Pendidikan GOTAG
UU Minerba
Berita
Foto (24)
-
Kritik Proses Legislasi UU IKN Terburu-buru, Pakar Hukum Tata Negara: Jangan Jadi Kebiasaan
Bivitri mengatakan setidaknya sejak dua tahun lalu, sejumlah proses legislasi terhadap beberapa Undang-Undang terhitung cepat.
-
Wakil Ketua Fraksi PKS Sebut BLU Batubara Bukan Solusi
Rencana Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara secara tidak langsung menyalahi amanat UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba
-
PRIMA: Sumber Penyakit Bangsa Indonesia Saat Ini Adalah Oligarki
Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono mengungkapkan, praktik oligarki saat ini sumber penyakit bangsa Indonesia.
-
Kemandirian Pengelolaan SDA Harus Bertujuan untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial
Seiring dengan munculnya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Minerba, Persoalan pengelolaan SDA di Indonesia menjadi hangat sepanjang 2021
-
INDEF: UU Minerba Sudah Direvisi, Pertumbuhan Sektor Tambang dan Penggalian Masih Rendah
Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian ke PDB dalam enam tahun terakhir masih belum maksimal terhadap perekonomian Indonesia.
-
Senator DPD Ali Ridho Azhari Kritisi UU Minerba
Dalam melakukan langkahnya DPD sudah menginisiasi untuk mengumpulkan gubernur, bupati dan walikota untuk membahas UU Minerba
-
Wakil Ketua Komisi VII DPR Mengaku Belum Dengar Tuntutan Warga Kalimantan Minta Batalkan UU Minerba
Eddy Soeparno mengaku belum mendengar perihal tuntutan warga Kalimantan yang meminta membatalkan membatalkan UU Minerba.
-
Busyro Muqoddas Sebut Pemerintah dan DPR Curi Momentum Covid-19 Untuk Sahkan UU Minerba
Busyro Muqoddas menyebut wakil rakyat dan pemerintah telah mencuri momentum rakyat yang sedang dalam kondisi kesulitan.
-
Sahkan UU Minerba, Mantan Komisioner KPK Sebut Jokowi dan DPR Tidak Memihak Rakyat
Di tengah masalah perusakan lingkungan hingga isu korupsi di sektor minerba, Laode menilai UU Minerba akan justru bakal semakin menambah masalah dalam
-
Bakal Semakin Rusak Lingkungan, Korban Lumpur Lapindo Tolak Pengesahan UU Minerba
Usai kejadian semburan Lapindo 14 tahun lalu, pencemaran lingkungan di kampungnya semakin parah.
-
WALHI: UU Minerba Bisa Merusak Kehidupan dari Hulu Sampai Hilir
Undang-Undang tersebut akan membuat ratusan pemukiman warga di pedesaan akan tergusur
-
Banyak Merugikan Warga Kalimantan, Undang-Undang Minerba Minta Dibatalkan
Perusahaan-perusahaan yang mengklaim memiliki tata kelola perusahaan yang baik tersebut justru menjadi sumber kerusakan yang terjadi di Kalimantan
-
Kritik Pengesahan Revisi UU Minerba, Refly Harun: 'Kenapa Presiden dan Menteri Tidak Membela BUMN?'
Setelah kritik pemerintah terkait corona dan pembungkaman suara kritis, kali ini Refly Harun kembali bersuara terkait revisi UU Minerba.
-
Jangan Beri Rekomendasi Ekspor Mineral Mentah Perusahaan yang Belum Punya Smelter
Inisiatif bertolak belakang dengan semangat hilirisasi yang mewajibkan semua mineral mentah tambang diolah dan dimurnikan di dalam negeri
-
Adu Kuat Kedaulatan Negara Vs Hegemoni Korporasi Dalam Kasus Freeport
Dinamika relasi kuasa antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No
-
Kebijakan Relaksasi Ekspor Berdampak Terhadap Program Hilirisasi Tambang
IRESS pun ikut bergabung mengajukan gugatan uji materiil bersama Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) atas peraturan-peraturan tersebut ke Mahkamah Agung
-
Sikap Tegas Pemerintah Terkait Smelter Dipertanyakan
Kebijakan merelaksasi ekspor justru mematikan perusahaan smelter yang tengah beroperasi
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak MA Cabut Aturan Relaksasi Ekspor
Aturan Menteri ESDM dinilai akan merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati pengelolaan kekayaan alam
-
Pengelolaan Tambang Harus Adil, Koalisi Masyarakat Gugat Pemerintah
Regulasi yang tidak konsisten seperti membuka kebijakan ekspor mineral mentah memperburuk iklim investasi dan merugikan masyarakat dalam jangka
-
Pemerintah Diimbau Tetap Bersikap Tegas ke Freeport
Projo juga mendesak PT Freeport Indonesia untuk menghentikan segala sikap dan tindakan yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah
