TAG
Yeka Hendra Fatika
Berita
-
Ombudsman Soroti Kebijakan Tapera, Dorong Regulasinya Diubah
Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan salah satu hal yang pihaknya soroti perihal kewajiban iuran terhadap para pekerja.
-
Beratkan Pengusaha, Ombudsman RI Usul Iuran Tapera 3 Persen Ditanggung Sepenuhnya oleh Pekerja
Setoran dana Tapera sebesar 3 persen ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
Kelakar Ombudsman Soal Iuran Tapera: Kalau Bisa Anak Kecil Ikut Didaftarkan Jadi Peserta
Iuran Tapera merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menyediakan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
-
Usai Temui BP Tapera Selama 2 Jam, Ombudsman Pastikan Dana Masyarakat yang Dihimpun Aman
Setoran dana Tapera tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
-
Ombudsman RI Klaim Telah Selamatkan Rp322,59 Miliar dari Potensi Kerugian Sektor Perekonomian I
Potensi kerugian tersebut pada periode 2021-2024 yang didapat dari tindak lanjut laporan masyarakat terkait maladministrasi.
-
Ombudsman Pastikan BTN Tak Punya Produk Investasi dengan Bunga 10 Persen Per Bulan
Ombudsman RI menyambangi kantor Bank BTN guna mengetahui lebih detail terkait dengan permasalahan layanan di Bank Tabungan Negara (BTN).
-
Barang Bawaan Pekerja Migran Tertahan hingga Busuk, Ombudsman Tuntut Kejelasan Layanan
Kepala BP2MI menemukan banyak tumpukan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia yang tertahan sejak 2-3 bulan yang lalu.
-
Ombudsman Nyatakan Bappebti Lakukan Maladministrasi, Disebut Abaikan Sejumlah Kewajiban
Ombudsman RI menyatakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan maladministrasi.
-
Ombudsman Nilai Kementan Gagal Awasi Wajib Tanam Bawang Putih, Berpotensi Tindakan Koruptif
Dari 214 perusahaan yang melakukan importasi bawang putih, hanya 44 perusahaan atau 21 persen yang melaksanakan wajib tanam bawang putih.
-
Ombudsman: Kementerian Pertanian Lakukan Maladministrasi Pelayanan Rekomendasi Impor Bawang Putih
Bentuk maladministrasi yang ditemukan adalah pengabaian kewajiban hukum, tidak kompeten, dan melampaui wewenang.
-
Ombudsman Minta Rakyat Indonesia Realistis, Impor Beras Jadi Keharusan
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan masyarakat Indonesia harus realistis bahwa negara ini memang harus selalu mengimpor beras.
-
Waspada! Beras Berpotensi Mahal Lagi di Bulan Juli
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mewanti-wanti harga beras bisa kembali meroket memasuki bulan Juli mendatang.
-
Ombudsman Indikasikan Enam Potensi Maladministrasi RIPH dan Wajib Tanam Bawang Putih
Kemudian, yang terakhir soal dugaan adanya kesengajaan melakukan hambatan dalam proses pemeriksaan Ombudsman.
-
Soal Harga Beras Naik, Ombudsman: Permasalahan Produksi
Di beberapa desa di Indramayu dipastikan gagal panen. Salah satu penyebabnya kan sedang ada pembangunan proyek bendungan.
-
Ombudsman RI Catat Ada Ratusan Nasabah BTN Sudah Lunas KPR Sejak 2022 Belum Terima Sertifikat Rumah
Tercatat masih terdapat permasalahan pada 395 nasabah dari sebelumnya pada akhir 2022 ada 601 konsumen BTN.
-
Ada Dugaan Pungli, Ombudsman Minta Penerapan RIPH Bawang Putih Dihentikan Sementara
Ombudsman RI telah memerika sejumlah pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan dugaan pungutan liar RIPH bawang putih
-
Bappebti Lelet Tangani Aduan Masyarakat, Ombudsman: Mencari Keadilan Ternyata Lama, Butuh 600 Hari!
Bappebti butuh waktu 600 hari atau hampir 2 tahun untuk memproses aduan masyarakat yang masuk.
-
Ombudsman RI Endus Tindak Pidana Perdagangan Berjanga Komoditi, Nilai Kerugian Rp 68,5 Miliar
Sepanjang 2021-2024 Ombudsman RI menerima 29 laporan aduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
-
Besok, Ombudsman RI Undang Pejabat Kementan Bahas RIPH Bawang Putih
Ombudsman RI akan kembali mengundang pejabat Kementerian Pertanian membahas RIPH bawang putih.
-
Ombudsman: Dirjen Hortikultura Diundang Tidak Datang saat Diminta Klarifikasi soal RIPH Bawang Putih
Ombudsman sudah melakukan pemeriksaan terhadap empat pejabat untuk mendalami persoalan RIPH bawang putih.