TAG
RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Berita
Foto (23)
-
Bivitri Kritik Pernyataan Mahfud MD: Kalau Salah Ketik Sedikit Perbedaannya, Ini Kenapa Satu Pasal?
Bivitri Susanti mengkritik pernyataan Mahfud MD yang sebut ada kesalahan ketik di salah satu pasal dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Politikus Demokrat Sebut RUU Cipta Kerja Inkonstitusional
Niat pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah adalah langkah inkonstitusional
-
Pengamat Perpajakan: Omnibus Law untuk Tarik Minat Investor Asing dan Lapangan Kerja Baru
Sikap tertutup pemerintah yang kurang melibatkan pemangku kebijakan yang diatur dalam perumusan RUU itu bisa menimbulkan salah kaprah.
-
Bergesernya Makna Keadilan dalam Omnibus Law Cipta Kerja
Karena dengan adanya keadilan maka akan lahir sebuah keseimbangan hidup yang pada akhirnya bermuara pada kebahagiaan umat manusia.
-
Fahri Hamzah: Pemerintah Tidak Perlu Repot Buat Omnibus Law, Nanti Jadi Kacau
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu repot-repot menyusun RUU Omnibus Law.
-
Menkumham Akui ada Kekeliruan dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja
Menurut Yasonna kesalahan tersebut tidak akan direvisi dalam draf RUU yang tergolong Omnibus Law itu
-
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tak Sesuai Prinsip, Buruh Beri Penolakan dan Ancam Demo Besar-besaran
Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menuai penolakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
-
Mahfud MD Duga Pasal 170 Pada Draf RUU Omnibus Law Salah Ketik
Mahfud menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diganti lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).
-
Fakta RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Bonus Pekerja Capai 5 Kali Gaji, Uang Penghargaan Dipangkas
Diserahkan kepada DPR RI, berikut poin-poin dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Bonus pekerja capai 5 kali gaji.
-
Sembilan Alasan Buruh Tolak Omnibus Law
Peraturan perundangan yang akan jadi induk beberapa sektor seperti perizinan, upah buruh, investasi dan UMKN, dianggap merugikan buruh.
-
SesMenko Perekonomian Sebut RUU Omnibus Law Cipker Lindungi Pekerja, Presiden OPSI: Tak Sesuai Fakta
Presiden (OPSI), Saeful Tavip membantah pernyataan SesMenko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved