TAG
Wakil Ketua Komisi III DPR
Berita
-
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Selebgram Bunuh dan Buang Jasad Bayinya Dihukum Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mengecam tindakan seorang model asal Semarang berinisial ZDL (28) yang membunuh bayinya dan dibuang.
-
Profil Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Baru, Pengganti Mendiang Desmond Mahesa
Profil anggota DPR RI Habiburokhman, yang kini resmi dilantik menjadi pimpinan Komisi III, menggantikan mendiang Desmond J Mahesa.
-
Jabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Diminta Fokus Pada Pelayanan dan Penegakan Hukum
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan beberapa saran kepada Silmy Karim yang baru saja dilantik menjadi Dirjen Imigrasi yang baru.
-
Wujud Kesetaraan Gender, Ahmad Sahroni Apresiasi Keputusan Kapolri Promosikan Polwan Jadi Kapolres
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Kapolri benar-benar wujudkan komitmen kesetaraan gender di Polri.
-
KUHP Banyak Dikritik, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Restorative Justice
Sahroni justru mengingatkan para penegak hukum agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
-
HDCI Makassar Beri Dukungan Sebagai Ketua Umum, Ahmad Sahroni: Sebuah Amanah Besar
Muscab HDCI Makassar kali ini juga sekaligus merekomendasikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni jadi ketum HDCI.
-
Wakil Ketua Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kapolri Sukses Amankan KTT G20 di Bali
Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama menjaga keamanan jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali,
-
Mendagri Tolak Berkomentar Soal Tudingan Desmond, Tito Jadi Penyebab Sistem di Tubuh Polri Rusak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memilih tidak berkomentar ketika ditanyai tanggapnya terkait kritik dari
-
Komisi III DPR Minta Video Ismail Bolong Terkait Mafia Tambang Dibuka Transparan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka secara transparan video mantan anggota Polri Ismail Bolong yang beredar terkait dugaan mafia tambang di
-
Wakil Ketua Komisi III DPR Imbau Masyarakat Berhati-hati Lakukan Transaksi COD
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi COD
-
Komisi III DPR Dorong Kemenkumham Segera Lantik Dirjen Imigrasi Baru
Komisi III DPR RI mendorong agar Kementerian Hukum dan HAM, mempercepat seleksi Dirjen Imigrasi yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas.
-
Di Hadapan Kapolri, Komisi III DPR Singgung Soal Geng di Polri dan Kebiasaan Tutupi Kasus
Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengaku heran soal banyaknya anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
-
DPR Sayangkan Putusan Bebas Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di UNRI
Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyayangkan, putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
-
Orangtua Adam Deni Sempat Sambangi Rumah Ahmad Sahroni untuk Memohon Maaf
Herwanto mengatakan bahwa orangtua Adam Deni. sempat menyambangi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
-
Profesional Tangani Kasus Adam Deni, Bareskrim Polri Tegaskan Tak Terkait Jabatan Ahmad Sahroni
Bareskrim Polri membantah cepatnya penyelesaian berkas perkara Adam Deni mengenai dugaan kasus mengunggah dokumen pribadi tanpa seijin pemilik.
-
Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Jalan Ahmad Sahroni Maju Pilgub DKI Terbuka Lebar
Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti jabatan ini bisa jadi kendaraan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu maju Pilgub DKI Jakarta
-
Ahmad Sahroni Sebut Usulan Fadli Zon Bubarkan Densus 88 Kurang Bijak dan Tendensius
Ahmad Sahroni, tak setuju dengan usulan pembubaran pasukan elite polisi yang bertugas sebagai pemberantas terorisme, Datasemen Khusus Antiteror.
-
RUU Larangan Minuman Beralkohol, Ahmad Sahroni : Kalau Terlalu Ketat, akan Munculkan Pengoplosan
Ahmad Sahroni menyebur RUU Larangan Minuman Beralkohol saat ini belum diperlukan, karena dapat memunculkan pengoplosan minuman beralkohol.
-
Ketua Komisi III DPR: Negara Tak Boleh Beri Toleransi Penyebar Hoax
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menegaskan negara tidak boleh lagi menoleransi penebar informasi sesat.
-
Tak Ada UU Yang Menentang Perpanjangan Masa Kapolri
UU membenarkan dan memberi ruang untuk memperpanjang masa dinas seorang Polri, termasuk Kapolri.