Pendidikan GOTAG
UU Pemilihan Umum 2019
Berita
Foto (2)
-
Siapa yang Tepat Dampingi Jokowi di Pilpres 2019? Ini Jawabannya
Djayadi menyebut sosok tersebut idealnya masih mirip dengan pasangan Jokowi saat ini, yakni Jusuf Kalla.
-
KMD Dukung Organisasi Kepemudaan Parpol Rekomendasikan Judicial Review UU Pemilu
KMD bersama-sama dengan OKP Parpol lainnya akan melakukan judicial review terhadap ketiga undang-undang ini dan terkait undang-undang pemilu.
-
Parpol Pendukung Dikhawatirkan Tidak Konsisten Dukung Jokowi di Pilpres 2019
Parpol pendukung pemerintah saat ini dikhawatirkan tidak konsisten memberikan dukungan kepada Joko Widodo mencalonkan di Pilpres 2019.
-
PT 20-25 Persen Dianggap Jebakan Bagi Semua Capres, Termasuk Jokowi
Poin yang digugat dari UU Pemilu diantaranya mengenai syarat mengajukan calon presiden atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20-25%.
-
Pakai UU Pemilu Sekarang, Yusril Bilang Jokowi Bisa Jadi Capres Tunggal
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang Pemilu tidak menutup kemungkinan melahirkan calon tunggal.
-
KPU Diminta Konsisten dalam Menerapkan Aturan Verifikasi Partai
Sirojuddin Abbas menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mandiri dan konsisten dalam membuat keputusan.
-
Pengamat: DPR Bikin Aturan untuk 'Persulit' Partai Baru
"Aturan itu tampaknya dibuat untuk persulit partai baru muncul di Pemilu," kata pengamat politik Ray Rangkuti ketika dikonfirmasi, Kamis (31/8/2017).
-
Perludem: Sistem Sensus Menguntungkan Partai Lama Ikut Pemilu
Partai lama yang memiliki wakil di DPR ingin KPU melalui PKPU mewajibkan hanya partai baru ikut verifikasi menggunakan sistem sensus.
-
KPU Diminta Jangan Bertindak Diskiriminasi Saat Verifikasi Partai Politik yang Ikut Pemilu
Pengamat Politik Jeirry Sumampouw menilai bagus jika verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019 menggunakan sistem sensus.
-
PSI Siap Diverifikasi, Konsistensi KPU dan DPR Diperlukan
Salah satu alasan Komisi II DPR di dalam UU Pemilu yang menyebutkan dasar parpol lama tidak diverifikasi adalah karena persyaratan sama dengan Pemilu.
-
PSI Siap Sidang Pertama Judicial Review UU Pemilu di MK
PSI telah menerima surat panggilan MK terkait sidang JC terkait UU Pemilu.
-
Gugat UU Pemilu Ke MK, Legislator Aceh Sayangkan DPR Asal Cabut Pasal 57 dan 60 UUPA
Pencabutan tersebut lewat Pasal 557 Ayat (1) huruf a, b dan Ayat (2), serta Pasal 571 huruf D UU Pemilu yang disahkan DPR belum lama ini.
-
Demi Keadilan, MK Harusnya Putuskan Semua Parpol Wajib Diverifikasi untuk Ikut Pemilu
Pengamat Politik Jeirry Sumampow mendukung langkah sejumlah elemen masyarakat termasuk dari PSI.
-
MK Diminta Adil Putuskan Gugatan UU Pemilu soal Verifikasi Parpol
Verifikasi parpol diatur pada Pasal 173 ayat 3 dalam UU Pemilu 2017 yang baru disahkan DPR.
-
Oktober 2017, Tahapan Pemilu 2019 Dimulai, Diawali Pendaftaran Parpol ke KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan Pemilu pada akhir 2017. Yang terdekat, pada Oktober 2017 akan dimulai pendaftaran partai politik.
-
Buka Akses Maju di Pilpres, Rhoma Irama Gugat UU Pemilu
"Partai Idaman meminta agar frasa 'telah ditetapkan' pada Pasal Pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved