Pendidikan GOTAG
Usman Hamid
Berita
Foto (14)
-
3 Prajurit Penembak Bos Rental Diadili di Pengadilan Militer, Usman Hamid : Salahi 5 Kaidah Hukum
Usman mengatakan, semua warga negara yang terlibat masalah hukum mendapatkan perlakuan yang sama dari aparat penegak hukum
-
Marak Kasus Penembakan, Evaluasi Besar Penggunaan Senjata Api Anggota TNI-Polri Diperlukan
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan perlunya evaluasi besar penggunaan senjata api anggota TNI-Polri.
-
Amnesty International Minta Hentikan Pakai Istilah Oknum Bagi Anggota TNI-Polri yang Terlibat Pidana
Menurut Usman Hamid harus dihentikan istilah oknum bagi institusi TNI atau Polri yang anggotanya terlibat kasus pidana.
-
Usman Hamid Desak Oknum TNI AL Penembak Bos Rental Mobil Diadili di Peradilan Umum Bukan Militer
Usman Hamid angkat bicara soal kasus penembakan warga sipil yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL),
-
Sempat Khawatir Insiden Seperti Perancis dan Nigeria, Usman Hamid: Liburan Natal & Tahun Baru Aman
Usman Hamid bersyukur perayaan libur hari raya Natal 2024 dan tahun baru 2025 di Indonesia secara keseluruhan berjalan aman.
-
Pameran Lukisan Yos Suprapto Diberedel, Usman Hamid: Alarm Kebebasan Berekspresi dalam Bahaya
Menurut Usman Hamid, lukisan Yos Suprapto merupakan ekspresi yang tidak lagi bersifat artistik, namun juga etik. Terdapat dimensi etik dalam bernegara
-
Yos Suprapto Berencana Tempuh Langkah Hukum Buntut 'Pembredelan' Pameran Lukisan di Galeri Nasional
Seniman senior Yos Suprapto, berencana mengambil langkah hukum buntut peristiwa pembatalan pameran lukisan di Galeri Nasional Indonesia.
-
Pameran Karya Yos Suprapto Dibatalkan, Usman Hamid: Kebebasan Berekspresi Dibungkam
Usman Hamid nilai pembatalan pameran tunggal bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan karya Yos Suprapto mencederai kebebasan berekspresi.
-
Usman Hamid Berharap Repatriasi Mary Jane Jadi Momentum Pentingnya Penghapusan Hukuman Mati
Usman Hamid merespons keputusan pemerintah Indonesia merepatriasi terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina.
-
Usman Hamid: Pidato Hari HAM Sedunia Menteri Yusril Ihza Mahendra Hanya Retorika Kosong
Usman Hamid, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra pada hari HAM sedunia.
-
Amnesty International Catat 116 Kasus Kekerasan Polisi Hingga Menimbulkan 29 Peristiwa Pembunuhan
Usman Hamid membeberkan sepanjang 2024, Amnesty International memantau kasus-kasus kekerasan polisi yang tergolong pelanggaran HAM.
-
Wacana Polri Dikembalikan di Bawah Kendali TNI, Kapuspen: Kita Ikuti Keputusan Resmi Negara
Mayjen Hariyanto mengatakan TNI menghormati setiap wacana atau diskusi yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara, termasuk Polri.
-
Siswa SMK di Semarang Tewas Ditembak Polisi, Usman Hamid: Tak Cukup Jika Hanya Evaluasi Senjata Api
Usman Hamid merespons gagasan evaluasi psikologi untuk prajurit menggunakan senjata api untuk anggota Polri.
-
Usman Hamid: Wacana Polri di Bawah TNI Semakin Memundurkan Reformasi
Aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid memandang wacana mengembalikan Polri di bawah kendali TNI semakin memundurkan agenda reformasi
-
Amnesty International Menilai Ada Tarik Menarik Kepentingan KPK & Polri terkait Kasus Firli Bahuri
Usman Hamid menilai terjadi perlakuan diskriminatif dalam penanganan kasus dugaan pemerasan yang menyeret tersangka eks Ketua KPK Firli Bahuri.
-
Usman Hamid: Waspadai Bahaya Amplop dan Cawe-cawe Aparat di Pilkada
Usman Hamid mengungkapkan fenomena 'partai coklat' yang merujuk pada adanya pelibatan oknum aparat dalam politik praktis di Pilkada 2024.
-
Usman Hamid Kritik Menteri Yusril Sebut Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Menurutnya pernyataan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat merupakan kekeliruan.
-
Usman Hamid Harap Pemerintahan Baru Tak Perburuk Situasi HAM di Indonesia
Usman Hamid mengungkapkan pemerintah baru harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk menegakkan HAM di Tanah Air.
-
Lemahnya Kultur Oposisi Hingga Pendanaan Parpol Jadi Penyebab Gemuknya Kabinet Prabowo
Kemudian ia menerangkan ada beberapa sebab gemuknya kabinet menteri pemerintahan Prabowo-Gibran.
-
Anggota Legislatif 2024-2029 Diharapkan Dapat Mengoreksi Kebijakan Eksekutif yang Tidak Ramah HAM
Anggota DPR RI periode 2024-2029 diharapkan dapat mengkoreksi kebijakan eksekutif yang tidak ramah HAM.
