Pendidikan GOTAG
RUU Pertanahan
Berita
-
Selain RKUHP dan RUU KPK, DPR RI Juga Segera Sahkan RUU Pertanahan, Sejumlah Guru Besar Protes
Di sisi lain, masyarakat adat khawatir RUU Pertanahan akan makin melemahkan kedudukan mereka dalam kepemilikan lahan.
-
Wapres JK : RUU Pertanahan Akomodir Semua Kepentingan
Sebelumnya, pro kontra mengenai RUU pertanahan mencuat lantaran cenderung tidak menguntung pihak pengusaha.
-
RUU Pertanahan Jawaban Atas Masalah Pertanahan
RUU tentang Pertanahan yang merupakan Lex Specialis dari Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA).
-
DPR Akan Sulit Sahkan RUU Pertanahan Jika Pemerintah Belum Satu Suara
Jadi, pihak Pemerintah dalam hal ini setiap kementerian, harus kompak satu suara. Bola kini di tangan Pemerintah. DPR menunggu sikap Pemerintah
-
Komisi II DPR Jangan Abaikan Lintas Kementerian Dalam Pembahasan RUU Pertanahan
Firman Subagyo yang kini duduk di Komisi II DPR ini menilai, langkah Presiden Joko Widodo untuk meminta Wapres Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian
-
Sutriyono: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan
“Kami kaget juga, ternyata menjelang rampung, lho, kok ternyata banyak keberatan dari kementerian lain
-
Menteri Sofyan Djalil: Sudah Diputuskan, Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Sofyan menegaskan saat ini pemerintah menunggu kepastian lokasi ibu kota sebelum mengunci tata kelola tanah melalui UU Pertanahan.
-
Firman Subagyo Sarankan Presiden Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan
Menurut Firman Subagyo, pembahasan RUU Pertanahan memang harus melibatkan kementerian terkait dan selama ini mereka tidak dilibatkan
-
RUU Pertanahan Harus Dibahas Mendalam dan Jangan Terburu-buru
RUU Pertanahan tetap dibahas secara mendalam dan komprehensif. Tapi jika belum tuntas pada periode DPR sekarang ini, kan bisa dilanjutkan pada DPR per
-
Prof Ida Nurlinda: Presiden Berwenang untuk Tidak Sahkan RUU Pertanahan
Konflik di masyarakat juga sangat mungkin terjadi mengingat pengaturan hak-hak atas tanah normanya berkonflik.
-
Menteri ATR/BPN Sudah Diingatkan Bahaya RUU Pertanahan
Diungkapkan Darori, seluruh fraksi di Komisi IV yang antara lain membidangi pertanian dan kehutanan ini menolak disahkan RUU Pertanahan.
-
RUU Pertanahan Bertentangan dengan Keinginan Jokowi Tarik Investasi dan Selesaikan Konflik Agraria
RUU Pertanahan ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden untuk menyelesaikan konflik agraria secara cepat dan tepat.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pertanahan
Sejumlah koalisi masyarakat sipil menolak rancangan undang-undang pertanahan yang kini pembahasannya berada di DPR.
-
Dianggap Bisa Picu Liberalisasi Bisnis Lahan, Sejumlah Masyarakat Tolak RUU Pertanahan
RUU Pertanahan dinilai gagal menjawab lima krisis agraria yang terjadi di Indonesia saat ini.
-
Jika RUU Pertanahan Disahkan Dampaknya Terjadi Deforestasi Besar-besaran
Anda bayangkan 1,8 juta kawasan hutan anggaplah hutan alam tersisa 1 juta hektare, lahan seluas itu akan segera digunduli oleh korporasi.
-
Sofyan Djalil: RUU Pertanahan Perkuat Reforma Agraria
"Kami tidak mau dan tidak berkepentingan mengatur kementerian lain. Yang penting sistemnya sama, ini yang harus kami definisikan," kata Sofyan Djalil
-
BPN Targetkan RUU Pertanahan Rampung September
Sofyan Djalil menargetkan Revisi Undang-Undang Pertanahan bakal rampung pada September 2019.
-
Akademisi Sebut RUU Pertanahan Sarat Kepentingan Investasi
RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar.
-
Berpotensi Inharmonisasi, RUU Pertanahan Harus Ditunda Pengesahannya
Rudianto menyatakan sangat setuju bila RUU Pertanahan ditunda pengesahanya periode DPR saat ini.
-
Tunda Pengesahan RUU Pertanahan Karena Pembahasan Cenderung Eksklusif
RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan kepada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved