TAG
pemerintahan Prabowo Subianto
Berita
-
PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo
Tokoh senior PKS Jazuli Juwaini bilang, apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo saat ini, PKS akan tetap mendukung.
-
Menteri Maruarar Beber Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo di Sektor Perumahan
Maruarar Sirait membeberkan peta jalan yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto di sektor perumahan.
-
4.000 Perusahaan Logistik di Belakang Prabowo Siap Realisasikan Swasembada Pangan
Ada 4.000 perusahaan logistik siap mendukung program swasembada pangan pemerintahan Prabowo.
-
Pengamat Kritisi Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo: Apakah Itu Solusi Efektif?
Menurutnya, pelantikan 48 menteri dan 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto, adalah kabinet paling besar atau gemuk sejak orde baru hingga
-
Puan: PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tak Tempatkan Kader di Kabinet
Puan menuturkan, membangun bangsa haruslah gotong royong seperti pidato Prabowo setelah dilantik menjadi presiden.
-
71 Organisasi Buruh dan Ojol Rekomendasikan Resolusi Melawai untuk Pemerintahan Prabowo Subianto
Sebanyak 71 organisasi buruh dan ojek online (Ojol) menaruh harapan pada Pemerintahan Prabowo Subianto.
-
Selain Tak Jamin Keberhasilan, Gemuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo Bakal Timbulkan Masalah
Ia memprediksi, bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan Prabowo -Gibran nantinya.
-
Akan Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Bisa Ngerem Kebijakan Prabowo yang Tak Realistis
Prabowo Subianto telah resmi meminta Sri Mulyani Indrawati bergabung ke kabinet di pemerintahannya dengan fokus tugas penguatan keuangan negara.
-
Pemerintahan Prabowo Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa Sepanjang Pantura
Prabowo akan menggunakan skema private public partnership untuk merealisasikan proyek tanggul laut raksasa mulai dari Jakarta sampai Surabaya
-
Pengamat Usul Sosok Menteri BUMN Era Prabowo - Gibran Diisi Profesional, Bukan Punya Jabatan Rangkap
Tanri Abeng dan Rini Soemarno yang dinilainya cocok masuk dalam pemerintahan Prabowo - Gibran karena keduanya adalah sosok profesional
-
Cak Imin Sebut Penambahan Komisi di DPR Harus Melalui Revisi UU MD3
Kendati demikian, Cak Imin belum mengetahui urgensi dari wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 44.
-
Hasil Muktamar Bali, PKB Resmi Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Huda menyebut, dukungan PKB untuk pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan sikap resmi dari PKB.
-
Selain NasDem, PPP Juga Gabung KIM Dukung Pemerintahan Prabowo
Eks Danjen Kopassus itu pun menyambut baik atas keputusan PPP bergabung ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM) yang mendukung pemerintah Prabowo
-
PKB Sebut Otomatis Harus Dapat Jatah Menteri Jika Nanti Dukung Pemerintahan Prabowo
Di sisi lain, Jazilul mengatakan partainya tidak mau menjadi beban jika bergabung pemerintahan Prabowo. Dia pun ingin kehadiran partai besutan Muhaimi
-
Hadiri Milad ke-49 MUI, Syahganda Soroti Peluang Umat Islam di Pemerintahan Prabowo
Pengamat politik Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyoroti kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
-
Bukan di Rakernas, PDIP Beri Sinyal Umumkan Oposisi atau Koalisi di Kongres 2025
Sebab, Hasto menjelaskan pemerintahan Prabowo Subianto mendatang akan berjalan secara efektif setelah pelantikan 20 Oktober 2024.
-
Romo Magnis Harap Tiga Hal Ini Tidak Hilang di Era Pemerintahan Prabowo
Romo Magnis berharap kebebasan berdemokrasi tidak dibatasi di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
-
Prabowo-Gibran akan Menghadapi Pilihan Dilematis saat Penyusunan Kabinet
Prabowo Subianto dan timnya dinilai akan menghadapi persoalan bagaimana membentuk pemerintahan dalam kabinetnya bersama Gibran
-
PDIP Diragukan Gerindra Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Suka-suka Dia Lah
Partai Gerindra meragukan keseriusan PDI Perjuangan (PDIP) bakal mengambil peran jadi oposisi pada pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan.
-
Pemberlakuan PPN 12 Persen Akan Tekan Daya Beli, Jadi PR Berat Pemerintahan Prabowo
Rencana pemerintah menerapkan tarif pajak pertambahan nilai atau tarif PPN 12 persen dikhawatirkan akan menekan daya beli.