Pendidikan GOTAG
tunjangan
Berita
-
Masuk Gaji Bulanan, Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI Tak Wajib Dibelikan Rumah
Sekjen DPR menyebut uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak diwajibkan untuk membeli rumah.
-
Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan, Segini Harga Sewa Rumah dan Apartemen di Sekitaran Senayan
Dengan lokasi yang disebutkan spesifik dan jumlah kamar yang minimal tiga, harganya rata-rata sekitar Rp 50 juta satu bulan, atau Rp 600 juta setahun.
-
Tunjangan Perumahan yang Akan Diterima Anggota DPR Ditentukan Harga Sewa di Daerah Senayan-Semanggi
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, para Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan.
-
Sekjen: Rumah Dinas Anggota DPR di Kalibata Bocor Kiri-Kanan, Tunjangan Perumahan Hindari Fitnah
Sekjen DPR menyebut perubahan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 akan lebih bermanfaat.
-
Anggota DPR RI Bakal Dapat Tunjangan Perumahan, Sekjen Indra: Rumah Dinas yang Sekarang Sudah Tua
Anggota DPR RI periode 2024-2029 sudah dipastikan akan mendapatkan tunjangan perumahan dan tidak lagi menerima rumah jabatan atau rumah dinas.
-
Fasilitas Rumah Jabatan untuk Anggota DPR Bakal Diganti Tunjangan Seharga Rumah di Kawasan Senayan
Anggota DPR RI periode 2024-2029 dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA) selama menjabat.
-
Rencana Mogok Kerja, KY Dukung Hakim Peroleh Peningkatan Kesejahteraan
Anggota sekaligus juru bicara Komisi Yudisial (KY) Muktif Fajar Nur Dewata mendukung upaya hakim meningkatkan kesejahteraannya dengan mogok kerja.
-
VIDEO Gaji Selama 12 Tahun Tak Naik, Ribuan Hakim di Pengadilan Seluruh Indonesia Bakal Mogok Kerja
Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid menyatakan bakal ada 1.326 hakim yang cuti massal menuntut perbaikan kesejahteraan.
-
Catat 7-10 Oktober, 1.326 Hakim akan Ikut Aksi Mogok Massal
Tuntutan kenaikan gaji tak direspons, 1.326 hakim akan ikut Aksi Mogok Massal 7-10 Oktober 2024.
-
Sanksi Potong Gaji 20 Persen Berlaku 1 Oktober, Nurul Ghufron KPK Masih Terima Rp111 Juta Tiap Bulan
Sanksi pemotongan gaji sebesar 20% Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron baru mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.
-
Gaji CPNS Kementerian Luar Negeri 2024 Mulai Rp6-7 Juta, Ini Tunjangan yang Diperoleh
Cek gaji CPNS Kementerian Luar Negeri 2024 mulai Rp6 hingga Rp7 juta. Berikut ini daftar tunjangan yang diperoleh PNS Kementerian Luar Negeri 2024.
-
Tak Mampu Kembalikan Data PDN usai Diretas, Segini Gaji-Tunjangan Kepala BSSN dan Menkominfo
Segini gaji-tunjangan yang diperoleh Kepala BSSN dan Menkominfo yang kini sedang disorot karena tak mampu mengembalikan data PDN usai diretas.
-
Berapa Gaji dan Tunjangan Menteri Jokowi Saat Ini? Segini Besarannya Dibanding Era SBY
Segini gaji dan tunjangan yang diterima para menteri Jokowi. Jika dibanding era SBY, lebih banyak yang mana?
-
Daftar Kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkop, Paling Tinggi Rp33 Juta
Jokowi meningkatkan tunjangan kerja pegawai Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
-
Setiap ASN yang Kerja di IKN Nusantara Dapat 1 Unit Hunian Apartemen Plus Tunjangan Khusus, Apa Itu?
Hingga Juli ditargetkan baru ada 8 tower ASN yang terbangun, 14 tower pada Agustus, baru pada November ditargetkan sisanya terbangun.
-
Jadi Menteri ATR, AHY akan Terima Gaji dan Fasilitas Segini
Inilah besaran gaji yang akan diterima AHY selama menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Selain gaji, AHY juga mendapatkan fasilitas.
-
Presiden Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tunjangan Pegawai Bawaslu, Berikut Besarannya
Perpres dengan nomor 18 Tahun 2024 ini ditandatangani Jokowi pada Senin 12 Februari atau H-2 pemungutan suara.
-
Perusahaan Ini Bayar Para Karyawannya Rp 1,17 Miliar Tunai Setiap Kali Memiliki Anak
Perusahaan ini membayar tunjangan Rp 1,17 miliar kepada karyawannya setiap kali mereka memiliki bayi.
-
Janji Kampanye Cak Imin: Ibu Hamil Dapat Tunjangan Khusus jika AMIN Menang
Cak Imin mengatakan, pemerintah sedianya harus mampu menangani rakyatnya sejak di kandungan hingga lanjut usia.
-
7 Hari Diberhentikan, Firli Bahuri Belum Kemasi Barangnya di KPK, Terima Gaji 75 Persen
Satu minggu setelah diberhentikan sementara dari posisi Ketua KPK, Firli Bahuri belum kemasi barang-barangnya serta masih terima gaji 75 persen.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved