Pendidikan GOTAG
Wakil Menteri Hukum dan HAM
Berita
Foto (6)
-
Wamenkumham Nongkrong di Cafee IN Hingga Resmikan Ruang Podcast di Kanwil Kalteng
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward (Eddy) Omar Sharief Hiariej menyempatkan nongkrong Cafee IN Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Tengah
-
Wamenkumham Minta Mahasiswa Pahami RKHUP Sebelum Protes, Agar Tak Gagal Paham
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej meminta mahasiswa agar memahami betul Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP).
-
Wamenkumham: Pembahasan RKUHP Dilakukan Terbuka, Tapi Terbatas
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memastikan pembahasan RKUHP melibatkan publik.
-
Hindari Tekanan Politik, Pemerintah Bakal Rampungkan RKUHP Akhir Tahun 2022
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pihaknya bakal menyelesaikan pembahasan RKUHP akhir tahun 2022.
-
Tim Perumus Jawab Dewan Pers soal 8 Pasal Bermasalah di RKUHP
Wamenkumham dan tim perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menerima audiensi Dewan Pers, Rabu (20/7/2022).
-
Denny Indrayana Sebut Independensi Mahkamah Konstitusi Sudah Hilang
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyoroti Mahkamah Konsitusi (MK) tetap akan menolak gugatan yang diajukan terkait UU pemilu.
-
Wamenkumham: Ganja Untuk Medis Akan Dibahas dalam Prolegnas 2022
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej mengatakan usulan ganja untuk pengobatan atau medis akan ditampung pemerintah
-
Hadiri Rapat di DPR, Wamenkumham Enggan Temui Massa Demo Tolak RKUHP: Ngapain Nemuin?
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharief Hiariej mengakui dirinya tidak mau menemui massa demonstrasi mahasiswa yang menggelar aksi menolak RKUHP
-
DPR dan Pemerintah Target Sahkan RKUHP Bulan Juli 2022
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) menargetkan pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)
-
Wamenkumham Sebut Kawin Paksa dan Perbudakan Seksual Masuk Delik RUU TPKS
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut delik kawin paksa dan perbudakan seksual menjadi delik.
-
Wamenkumham Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Seksual Tak Sampai Pengadilan
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual
-
Wamenkumham Sebut Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus Pidana Kekerasan Seksual
Edward Omar Sharif Hiariej menyebut bahwa restorative justice tidak diperbolehkan dalam penyelesaian kasus pidana kekerasan seksual.
-
Wamenkumham: RUU Narkotika Suatu Keniscayaan dalam Rangka Mengurangi Over Capacity Lapas
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O. S. Hiariej menegaskan bahwa RUU Narkotika adalah suatu keniscayaan.
-
Wamenkumham Sebut RUU Narkotika akan Dibahas di Komisi III DPR Bulan Mei atau Juni
Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan pembahasan RUU Narkotika antara pemerintah dan Komisi III DPR RI akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
-
Targetkan Daftar Inventaris masalah Rampung Pekan Ini, Kemenkumham Tunggu Surpres Bahas RUU TPKS
Pemerintah segera mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) sehingga pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa segera dilakukan.
-
Wamenkumham: Draf RKUHP 2021 Belum Dibagi ke DPR Sehingga Belum Berani Tampilkan Ke Publik
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej mengatakan sampai saat ini pihaknya belum membagikan RKUHP 2021 ke DPR RI.
-
Wamenkumham: Meski Penjara Tercantum Sebagai Pidana Pokok di RUU KUHP, Namun Bukan yang Utama
Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej menjelaskan berbagai upaya rekodifikasi pembaruan KUHP nasional saat ini juga diarahkan sebagai
-
2 Eks Menteri Korupsi Dinilai Layak Dituntut Pidana Mati, Ini Tanggapan Pengamat hingga Komnas HAM
Dua eks Menteri yang korupsi, Edhy Prabowo dan Juliari P. Batubara dinilai layak dituntut pidana mati. Ini Tanggapan pengamat hingga Ketua Komnas HAM
-
Soal Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dihukum Mati, Gerindra dan PDI-P Sepakat Akan Hal Ini
Tersangka korupsi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara disebut layak dihukum mati, berikut respons PDI-P dan Gerindra.
-
Eddy Hiariej Pernah Jadi Saksi Ahli Kasus Ahok dan Sidang Perselisihan Hasil Pilpres 2019 di MK
Pria kelahiran Ambon, 10 April 1973, itu meraih gelar profesor pada usia yang terbilang muda, yakni 37 tahun
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved