Pendidikan GOTAG
Saldi Isra
Berita
Foto (12)
-
Hakim MK Heran Ada 71 Ribu Form C6 Tak Dibagikan ke Pemilih: Kalau Dibawa Bisa Satu Truk
Menurutnya, jika ada unsur kesengajaan sehingga puluhan ribu form C6 itu tak dibagikan, maka tindakan tersebut dinilai berbahaya.
-
Kelakar Saldi Isra Soal Hakim MK Dituding Terima Suap: Jangan-jangan Hakim Garis
Kuasa hukum Alexsander-Ahim, Pither Ponda Barany menjelaskan Nahor mengaku menyuap hakim MK sebesar Rp3 miliar
-
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H, M.PA.
Profesor hukum Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023–2028.
-
Kelakar Hakim MK di Sidang Sengketa Pilkada: Semua Fakta Boleh Diungkap Kecuali Honor Kuasa Hukum
Saldi menyebut bahwa semua fakta dan bukti boleh dibuktikan di persidangan, kecuali besaran honor atau bayaran kuasa hukum.
-
Paslon Wali Kota Lhokseumawe Ajukan Sengketa Pilkada ke MK, Klaim Ada Pemilih Coblos Berkali-kali
Paslon Ismail dan Azhar Mahmud mengklaim adanya pelanggaran dalam pemilihan berupa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS.
-
Sengketa Pilbup Halmahera Selatan, Ada Pengerahan ASN hingga Bagi-bagi Uang Rp 50 Ribu
Salman mendalilka telah terjadi pelanggaran yang dilakukan ASN untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin.
-
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Parpol Ditantang Berani Usung Kader Terbaik Pilpres 2029
Hendri mendorong partai-partai politik untuk mulai mengembangkan kader-kader terbaik mereka sejak saat ini untuk bertarung di Pilpres 2029.
-
Trust Indonesia Menilai Putusan MK Hapus Presidential Threshold Menguntungkan Banyak Pihak, Mengapa?
Trust Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold menguntungkan banyak pihak.
-
MK Hapus Presidential Threshold, Parpol Harus Berani Calonkan Kader Menantang Prabowo Pilpres 2029
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) meminta partai politik untuk berani mencalonkan kader terbaiknya dalam Pilpres 2029.
-
Kisah Mahasiswa Penggugat Ambang Batas di MK: Mohon Terima Saya Jadi Budak Korporat di Perusahaan
Meski berhasil memenangkan gugatan, keempat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu ternyata tak ada yang tertarik terjun ke dunia politik.
-
Putusan MK Hapus Presidential Threshold Dinilai PKB akan Menuai Polemik & Kontroversi
Jazilul Fawaid menyebut putusan MK yang menghapus presidential threshold sebagai kado tahun baru yang akan menuai berbagai polemik dan kontroversi.
-
Putusan MK Hapus Presidential Threshold Jadi Bahan Evaluasi Revisi UU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi bahan evaluasi bagi DPR untuk merevisi UU Pemilu.
-
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, PAN Sebut MK Buat Keputusan Populis
Saleh Daulay dukung keputusan MK sebab PAN telah lama ikut berjuang untuk menghapus presidential threshold 20 persen.
-
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
Sekjen Golkar Sarmuji mengaku pihaknya terkejut MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
-
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Dua hakim MK Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh memberikan dissenting opinion dalam putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden.
-
Hapus Presidential Threshold, Hakim MK Sebut Ada Dominasi Parpol Tertentu di Pilpres
MK mendapati fakta bahwa dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) sebelumnya, ada dominasi partai politik peserta pemilu.
-
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold, DPR Diminta Segera Revisi UU Pemilu
PKS mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pengusungan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.
-
MK Tegaskan Penyusunan RUKN Harus Dapat Pertimbangan DPR Dulu Sebelum Ditetapkan Pemerintah
MK menjelaskan pertimbangan dari DPR dibutuhkan untuk menjamin keselarasan RUKN dengan kebijakan energi nasional.
-
MK Tolak Permohonan Penerapan Kotak Kosong Dalam Pilkada yang Diikuti Lebih Dari Satu Paslon
MK menolak permohonan untuk memperluas penerapan suara kosong atau blank vote dalam Pilkada yang diikuti lebih dari satu pasangan calon.
-
MK Putuskan Pilkada Ulang untuk Daerah Kotak Kosong Digelar Paling Lambat November 2025
MK memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggelar Pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025.
