Pendidikan GOTAG
Saldi Isra
Berita
Foto (12)
-
Hakim Konstitusi Saldi Isra: Saya Khawatir Kepercayaan Publik Runtuh
Saldi Isra lantas membeberkan perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang dipahaminya terkait putusan ini.
-
Sosok 4 Hakim MK Tak Setuju Kepala Daerah Belum Berusia 40 Tahun Bisa jadi Capres-Cawapres
Ada empat hakim yang berbeda pendapat atau tidak setuju terkait putusan MK soal kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres
-
Kehadiran Anwar Usman Berujung Ubah Haluan Putusan MK dari Ditolak Jadi Mengabulkan Sebagian
Saldi Isra menyinggung soal kehadiran Ketua MK Anwar Usman dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang memutus perkara gugatan batas usia capres-cawapres.
-
Saldi Isra: MK Kabulkan Gugatan yang Sebenarnya Secara Tekstual Tak Dimohonkan Pemohon
Saldi menegaskan perlu diberi catatan tebal bahwa tak semua jabatan yang dipilih lewat pemilu adalah kepala daerah.
-
Drama di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Berubah Saat Anwar Usman Hadiri Rapat
Saldi Isra mengungkapkan perubahan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) terjadi saat Ketua MK Anwar Usman menghadiri Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
-
Beda Pendapat Soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Boleh Maju Pilpres, Saldi Isra: Aneh
Dimana dalam putusannya, MK menyatakan mengabulkan sebagian gugatan terkait dengan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun
-
Saldi Isra Ungkap Ada Hakim yang Dorong Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Cepat Dibacakan
Saldi Isra melihat ada beberapa hakim yang tampak terburu-buru untuk membacakan putusan gugatan usia Capres-Cawapres
-
Pendirian MK Berubah Cepat, Saldi Isra: Sejak Jadi Hakim Baru Kali Ini Mengalami Peristiwa Aneh
Sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh dan luar biasa.
-
Daftar 9 Hakim MK yang akan Hadiri Sidang Putusan Usia Capres-Cawapres Besok, Ada Ipar Jokowi
9 hakim konstitusi dipastikan akan hadir dalam sidang putusan gugatan usia minumun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
-
4 Hakim Dissenting Opinion, MK Putus UU Cipta Kerja Konstitusional
4 Hakim Konstitusi menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda terkait putusa UU Cipta Kerja.
-
Respons Partai Buruh Sikapi Permohonannya Soal Ambang Batas Pencalonan Presiden Ditolak MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
-
MK Gelar Sidang Pendahuluan Pengujian Presidential Threshold 20 Persen yang Diajukan Partai Buruh
MK menggelar sidang pendahuluan pengujian Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu).
-
Daftar 18 Tokoh Penerima Tanda Kehormatan dari Jokowi: Iriana Jokowi hingga Wishnutama
Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan kepada 18 orang tokoh. Mulai dari Ibu Negara Iriana hingga Wishnutama.
-
Profil Saldi Isra, Dianugerahi Gelar Kehormatan Bintang Mahaputera, Peraih Bung Hatta Award
Berikut ini profil Saldi Isra, Waketum MK yang dianugerahi gelar kehormatan Bintang Mahaputera Utama.
-
18 Tokoh Dapat Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Jokowi, Ada Saldi Isra hingga Presiden FIFA
Berikut 18 tokoh yang mendapat gelar kehormatan dari Presiden Jokow, dianggap sudah memenuhi syarat pengabdian, jasa, dan melakukan berbagai inovasi.
-
Jokowi Putuskan 18 Tokoh Terima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Negara, Ini Nama-namanya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan 18 orang tokoh akan mendapatkan gelar tanda jasa dan kehormatan.
-
Usia Minimal Capres-Cawapres Digugat, PAN: Belum Ada Standar Pasti Berapa Umur yang Layak
Perubahan batas minimal usia capres dan cawapres yang diatur di UU Pemilu dari 40 tahun menjadi 35 tahun sedang bergulir di MK
-
Elite Gerindra sebut Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun Sangat Relevan
Habiburokhman menilai, pengubahan batas minimal usia capres dan cawapres yang diatur di UU Pemilu dari 40 tahun menjadi 35 tahun, masuk akal
-
Pemerintah Klaim Perppu Ciptaker Diterbitkan untuk Isi Kekosongan Hukum di Tengah Krisis Global
Pemerintah mengklaim, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum di tengah terjadinya krisis
-
Waktu Perbaikan Masih Ada, MK Minta Pemerintah Jelaskan Alasan Terbitkan Perppu Ciptaker
(MK) meminta pemerintah menjelaskan alasan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)
