Pendidikan GOTAG
Undang-Undang Pemilu
Berita
-
Kini NasDem Dorong Revisi UU Pemilu, Usul Sistem Ambang Batas Parlemen Berjenjang
Secara teknis, lanjut Martin, sistem ini diimplementasikan dengan membagi jumlah kursi di DPR RI dalam dua kuota, yakni 70% kursi diisi dengan sistem
-
Jokowi Klarifikasi Presiden Boleh Kampanye, Ganjar: Potensi Konflik Kepentingan, Jalankan Netralitas
Ganjar menjelaskan, Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu yang dijelaskan Jokowi bukan merupakan
-
Tunjukkan UU Pemilu, Jokowi Minta Pernyataan soal Presiden Boleh Kampanye Tak Ditarik Kemana-mana
Presiden Jokowi bahkan sampai menunjukan pasal dan undang undang yang tertulis dalam kertas besar. Aturan yang memperbolehkan Presiden berkampanye
-
CEK FAKTA: Beredar Pasal UU Pemilu Presiden Boleh Kampanye Asal Tak Ada Hubungan Keluarga, Benarkah?
Ternyata tangkapan layar yang dinarasikan sebagai isi dari UU Pemilu itu merupakan petitum atau bagian yang dimohonkan oleh pemohon di Mahkamah Konsti
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Jokowi Benar: Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak Pada Pemilu
Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, baik untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif.
-
UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, Jimly: Kepercayaan Publik Harus Dipulihkan!
Lebih lanjut, Jimly mengatakan secara ilmu ketatanegaraan, MK juga memiliki fungsi legislator seperti parlemen.
-
Dosen Fakultas Hukum UI: Hakim MK Butuh Kemampuan Menahan Diri Agar Terhindar Politisasi Yudisial
Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menyoroti Undang-Undang 7 Tahun 2017 menjadi yang diuji di MK.
-
Kepala Desa Hendak Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran di Arena GBK, Yusril hingga Muzani Hadir
Diketahui, kepala desa hingga perangkatnya dilarang terlibat politik praktis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Desa.
-
VIDEO Respon Perludem Terkait MK Putuskan Pemilu 2024 Tetap Gunakan Sistem Proposional Terbuka
Oleh karena itu, kata Titi, semua pihak baik caleg, partai politik, KPU, Bawaslu tidak perlu berspekulasi lagi terkait dengan pilihan sistem Pemilu.
-
Sekjen PKS Minta MK Konsisten dan Tolak Uji Materi UU Pemilu
Judicial review atau uji materi terhadap UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke MK mendapatkan penolakan keras dari PKS.
-
Jaga Kualitas Demokrasi, Gerindra Usulkan Undang-Undang Tentang Pemilu Dipertahankan
Ahmad Muzani menyebutkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan baik
-
Draf RUU Pemilu Atur Caleg hingga Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi
Pasal 182 ayat (2) draf RUU Pemilu disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi orang yang akan maju dalam pemilu adalah pendidikan tinggi.
-
Keterbatasan Regulasi Dinilai Sebagai Faktor Penyebab Korupsi Pemilu
Potensi korupsi atau kerugian uang negara dari dana Pemilu misalnya pengadaan-pengadaan saksi yang tidak masuk dalam dana kampanye
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved