harta kekayaan maupun jumlah kekayaan yang sebenarnya.
-
Terkait Penetapan Tersangka Tri Mulyadi, Satgas 115 Temui Nelayan
Satgas ini akan langsung melakukan pertemuan dengan Kapolda DIY, Brigjend Ahmad Dhofiri untuk menanyakan penetapan kasus yang menimpa Tri Mulyadi
-
Mantan Kepala PPATK Dorong KPK Segera Jerat Korporasi Pelaku Korupsi
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjerat korporasi
-
Mantan Ketua PPATK Deklarasi Antikorupsi di Bundaran Hotel Indonesia
Mantan Ketua PPATK, Yunus Husein membacakan deklarasi antikorupsi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2016).
-
Mantan Kepala PPATK: Pilkada Akan Penuh dengan Uang
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang kedua akan digelar Februari 2017 di 101 daerah, termasuk di Ibu Kota Jakarta, dan Banten.
-
Politik Uang Dikhawatirkan Masih Akan Warnai Pilkada 2017
"Bisa saja uang itu dibagi ke perorang, padahal asalnya dari perusahaan yang sama. Pembatasan itu belum efektif,"
-
Penanganan Kasus Ilegal Fishing Butuh Biaya Besar
"Apa pihak imigrasi mau menerima mereka di rumah detensi, mereka biasanya tidak punya anggaran. Mereka menolak. Kalau di Maluku, mereka disuruh masak
-
Yunus Husein Sebut Ada Gelar Perkara Dibiayai Terdakwa
"Jadi tidak murah untuk menegakan hukum, bahkan bukan tidak mungkin (ada) kasus yang dibiayai terdakwa atau tersangka (penanganannya),"
