Pendidikan GOTAG
Yenti Ganarsih
Berita
Foto (3)
-
Pakar Hukum: KPK Harusnya "Pede" Hadapi Praperadilan Setya Novanto
Yenti pun mendorong pengawasan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi ketat jalannya persidangan praperadilan Setya Novanto.
-
Pakar Hukum: Aksi Masinton di KPK Tontonan Tak Baik dan Perkeruh Suasana
Menurut Yenti Garnasih, Masinton tidak perlu mempertontonkan ke publik sikap yang hanya akan memperkeruh suasana.
-
Pakar Hukum Sebut Dirdik KPK Akan Tersinggung dan Lakukan Tuntutan Hukum Jika Isi e-Mail Novel Benar
Yenti melihat tidak terjaganya sikap saling menghargai seseorang dalam jabatan-jabatan tersebut dalam dialog formal demi kepentingan lembaga.
-
Soal OTT, Pakar: Mana Mungkin KPK Mengada-ada dan Tujuannya Mengalihkan Isu
Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menilai tindakan yang dilakukan KPK adalah fakta hukum.
-
PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi
"Kalau ada upaya untuk menyamarkan dana hasil kejahatan ya itu TPPU (Tindak Pidana Pencucuan Uang). Mestinya ada TPPU-nya,"
-
Pakar Hukum: Keterangan Miryam Disampaikan di Persidangan Pengadilan, Bukan Persidangan DPR
Pansus Hak Angket KPK dinilai sangat fokus pada keinginan keterangan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, saat diperiksa penyidik KPK.
-
Harusnya DPR Batalkan Angket KPK Seiring Penangkapan Miryam
Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digulirkan DPR seharusnya tidak berlanjut.
-
Pakar Hukum Nilai Penting Kesaksian Miryam Dikonfrontir dengan Penyidik KPK
Yenti Garnasih menegaskan sidang yang salah satu agenda mengkonfrontir keterangan Miryam dan tiga penyidik KPK itu sangat penting.
-
Pakar Hukum: DPR Jangan Latah, Biarkan Penegak hukum Tangani Kasus e-KTP
"Biarkan Penegak hukum yang menangani bukan legislatif, janganlah DPR latah begitu. Sedikit sedikit hak angket seperti tidak punya kewajiban lain saja
-
Pakar Hukum: KPK Jangan Ragu Usut Korupsi KTP Elektronik Meski Ada Nama Besar Terlibat
Apalagi KPK, lanjut Yenti Garnasih, telah menerima uang pengembalian dari sejumlah orang.
-
Polisi Harus Dalami Laporan Antasari Yang Seret Nama SBY dan Hary Tanoesoedibjo
Antasari mengatakan SBY telah mengkriminalisasi dirinya, karena menolak membebaskan besan SBY, Aulia Tantowi Pohan.
-
Mempertanyakan Hak Angket Penyadapan SBY Yang Digalang Fraksi Demokrat
masalah yang sekarang adalah ada pihak yang merasa disadap dan ini baru kemungkinan.
-
Jangan Pilih Lagi Hakim MK dari Politisi Atau Parpol
Oleh karenanya dia memberikan catatan, persyaratannya itulah yang membatasi jangan dari parpol.
-
Jangan Tunda Proses Hukum, Kepala Daerah Tak Boleh Terlibat Korupsi Masa Lalu
Berkaitan dengan calon dalam Pilkada siapapun dia kalau sampai ada kaitannya dengan kasus korupsi dan cukup bukti ya harus diproses
-
KPK Dikritik Minim Tangani Kasus Pencucian Uang
Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikiritik karena minimnya penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
-
Eks Pansel Pimpinan KPK Kritik Penanganan Kasus Lama
Mantan panitia seleksi calon pimpinan KPK menyampaikan keluhan terkait penanganan kasus-kasus lama di KPK.
-
Pengamat Sebut Pelaporan LHKPN Calon Kepala Daerah Hanya Formalitas dan Seperti Macan Ompong
"LHKPN itu hanya formalitas tapi tidak punya mekanismenya. Seperti macan ompong,"
-
Aliran Dana Freddy Budiman Bisa Terus Diusut
Pengusutan terhadap aliran dana gembong narkoba Freddy Budiman masih bisa dilakukan meskipun Freddy sudah dieksekusi mati.
-
Bukan Hal Tidak Mungkin Bisnis Narkoba Freddy Dimanfaatkan untuk Kampanye
Tidak menutup kemungkinan uang hasil bisnis Narkoba Freddy Budiman dimanfaatkan untuk membiayai kampanye.
-
24 Calon Komisioner Kompolnas Jalani Tes Wawancara
Panitia Seleksi (Pansel) Kompolnas hari ini Rabu (6/4/2016) melakukan tes wawancara terhadap 24 peserta yang lolos dalam seleksi sebelumnya.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved