Pendidikan GOTAG
Saleh Partaonan Daulay
Berita
-
Ketua Fraksi PAN Nilai Usulan Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tidak Bijak
Kalau tetap dinaikkan, Saleh khawatir akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur
-
DPR Minta Pemerintah Jelaskan ke Publik Unsur Kegentingan Memaksa Penerbitan Perppu Cipta Kerja
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian secara mendalam terkait terbitnya Perppu
-
Anggota DPR Apresiasi Komitmen Jokowi Wujudkan Kedaulatan di Bidang Kesehatan
Kalangan dewan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat Indonesia untuk mengurangi berobat ke luar negeri.
-
Kritik Sistem Proporsional Tertutup, PAN: Politik Uang Bisa Lebih Berbahaya
Saleh Partaonan Daulay mengatakan, praktik politik uang atau money politics sebenarnya tidak hanya bisa terjadi pada sistem proporsionalitas terbuka.
-
Fraksi PAN Tak Ingin Pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan Dilakukan Terburu-buru
Fraksi PAN DPR RI tidak ingin pembahasan semua RUU bidang kesehatan dilakukan terburu-buru.
-
Profil Saleh Partaonan Daulay, Ketua DPP PAN 2020-2025 dan Anggota DPR RI Dapil Sumatera Utara II
Profil Saleh Partaonan Daulay yang merupakan ketua DPP PAN periode 2020-2025 dan juga anggota DPR RI dari fraksi PAN mewakili dapil Sumatera Utara II.
-
PAN Pede PKS Bakal Gabung KIB: Jangan Kelamaan Wait and See, Nanti Tidak Masuk 'Gerbong'
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay bicara soal kemungkinan adanya partai baru yang akan bergabung KIB
-
Profil Ashabul Kahfi, Kader PAN yang Ditunjuk Jadi Ketua Komisi VIII DPR RI Pengganti Yandri Susanto
Ashabul Kahfi ditunjuk Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Ketua Komisi VIII DPR RI menggantikan Yandri Susanto. Berikut profilnya.
-
Zulkifli Hasan Dilaporkan ke Bawaslu Karena Diduga Kampanye, Ketua DPP PAN: Tuduhan Itu Tidak Benar
DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Umum Zulkifli Hasan (Zulhas) ke Bawaslu.
-
Viral Mendag Zulkifli Hasan Kampanyekan Anaknya Saat Bagikan Migor, PAN: Itu Murni Kegiatan Partai
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, soal video viral Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng murah sambil kampanye.
-
Zainuddin Maliki, Ahmad Yohan Hingga Rizki Sadig Disebut Jadi Calon Kandidat Ketua Komisi VIII DPR
Fraksi PAN bakal menunjuk pengganti Yandri Susanto sebagai Ketua Komisi VIII DPR usai pengawasan ibadah Haji.
-
Profil Singkat 5 Kandidat Pengganti Zulhas Jadi Wakil Ketua MPR, Asman Abnur hingga Eddy Soeparno
Berikut ini lima profil kandidat pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR. Ada nama Asman Abnur dan Eddy Soeparno.
-
Berhembus Bakal Ada Reshuffle Kabinet, PAN Dalam Posisi Menunggu
Isu akan adanya reshufle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus di kalangan elite politik.
-
Ketua Fraksi PAN Kenang Sosok Buya Syafii: Sering Beri Nasihat yang Tajam dan Kritis
Saleh pun menganggap Buya Syafii tak hanya sebagai mentor dan senior di Muhammadiyah, namun sudah dianggap orang tuanya sendiri.
-
Tanggapi Pernyataan Cak Imin, Ketua DPP PAN: Koalisi Indonesia Bersatu Belum Diskusi soal Capres
Saleh menyebut KIB ini adalah koalisi terbuka bagi siapa pun untuk bergabung dan memberikan pandangan dan gagasan.
-
Saleh Daulay Berharap Aturan Lepas Masker Tingkatkan Produktivitas dan Dongkrak Ekonomi Nasional
DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai membolehkan masyarakat melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan.
-
Wapres Bisa Saja Minta Penjelasan Kemenkes terkait Pelaksanaan Putusan MA Soal Jaminan Vaksin Halal
Wapres juga bisa memanggil Kementerian Kesehatan guna dimintai keterangan sebab belum adanya eksekusi terhadap putusan MA.
-
Anggota Komisi IX Minta Kemenkes Jelaskan Belum Eksekusi Putusan MA Terkait Vaksin Halal
Kunci pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait jaminan vaksin halal ada di Kementerian Kesehatan.
-
Anggota Komisi IX Minta Kemenkes Hindari Vaksin Kedaluwarsa
Selain harus wajib yang halal sesuai amar Putusan Mahkamah Agung, juga harus memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin.
-
Anggota Komisi IX DPR Minta Kemenkes Tegas Menghindari Penggunaan Vaksin yang Sudah Kedaluwarsa
Diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kedaluwarsa bisa mencapai 50 juta dosis, bahkan lebih.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved