Pendidikan GOTAG
sengketa
Berita
Foto (14)
-
Jokowi Jengkel Sertifikat Lahan yang Luas Selesai, Tapi yang Kecil Tidak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya sertifikat tanah untuk lahan yang dimiliki.
-
KPK Duga Tanah SMKN 7 Tangsel Berstatus Sengketa Saat Proses Jual Beli
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses jual beli tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan.
-
KIP Tolak Permohonan Eks Pegawai KPK terkait Asesmen TWK
(KIP) menolak permohonan sengketa informasi mengenai hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diajukan oleh 11 eks pegawai Komisi Pemberantasan
-
Mahkamah Konstitusi Telah Putus 253 Dari 277 Perkara yang Ditangani Sepanjang 2021
MK menangani sebanyak 277 perkara untuk tiga kewenangan yang terdiri dari 121 Perkara Pengujian Undang-Undang, 3 Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga
-
Komisi II DPR Soroti 122 Kasus Konflik Tanah Ditolak Kementerian ATR/BPN
Soroti 122 kasus konflik pertanahan yang ditolak ATR/BPN di tahun 2021, menurut Junimart Girsang tak ada alasan bagi ATR BPN untuk tolak konflik tanah
-
Komisi II DPR Dorong MoU Antara KPU dengan MA dan MK Guna Percepatan Sengketa Pemilu 2024
KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar penanganan Pemilu 2024
-
Pemilu-Pilkada 2024 Cuma Beda Beberapa Bulan, Durasi Penyelesaian Sengketa Jadi Tantangan
(KPU) RI mengatakan durasi penyelesaian sengketa Pemilu 2024 jadi tantangan tersendiri. Sebab, masa penyelesaian yang terlalu lama bisa berimbas pada
-
Soroti Anggaran Penyelesaian Sengketa-Konflik Pertanahan, Junimart : Anggaran Besar Hasil Tak Jelas
Junimart Girsang menyoroti masalah anggaran penanganan sengketa dan konflik pertanahan di ATR/BPN yang hasil kinerjanya dianggap tidak jelas.
-
Sejumlah Lahan di Kalasan yang Terdampak Pembangunan Tol Belum Diketahui Pemiliknya
Beberapa lahan tersebut tetap dijadikan trase rencana jalan tol Yogya-Solo meskipun data kepemilikannya belum jelas
-
Cegah Sengketa, Kemenag Petakan Potensi Aset Wakaf
Kamaruddin mengakui, potensi wakaf sangat besar berbanding lurus dengan besarnya potensi sengketa. Hal ini juga disebabkan meningkatnya valuasi aset
-
Warga Kampung Trangkil Baru Cemas, Tempat Tinggalnya Terancam Digusur, Warga: Kami Beli Secara Sah
Ratusan warga di 95 kepala keluarga (KK) Kampung Trangkil Baru, Kelurahan Sukorejo, Gunungpati, merasa cemas dan terancam digusur.
-
Di Tahap Pendaftaran Calon Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Terima 71 Permohonan Sengketa
Sengketa tersebut diajukan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota yang menggelar pemilihan.
-
Anak Pendiri Sinar Mas Group Kembali Gugat Hak Waris di PN Jakpus, Nilai Aset Capai Rp 700 Triliun
Ia mengatakan gugatan terbarunya ini berbeda total dari permohonan gugatan sebelumnya yang telah dicabut.
-
Jepang dan Korea Selatan Bersitegang Gara-gara Saling Klaim Sebuah Pulau
Buku putih pertahanan, yang disetujui oleh pemerintahan Jepang, menggambarkan Dokdo sebagai masalah yang belum terselesaikan.
-
Duduk Perkara Konflik India-China, Ada Kaitannya dengan Sengketa Wilayah di Perbatasan
Duduk perkara konflik India-China, ada kaitannya dengan sengketa wilayah Aksai Chin di perbatasan. Bagaimana penjelasan dari para ahli?
-
Bawaslu: Sengketa Pilkada Harus Selesai 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara
Empat tahapan tersebut, yaitu verifikasi faktual calon perseorangan, pemutakhiran data pemilh, kampanye, dan pemungutan suara.
-
India dan China Memutuskan Selesaikan Sengketa Perbatasan secara Damai
Demi meredakan ketegangan yang meningkat di perbatasan India dan China, pemerintah kedua negara sepakat menyelesaikan perselisihan secara damai
-
Erick Thohir Targetkan 'Perang' 17 BUMN akan Tuntas dalam 100 Hari
"Bahkan sampai MA, pengadilan katanya keluarga, katanya sinergi kok ribut dibawa keluar," jelasnya
-
Kata Pengacara Jeremy Thomas Soal Gugatan Patrick Alexander
Pihak Jeremy Thomas menanggapi pernyataan Alexander Patrick Morris, yang melaporkan arits peran itu dalam kasus sengketa vila di Bali.
-
Tak Pernah Hadir Proses Sidang, MK Anggap Gugur Permohonan Partai Berkarya di Sulawesi Barat
Ketua Majelis Konstitusi, Anwar Usman menjelaskan MK telah menerima permohonan yang diajukan Partai Berkarya pada tanggal 23 Mei 2019.
