Pendidikan GOTAG
Wihadi Wiyanto
Berita
-
Anggota Komisi XI DPR: Peredaran Rokok Ilegal Ganggu Penerimaan Negara, Harus Ditindak!
Peredaran rokok ilegal yang terus meningkat setiap tahun membutuhkan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasinya.
-
Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Sebut Dolfie Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
PDIP selaku pengusul UU HPP tidak membaca secara utuh setiap beleid yang termaktub dalam payung hukum tersebut.
-
Gerindra PDIP Saling Serang soal Polemik PPN 12 Persen, Wihadi Wiyanto Tuding Dolfie Provokator
Wihadi menganggap pernyataan Dolfie sebagai kebohongan publik. Dolfie dianggap sengaja memprovokasi masyarakat agar berpikir bahwa pemerintah tidak
-
Memori Pengesahan UU HPP yang Jadi Cikal Bakal Kenaikan PPN 12 Persen: Diinisiasi PDIP, Ditolak PKS
Payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan (PDIP).
-
Pimpinan Banggar DPR Ungkap Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi: Diinisiasi oleh PDIP
Wihadi justru menilai sikap PDIP sekarang adalah upaya 'melempar bola panas' kepada pemerintahan Presiden Prabowo.
-
Baleg dan Pemerintah Sepakat Revisi UU Wantimpres Dibawa Ke Rapat Paripurna DPR, Ini 3 Perubahannya
Baleg DPR bersama Pemerintah menyatakan sepakat pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres disahkan dalam rapat paripurna.
-
Baleg DPR Sepakat RUU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Untuk Disahkan Jadi Undang-Undang
Baleg DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan menjadi undang-undang (UU).
-
DPR Tunda Revisi UU TNI-Polri, Baleg: Pembatalan Resmi Harus Lewat Paripurna
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, menyebut agenda revisi UU TNI-Polri belum dibatalkan secara resmi karena belum melalui rapat paripurna.
-
DPR Putuskan Tunda Pembahasan RUU TNI dan Polri, Ini Alasannya
Namun, ia tidak merinci alasan di balik pembatalan pembahasan RUU Polri dan TNI tersebut. Hanya saja, ia berbicara mengenai urgensi mengenai regulasi
-
Lepas Jas, Ketua Baleg Hingga Pimpinan Komisi III Temui Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada
Terlihat sebelum berjalan keluar keduanya melepas jas berwarna abu-abu yang dikenakannya secara bersamaan.
-
Profil Wihadi Wiyanto Ketua Baleg DPR RI Pengganti Supratman Andi Agtas
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto.
-
Elite Gerindra Sebut PDIP dan PKS Belum Komunikasi Langsung dengan Prabowo
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, berbicara mengenai keinginan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul seluruh partai.
-
Politikus Gerindra Interupsi Saat Menkumham Jawab Alasan Rotasi Kalapas Jelang Kampanye Pilpres 2024
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan rotasi Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) memang perlu dilakukan secara periodik.
-
DPR Dorong Satgas Lakukan Asset Tracing Obligor BLBI
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengungkapkan banyak aset milik obligor yang tercecer selama lebih dari 20 tahun.
-
Anggota Komisi III DPR Curhat Berita Politik dan Koalisi Partai Tenggelam karena Kasus Ferdy Sambo
Wihadi Wiyanto Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra dalam rapat bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (24/8/2022).
-
SOSOK M Taufik, Dipecat Partai Gerindra karena Dianggap Tak Loyal, Eks Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
Wihadi Wiyanto Wakil Ketua Mahkamah Partai DPP Gerindra menyebutkan beberapa hal yang menjadi dasar pemecatan M Taufik.
-
Anggota Komisi III DPR Apresiasi Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi Rp 4,7 Triliun LPEI
ihadi Wiyanto meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor nasional.
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Positif, Jumlah Penerima Jaring Pengaman Sosial Diharapkan Turun
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 cukup positif. jumlah masyarakat penerima program jaring pengaman sosial diharapkan turun.
-
OJK Wajibkan Debt Collector Kantongi Sertifikat Profesi, Ini Kata DPR
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan Debt Collector harus mempunyai sertifikat profesi dalam melakukan penagihan utang.
-
Anggota DPR Pertanyakan OJK Wajibkan Debt Collector Harus Bersertifikat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan Debt Collector harus mempunyai sertifikat profesi dalam melakukan
