Pendidikan GOTAG
reklamasi
Berita
Foto (18)
-
Anies Baswedan Akan Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-74 RI di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal bertugas sebagai inspektur upacara (Irup) pada peringatan HUT ke-74 RI di daratan hasil reklamasi
-
HUT RI ke-74: Jokowi di Istana, Anies Gelar Upacara di Pulau Reklamasi
Para PNS di lingkup Pemprov DKI diminta untuk mengikuti upacara HUT RI ke-74 pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019, pukul 7.30 WIB
-
Anies Gelar Upacara HUT RI Ke-74 di Pulau Reklamasi, Walhi: Ini Mengkhianati Pemilihnya
Manajer Kampanye Perkotaan Walhi, Dwi Sawung kemudian mempertanyakan apa maksud Anies memilih lokasi Kawasan Pantai Maju.
-
Denny Indrayana Sebut Ada Cacat Substansi soal Gugatan Pencabutan SK Gubernur Terkait Reklamasi DKI
Denny menuturkan gugatan yang diajukan PT Jaladri Kartika Pakci lewat dari 90 hari sejak SK keluar sehingga salah secara hukum
-
Anies Tidak Akan Diam Melihat Potensi Reklamasi Pulau H Dilanjutkan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan terus menempuh jalur hukum guna menghentikan pembangunan lanjutan pulau reklamasi di teluk Jakarta.
-
PTUN Batalkan SK soal Pembatalan Izin Reklamasi Pulau H Teluk Jakarta, Anies Beri Sinyal Perlawanan
SK pembatalan izin reklamasi Pulau H Teluk Jakarta Pemprov DKI dibatalkan PTUN. Anies Baswedan siap lakukan perlawanan
-
KNTI: Proyek Reklamasi Teluk Jakarta Sama Sekali Tak Untungkan Nelayan
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang memberi izin mendirikan bangunan (IMB) di atas Pulau Reklamasi Teluk Jakarta menuai kontroversi.
-
Wapres JK Sebut Lahan Tambang Harus Direklamasi karena Rawan Bencana
Hadir dalam kesempatan itu, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri ESDM Igansius Jonan, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
-
Rawan Bencana, Wapres JK: Lahan Tambang Harus Direklamasi
pemerintah sedang berupaya mendorong berbagai pihak agar melakukan reklamasi pada lahan-lahan bekas tambang
-
Blak-blakan Bongkar Rencana soal Reklamasi, Ahok BTP Berkelakar: Nanti Dikira Anies Gua Kampanye
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, membahas mengenai pulau reklamasi dan kontribusi tambahan 15 persen.
-
BERITA TERKINI - KPK Tetapkan Gubernur Kepri Sebagai Tersangka Bersama 2 Pejabat Lainnya
BERITA TERKINI - KPK telah menetapkan Gubernur Kepulauan Riau bersama dua pejabat dan satu orang pihak swasta pada Kamis (11/7/2019).
-
KPK Tetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun Jadi Tersangka Suap Izin Reklamasi
KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) 2016-2021, Nurdin Basirun (NBA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin reklamasi.
-
OTT KPK di Kepri, Ini Jabatan Enam Orang yang Diamankan
Terkait praktik rasuah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut terkait suap transaksi izin lokasi rencana reklamasi.
-
ABM Reklamasi 68 Persen Lahan Tambang Batubara di Kalimantan
Direktur Utama ABM Andi Djajanegara mengatakan, reklamasi serta revegetasi merupakan wujud komitmen ABM terhadap lingkungan
-
Jusuf Kalla Nilai Keputusan Gubernur Anies Baswedan Terbitkan IMB Pulau Reklamasi Realistis
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi re
-
Soal IMB Reklamasi, Luhut : Saya Yakin Anies Tahu apa yang Harus Dia Buat
"Itu sudah urusannya di Provinsi, kita engga usah mencampuri. Saya kira pak gubernur tahu apa yang harus dia buat," katanya
-
Fitra Sebut Pemprov DKI Tak Bisa Kelola APBD dengan Baik
Sayangnya, Fitra menilai belanja langsung untuk pembangunan yang dilakukan DKI masih sama dengan era sebelumnya
-
Walhi DKI: Anies Punya Pilihan Tidak Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Tetapi Ini Tetap Dilakukan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai telah salah menilai penerbitan IMB di pulau reklamasi berbeda dengan reklamasi.
-
Ray Rangkuti: Anies Melukai Kaum Pendukung Gerakan Antireklamasi
Rangkuti, menilai kebijakan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pulau reklamasi akan berdampak merugikan bagi Anies Baswedan
-
KNTI Sebut Terbitnya IMB Pulau Reklamasi Hanya Untuk Kepentingan Bisnis Semata
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Ahmad Martin Handiwinata, menilai penerbitan IMB di pulau reklamasi hanya untuk kepentingan bisnis
