TAG
Trubus Rahadiansyah
Berita
-
Wacana Pertalite Dihapus Tahun Depan, Analis Kebijakan Publik: Masyarakat Kelas Bawah Akan Menangis
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah nilai masyarakat kelas bawah akan menangis jika Pertalite dihapus tahun 2024.
-
Kondisi Polusi Udara di Jakarta Sangat Kritis, Pengamat Nilai Kebijakan WFH Tak Cukup untuk Atasi
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan WFH yang diambil Pemprov DKI jakarta masih belum cukup mengatasi masalah polusi udar
-
VIDEO Pertamina Dinilai Berhasil Amankan Pasokan Gas Melon di Berbagai Wilayah
Operasi pasar tersebut, kata Trubus, bisa mengamankan pasokan LPG 3 Kg di berbagai wilayah di Tanah Air.
-
Pertamina Dinilai Berhasil Amankan Pasokan Gas Melon di Berbagai Wilayah
Dalam jangka panjang, Pertamina harus perbaikan tata kelola dalam distribusi gas elpiji 3 kg di berbagai daerah.
-
Analis Kebijakan Publik Menilai Usulan SIM Seumur Hidup Tidak Tepat, Ini Alasannya
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah nilai bahwa usulan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup tidak tepat.
-
Soal Utang Jusuf Hamka, Pemerintah Diminta Satu Suara
pemerintah harus menyamakan suara untuk mengembalikan dana deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sejak tahun 1999 beserta dendanya 2 persen.
-
Pengamat Dukung Upaya Erick Thohir Perhatikan Nasib UMKM Efek Batal Piala Dunia U20
Erick Thohir, yang mengusulkan pemberian ganti rugi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) imbas batalnya gelaran Piala Dunia U20
-
Trubus Rahadiansyah: Peran Kabareskrim Penting dan Strategis untuk Pastikan Harga Pangan Stabil
Bareskrim melalui Satgas Pangan, kata dia, berupaya agar jangan sampai terjadi penimbunan pangan.
-
Kontroversi Permenaker Potongan Upah Buruh 25 Persen, Pengamat: Bikin Daya Beli Masyarakat Turun
Aturan pemotongan upah buruh 25 persen ini justru menurunkan daya beli masyarakat di tengah ancama resesi ekonomi global.
-
Soal Pembatasan Jalur Logistik Saat Lebaran, Pakar Sarankan Adanya Pengaturan Jam Agar Lebih Fair
Pemerintah disarankan memberlakukan pengaturan jam lintas angkutan logistik agar pasokan barang tetap terjaga.
-
Pengamat: Sudah Saatnya Maskapai Swasta Layani Haji
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai sudah saatnya maskapai swasta dilibatkan untuk melayani perjalanan ibadah haji.
-
Soal ERP di Jakarta, Pengamat: Bisa Diterapkan Tapi Benahi Dulu Transportasi Umum
Masiton menilai alasan Pemerintah terkait penerapan kebijakan ERP untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota maka transportasi massal merupakan jawabannya
-
Pengamat Sebut Penerapan Zero ODOL Bisa Berimbas pada Daya Saing Industri Dalam Negeri
Kebijakan zero ODOL disebut membuat distribusi barang-barang yang sudah diproduksi industri akan tertahan hingga ke daerah-daerah.
-
Pengamat Imbau para Menteri yang Berniat Maju Capres Fokus Bekerja untuk Rakyat
Tokoh pemerintahan sekaligus elite partai yang berniat maju sebagai capres diminta mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan.
-
Raih Peringkat II Rating ESG Dunia, Pengamat Apresiasi Pencapaian Pertamina
keberhasilan tersebut jadi bukti bahwa BUMN energi tersebut memang concern menjalankan seluruh lini bisnis dengan berorientasi pada lingkungan bersih
-
POPULER Nasional: Sosok Deby Vinski | Indikasi Kasus Teddy Minahasa Didompleng Perwira Tinggi Lain
Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, mulai sosok Deby Vinski hingga indikasi kasus Teddy Minahasa didompleng perwira tinggi lain
-
Pengamat Nilai Ada Indikasi Perwira Tinggi Lain Jatuhkan Irjen Teddy Minahasa Lewat Kasus Narkoba
Singgung fenomena gunung es, pengamat nilai ada indikasi perwira tinggi lain jatuhkan Irjen Teddy Minahasa lewat kasus narkoba.
-
Jakarta Terendam Banjir, Progres Pembangunan Waduk Pondok Ranggon Dipertanyakan
Penanganan banjir Jakarta dari masa ke masa Gubernur DKI tidak memberikan dampak signifikan.
-
Pengamat: Pj Gubernur DKI Jakarta ke Depan Jangan Abaikan Baku Mutu Udara dan Air Bersih
Pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan beberapa riset masih terlalu abai terhadap pentingnya kondisi yang ramah lingkungan.
-
Pj Gubernur DKI Disebut Harus dari Kelompok Netral untuk Redam Pembelahan Warga Jakarta
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai sosok Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta harus netral dan terbebas dari intrik politik.