Pendidikan GOTAG
RUU Kesehatan
Berita
Foto (27)
-
Soroti RPMK, Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Dampak Hulu Hingga Hilir
Padahal, dikatakan Willy, saat ini banyak negara justru sedang membentuk national identity-nya, baik melalui suaka hingga konservasi.
-
Dinilai Tidak Transparan, DPR Sorot Draft Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Kemenkes sudah melewati batas kewenangan dengan mengatur hal-hal yang terkait dengan wewenang kementerian lainnya.
-
Jadi Komoditas Strategis, APTI Temanggung Minta Pemerintah Lindungi Tembakau
Petani tembakau Temanggung berharap pemerintah tetap menjamin keberlangsungan komoditas yang telah menjadi sumber penghidupan mereka.
-
Asosiasi Petani Tembakau Sebut Ketiga Capres Belum Serius Perhatikan Soal Nasib Pekerja Tembakau
Hal ini terutama di tengah keresahan akibat munculnya pasal-pasal tembakau di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.
-
GAPPRI Tolak RPP Pengamanan Zat Adiktif Tembakau, Ini Alasannya
Dikhawatirkan apabila kebijakan yang terlalu ketat terhadap kelangsungan IHT akan dapat mematikan ekosistem pertembakauan.
-
Uji Sidang Terbuka Promosi Doktor, Bamsoet: Dokter Harus Pertanggungjawabkan Setiap Pelanggaran
Ketua MPR RI Bamsoet menjadi salah satu Ujian Sidang Terbuka Promosi Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan mahasiswa atas nama Prasetyo Edi.
-
DPR Akui RUU Kesehatan Menuai Pro Kontra Sejak Awal Dibahas
Pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang kini menjadi UU mengalami pro kontra sejak awal penyusunan di Badan Legislasi.
-
Kementerian Kesehatan Ajak IDI Sosialisasikan UU Kesehatan
Mohammad Syahri menuturkan realisasi UU tersebut membutuhkan dukungan dari para tenaga medis dan kesehatan yang berada di lapangan.
-
Pengamat Minta Sosialisasi UU Kesehatan dan Aturan Turunan Dilakukan Terbuka
Pengamat masalah Kesehatan Pandu Riono mendukung sosialisasi aturan dalam UU Kesehatan kepada masyarakat luas.
-
Kementerian Kesehatan Kebut Aturan Turunan UU Kesehatan
DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan dalam sidang paripurna pada Selasa (11/7/2023).
-
Puan Tak Temui Pendemo RUU Kesehatan, Massa Diminta Sampaikan Masukan ke MK
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan alasan dirinya tak menemui massa aksi demo Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan, pada Selasa (11/7/2023).
-
RUU Kesehatan Telah Jadi Undang-undang, IDI: Ini Sejarah Kelam Bagi Dunia Medis Indonesia
Adib menyampaikan jika penyusunan regulasi UU kesehatan belum mencerminkan kepentingan partisipasi.
-
RUU Kesehatan Disahkan, IDI dan 4 Organisasi Profesi Siapkan Judicial Review ke MK
Ia menegaskan, dalam penyusunan undang-undang kesehatan secara prosedural belum mencerminkan kepentingan partisipasi yang bermakna.
-
Tolak Pengesahan RUU Kesehatan, PPNI Bakal Diskusi dengan Demokrat dan PKS Soal Langkah Lanjutan
PPNI akan melakukan diskusi dengan Demokrat dan PKS soal langkah lanjutan terkait penolakkan mereka terhadap pengesahan RUU Kesehatan.
-
Nakes Ancam Mogok Buntut Pengesahan RUU Kesehatan, Menkes: Sampaikan Pendapat Secara Sehat
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons ancaman mogok kerja yang bakal dilakukan massa nakes buntut pengesahan RUU Kesehatan.
-
RUU Kesehatan Disahkan Jadi UU, PPNI: Pemerintah dan DPR Tak Aspiratif Terhadap Usulan-usulan Kita
Harif kemudian mengungkapkan, langkah selanjutnya yang akan ditempuh PPNI bersama organisasi profesi nakes lainnya.
-
Ketua Panja Tanggapi Protes Pengesahan RUU Kesehatan Jadi UU
Ketua Panja RUU Kesehatan Emanuel Melkiades Laka tegaskan kepentingan organisasi profesi (OP) telah diatur baik melalui UU Kesehatan yang disahkan.
-
RUU Kesehatan Telah Menjadi Undang-undang, Berikut Hal yang Disempurnakan
Menteri Kesehatan mengajak seluruh elemen pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, untuk ikut membangun kesehatan di Tanah Air.
-
Harapan Jokowi soal RUU Kesehatan yang Disahkan jadi Undang-undang
Presiden Jokowi berharap RUU Kesehatan nantinya dapat memperbaiki reformasi bidang pelayanan kesehatan di Tanah Air.
-
RUU Kesehatan Disahkan DPR, Kamhar Demokrat: Negara Abaikan Hak-hak Dasar Warga Negara
Ditegaskan bahwa praktek pembuatan undang-undang yang minim partisipasi publik yang sarat dengan sekedar melayani kepentingan oligarki.
