Pendidikan GOTAG
vaksin halal
Berita
Foto (5)
-
Pemerintah Dinilai Tidak Menyiapkan Langkah Strategis Terkait Putusan MA Mengenai Vaksin
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menilai Pemerintah tidak menyiapkan langkah strategis mengenai penyediaan vaksin halal sesuai putusan Mahkama
-
Pernyataan Sikap YKMI Terkait Putusan MA yang Belum Dipatuhi
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengeluarkan sikap terkait lambatnya Pemerintah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA).
-
Anggota Komisi IX DPR Minta Kemenkes Tegas Menghindari Penggunaan Vaksin yang Sudah Kedaluwarsa
Diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kedaluwarsa bisa mencapai 50 juta dosis, bahkan lebih.
-
Pengamat Sebut Kinerja Kemenkes Terkait Vaksinasi Bagus, Hal Ini yang Perlu Dikritisi
Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam memberikan saran kepada Kementerian Kesehatan terkait putusan Mahkamah Agung (MA).
-
MUI Soal Putusan MA Terkait Pemenuhan Vaksin Halal: Pemerintah Wajib Lakukan Amanat Undang-Undang
MUI secara tegas meminta kepada pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penggunaan vaksin halal.
-
Waketum Gerindra Sebut Masyarakat Punya Pilihan Terkait Vaksin untuk Diri Sendiri
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, M Irfan Yusuf Hasyim, bersyukur terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin.
-
Penuhi Putusan MA soal Vaksin Halal, Sinovac Akan Digunakan sebagai Booster
Kemenkes menghormati putusan MA atas rekomendasi penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional. Karena itu vaksin Sinovac akan jadi booster
-
Waketum Gerindra Dorong Pemerintah Laksanakan Putusan MA tentang Penggunaan Vaksin Halal
Putih Sari mendorong pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penggunaan Vaksin Halal.
-
Soal Putusan MA, Ketua DPD Beri Saran Pemerintah Penuhi Kualifikasi Vaksin Halal
Pemerintah seharusnya menjalankan perintah Mahkamah Agung (MA). Yakni wajib menyediakan vaksin halal untuk umat Islam di Indonesia.
-
Putusan MA Terkait Vaksin, Jokowi Mania: Pemerintah Tidak Boleh Abai
Dengan adanya putusan tersebut, Ia mendorong pemerintah segera mengikuti keputusan MA tersebut dan juga hadir dalam penyediaan vaksin halal.
-
MUI Sebut Putusan MA Beri Kepastian Hukum Penggunaan Vaksin Halal
Vaksin halal yang direkomendasikan MUI, sejauh ini baru ada dua jenis vaksin yaitu Sinovac dan Zifivax.
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Putusan MA Terkait Booster
Anggota Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah, meminta pemerintah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyediaan vaksin halal.
-
MA Kabulkan Uji Materi Terkait Vaksin Halal, Partai Ummat: Pemerintah Wajib Eksekusi
Kepada DPR, Mustofa menekankan segera mengawasi kinerja Pemerintah dalam memberikan vaksin, khususnya setelah putusan tersebut dikabulkan MA
-
YKMI Ingatkan Pemerintah Terkait Putusan MA Wajib Sediakan Vaksin Halal
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengingatkan Pemerintah agar patuh terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung (MA)
-
Alasan MA Putuskan Pemerintah Wajib Sediakan Vaksin Halal
Mahkamah Agung (MA) memutuskan Pemerintah wajib menyediakan vaksin halal bagi umat muslim.
-
MA Kabulkan Uji Materi Diadakannya Vaksin Halal, YKMI: Pemerintah Wajib Sediakan
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materil yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terkait vaksin halal.
-
Polemik Anggota DPR Tonton Video Dewasa, YKMI: Sebaiknya PDIP Dukung Ketersediaan Vaksin Halal
Menurut Himawan, ketimbang membesarkan pembelaan anggotanya lebih baik Fraksi PDIP concern dengan upaya mewujudkan ketersediaan vaksin halal.
-
Belasan Juta Stok Vaksin Zifivax Siap Diedarkan, Ini Kata Produsen
Kami punya vaksin halal, hasilnya juga bagus. Silahkan tanya di Badan POM. Tetapi pemerintah tidak ada respon. Jadi kita diam-diam aja lah
-
Terkait Vaksin Kedaluwarsa, Begini Usul Anggota Komisi IX DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh memberikan usul kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait vaksin yang kedaluwarsa.
-
Upaya YKMI Terkait Vaksin Booster Memasuki Babak Baru
Namun YKMI mempersoalkan karena tidak ada setifikasi halal. Padahal, jaminan halal sudah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014
