Pendidikan GOTAG
RKUHP
Berita
Foto (134)
-
Kemenkumham Pastikan Tak Cabut 14 Pasal Bermasalah di RKUHP
(Kemenkumham) memastikan tak mencabut 14 pasal yang dianggap bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Pakar: Jika Pemerintah Hapus 14 Pasal Bermasalah di RKUHP, Selesai Permasalahan
Pemerintah membuka pintu lebar-lebar guna membahas 14 pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers
-
Ini Daftar 14 Isu Krusial RKUHP yang Akan Dibenahi Pemerintah, Pembahasannya Hampir Final
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP atau RKUHP) sudah hampir final.
-
ICW Catat 5 Poin Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi Melalui RKUHP
ICW menyatakan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pemerintah seakan-akan ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
-
Pastikan Publik Setuju, Presiden Minta Kabinetnya Sosialisasikan RKUHP
(Jokowi) memerintahkan jajaran kabinetnya untuk terus melakukan sosialisasi terhadap 14 masalah dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana
-
Presiden Jokowi Minta Para Menteri Pastikan Publik Memahami Sejumlah Isu Krusial dalam RKUHP
RKUHP masih diperdebatkan, dan hingga kini masih ada 14 isu krusial dalam RKUHP yang masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
-
Pembahasan RKUHP Hampir Rampung, Presiden Perintahkan Kabinetnya Diskusi Masif 14 Pasal 'Bermasalah'
Presiden Jokowi meminta menteri terkait untuk menggelar diskusi secara masif terhadap 14 pasal yang masih 'bermasalah'.
-
Presiden Jokowi Soroti 14 Masalah Dalam RKUHP yang Masih Diperdebatkan
Pembahasan RKUHP menyisakan 14 masalah yang masih diperdebatkan, Jokowi meminta Menteri gelar diskusi masif dengan masyarakat.
-
Mahfud MD Apresiasi Pandangan dan Masukan Dewan Pers terkait Materi RUU KUHP
Menko Polhukam Prof Mahfud MD mengapresiasi pandangan dan masukan dari Dewan Pers terkait materi RUU KUHP.
-
Dewan Pers Ungkap 19 Pasal dalam RKHUP Berpotensi Ancam Kemerdekaan Pers
Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro mengajak insan pers untuk berjuang dan mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Perguruan Tinggi Diminta Aktif Beri Masukan Pemerintah Soal RKUHP
Institusi pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi riil terhadap pembangunan hukum nasional, seperti yang dilakukan UKI.
-
Tim Perumus Jawab Dewan Pers soal 8 Pasal Bermasalah di RKUHP
Wamenkumham dan tim perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menerima audiensi Dewan Pers, Rabu (20/7/2022).
-
Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Habiburokhman: Jika 2019 RKUHP Disahkan, Rizieq Tidak Bisa Dipidana
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengucapkan selamat atas dinyatakan bebas bersyarat HRS hari ini usai menjalani sepertiga masa tahanan.
-
Politisi Demokrat Benny K Harman Pastikan RKUHP Tak Akan Ancam Kebebasan Pers
Benny K Harman menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengancam kebebasan pers.
-
Komite Keselamatan Jurnalis akan Surati DPR Minta Draf RKUHP dari Pemerintah Dibuka ke Publik
Komite Keselamatan Jurnalis akan segera melayangkan surat ke DPR untuk meminta draf RKUHP yang telah dikirimkan pemerintah ke DPR dibuka kepada publik
-
Dewan Pers: Pemerintah dan DPR Beri Perangkat Untuk Bungkam Media Massa Bila RKUHP Disahkan
Dewan Pers menilai ada "alat" membungkam media massa kepada para pihak yang terganggu atas kritik yang dilakukan media massa apabila RKUHP disahkan.
-
Dewan Pers Sebut RKUHP Intervensi Sangat Serius Terhadap Kemandirian Pers
Arif menegaskan kembali esensi dari kemerdekaan dan kebebasan pers yang sudah diwujudkan lewat reformasi 1998 dan UU Pers tersebut.
-
Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad: RKUHP Tak Boleh Lepas dari Prinsip Demokrasi
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti memberikan masukan soal RKUHP.
-
Komisi III DPR Berharap RKUHP Segera Disahkan Tapi Tetap Perlu Masukan Publik
Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) penting untuk segera disahkan.
-
Denny JA Soroti Sejumlah Pasal Kontroversial dalam RKUHP: Berpotensi Melanggar HAM
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyoroti beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved