TAG
UUD NRI 1945
Berita
-
Plt. Sesjen MPR Pastikan MPR Selalu Berupaya Menjadikan UUD NRI 1945 Sebagai Living Constitution
Penerapan living constitution juga bisa dilakukan melalui tafsir konstitusi di Mahkamah Konstitusi maupun konvensi ketatanegaraan
-
Terima Pengurus FKPPI, Ketua MPR Bamsoet Terima Aspirasi Penyempurnaan UUD NRI 1945
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan, FKPPI mengusulkan penyempurnaan konstitusi juga mengarah kepada penataan kekuasaan kehakiman.
-
Lestari Moerdijat: Perubahan UUD NRI 1945 Harus Mampu Jawab Kebutuhan Kehidupan Bernegara
Lestari Moerdijat mengatakan bahwa perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa.
-
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet Dorong Perubahan Ke-5 UUD NRI 1945
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa UUD NRI 1945 yang mengalami amandemen empat kali tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
-
Plt Sesjen MPR Pimpin Upacara Peringatan HUT Ke-79 MPR dan DPR Tahun 2024
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah bertindak sebagai Inspektur Upacara, memimpin langsung jalannya upacara HUT MPR
-
Fadel Muhammad: MPR Akan Rekomendasikan Perubahan UUD NRI Tahun 1945
Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menyebutkan Pimpinan MPR periode ini (periode 2019-2024) akan merekomendasikan perubahan UUD NRI 1945
-
Apresiasi Sidang Majelis Umum PBB, HNW: Sesuai Konstitusi Indonesia Harus Dukung Palestina Merdeka
HNW mengapresiasi sidang majelis umum PBB dan meminta Indonesia harus sesuai konstitusi untuk mendukung Palestina merdeka dari jajahan Israel.
-
Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit untuk Dijegal
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI baru sulit untuk dijegal.
-
Bamsoet kembali Terima Aspirasi Terkait Hasil Amandemen UUD NRI 1945 dari Berbagai Kalangan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut pimpinan MPR siap menerima DPD RI beserta Ketua Dewan Presidium Konstitusi Try Sutrisno pada 10 November 2023.
-
HNW: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk Tunda Pemilu Langgar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi
HNW kritik putusan PN Jakpus untuk tunda pemilu harus dikoreksi oleh pengadilan.
-
7 Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Republik Indonesia dan Contoh Hak Warga Negara
7 fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia dan contoh hak warga negara. Pancasila disahkan saat sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.
-
HNW: Pemakaian Istilah Subsidi Haji dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai UU
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi penggunaan istilah subsidi haji dalam pengelolaan keuangan haji.
-
HNW Dukung Sikap FPDI Perjuangan MPR, Tunda Amandemen Terbatas UUDNRI 1945
HNW juga mendukung wacana agar Masyarakat mengawal MPR agar bisa menjaga konstitusi termasuk ketentuan masa jabatan presiden dan pemilu
-
Isu penundaan Pemilu bergulir, Wakil Ketua MPR: Merusak Konstitusi UUD NRI 1945
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan memberi tanggapan soal isu penundaan pemilu 2024 yang digulirkan oleh Ketum PKB.
-
Bamsoet: Amandemen UUD NRI 1945 Tidak Ubah Pasal 7 Tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI ini pada gelaran webinar Alumni FH UNPAD 'Menakar Urgensi Amandemen UUD NRI Tahun 1945'
-
Bamsoet: Tudingan Amandemen UUD NRI 1945 untuk Perpanjangan Periodisasi Presiden Sangat Prematur
Ketua MPR ini menerangkan untuk melakukan perubahan konstitusi dibutuhkan konsolidasi politik yang besar dan jabatan presiden adalah wacana prematur
-
Catatan Kritis: Eksistensi Kewenangan DPD dan Independensi Calon Presiden dan Wakil Presiden
Sejak kelahirannya hingga saat ini, eksistensi kewenangan DPD masih menjadi sorotan berbagai pihak.
-
Pimpinan DPD RI: Demi Pancasila, Kembalikan Presiden Sebagai Mandataris MPR
Wacana amandemen ke-5 UUD NRI 1945 harus dijadikan sebagai pintu masuk koreksi dan evaluasi terhadap tujuan agenda reformasi yang telah berjalan.
-
Terima Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Bamsoet Pastikan Tak Ada Pembahasan Periodisasi Presiden
Badan Pengkajian MPR RI sedang fokus menyelesaikan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), tanpa harus dibebani perdebatan apakah akan terjadi per
-
Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Syarief Hasan: Kita Bahas Bersama Guru Besar UGM
Dalam menyikapi amandemen, pimpinan MPR membagi tugas untuk menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai klaster.