Pendidikan GOTAG
Suryadi Jaya Purnama
Berita
-
Anggota Komisi V DPR: Perpres Percepatan Pembangunan IKN Tidak Menjawab Permasalahan
Di wilayah IKN terdapat ribuan warga masyarakat adat yang bermukim, sudah membangun kehidupan bertahun-tahun dan turun-menurun.
-
Anggota DPR Sebut IKN Bakal Sulit Cari Investor, Apa Alasannya?
Total APBN yang sudah diguyurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 akan menembus Rp75,4 triliun.
-
Anggota Komisi V DPR Bongkar Realisasi Investasi di IKN Jauh dari Target Pemerintah
Mundurnya dua pimpinan otorita IKN memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.
-
Kepala Otorita IKN Mundur, Anggota DPR Ungkap Belum Ada Satupun Investor Kucurkan Pembiayaannya
Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun.
-
Tuai Penolakan, Pemerintah Diminta Buka Opsi Evaluasi dan Revisi UU Tapera
Ketidakpercayaan masyarakat karena adanya penyalahgunaan dana seperti pada kasus Jiwasraya dan Asabri.
-
5 Catatan Jika Pemerintah Jalankan Kebijakan Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera
Menurut Anggota Komisi V DPR RI, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa catatan dulu sebelum pada akhirnya menjalankan kebijakan ini.
-
Gaji Dipotong untuk Tapera, Anggota Komisi V DPR: Impian Pekerja Miliki Rumah Makin Sulit
Golongan kelas menengah dapat dibantu untuk dapat membeli properti yang produktif seperti misalnya ruko dan sebagainya.
-
Tiga Catatan DPR Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL Commuterline di Jabodetabek
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama memberikan tiga catatan atas usulan kenaikan tarif KRL Commuterline yang diajukan PT KCI kepada Pemerintah.
-
Anggota DPR Soal Status Internasional di 17 Bandara Dicabut: Perlu Kajian Komprehensif
Pencabutan karena dianggap sepi dan menggerus devisa negara lantaran banyaknya masyarakat yang pergi ke luar negeri.
-
Maskapai Bersiap Hadapi Sepinya Penumpang Saat Pemerintah Cari Uang Pariwisata di Tiket Pesawat
Rencana penerapan iuran pariwisata pada tiket penerbangan, merupakan kebijakan yang tidak berkeadilan.
-
Evaluasi Musim Mudik 2024, Komisi V: Perlu Tambah Dermaga di Lintasan Penyeberangan Merak-Bakauheni
ASDP diminta segera menambah jumlah dermaga yang masih kurang, di mana saat ini hanya tersedia tujuh dermaga.
-
Anggota DPR Pertanyakan Perencanaan Pembangunan Tol Bocimi Yang Longsor
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan terjadinya peristiwa longsorJalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) ambles
-
Bertepatan dengan Hari Reformasi, KAKAMMI Gelar Rakernas
KAMMI dan KAKAMMI adalah organisasi anak kandung reformasi yang menjadi ormas, tetap eksis, dan akan terus berkembang
-
Komisi V DPR Minta Pemerintah Serius Antisipasi Lonjakan Jumlah Pemudik
Mudik Lebaran tahun 2023 diperkirakan merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia.
-
Anggota Komisi V DPR Minta Momen Mudik Lebaran Tak Ganggu Distribusi Logistik
Suryadi Jaya Purnama mengatakan momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik.
-
PKS Nilai Penerapan Jalan Berbayar Tak Solutif dan Membebani Masyarakat
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menilai penerapan ERP atau jalan berbayar di DKI Jakarta bukan cara yang efektif.
-
VIDEO DPR Kritik Menhub soal Tarif KRL Orang Kaya dan Miskin: Kebijakan Diskriminatif
Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama mengkritik rencana kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi soal perbedaan tarif KRL
-
Menteri Perhubungan Budi Karya Pastikan Tarif KRL Tahun Depan Tidak Mengalami Kenaikan
Bagi para masyarakat yang memiliki kondisi keuangan finansial cukup baik, nantinya akan menggunakan kartu khusus.
-
Tewaskan Dua Orang, Komisi V DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami kecelakaan di wilayah Kampung Campaka, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang.
-
Suntik Mati KA Argo Parahyangan Demi Dongkrak Penumpang Kereta Cepat, Anggota DPR: Tetap Merugi
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menolak dengan tegas wacana penghentian operasional KA Argo Parahyangan.
