Pendidikan GOTAG
Pemda
Berita
-
Menko PMK Minta Pemda Optimal Tangani Bayi Berat Lahir Rendah
Muhadjir mengatakan, salah satu faktor penyebab banyaknya BBLR di Provinsi NTB adalah pernikahan di bawah umur yang masih marak dilakukan.
-
Realisasi Transfer Daerah Masih Sisa 19,2 Persen, Menkeu: 'Ini Masalah yang Cukup Serius'
Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU) juga menurun dari Rp 338,24 pada Oktober 2021, dan sebesar Rp 351,30 triliun atau 91,4%
-
Presiden dan Menkeu Jengkel, Tahun 2021 Tinggal Sebulan Dana Daerah yang Menganggur Masih Menumpuk
Uang yang tidak dipakai ini lebih besar dibanding akhir September 2021 yang sebesar Rp 194,12 triliun.
-
Dana Pemda Rp 226 Triliun Tak Tersentuh, Jokowi: Kok Ngejar Orang Lain Untuk Uangnya Masuk
dana nganggur itu semakin bulan malah bertambah dan bukan berkurang. Padahal akhir Oktober 2021 lalu, anggarannya lebih kecil yakni sekitar Rp 170 T
-
Pemda Manggarai Diharapkan Memahami Laporan Pertanggungjawaban Kades
KPPOD menilai Pemda Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) salah memahami laporan pertanggungjawaban para Kepala Desa (Kades).
-
Legislator PAN Minta Pemda Lebih Peduli dan Gesit Membayar Insentif Tenaga Kesehatan
Dari 10 Kepala Daerah yang ditegur Mendagri kemarin, masih didapati tiga pemerintah Kabupaten/Kota yang belum merealisaika innakesda.
-
Tito Karnavian Minta Pemda Pelototi Data Covid-19: Data Lama Banyak Diunggah
Tito juga bercerita tentang adanya temuan di salah satu daerah yang memiliki angka kematian atau fatality rate akibat Covid-19 yang melonjak tajam.
-
Mensos Risma Bersyukur Pemda Aceh Berani Coret Penerima Bansos yang Tak Layak
Risma memberi apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Aceh yang mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak layak.
-
Risma Minta Pemda Berani Coret Penerima Bansos yang Statusnya Tak Layak dari DTKS
UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur kewenangan peran pemerintah daerah dalam proses pemutakhiran data.
-
Ketua DPD RI Minta Pemda Tekan Kasus Kekerasan pada Perempuan
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, pada periode Januari-Juli 2021 telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan.
-
Warga Mulai Kibarkan Bendera Putih, Wapres Ma'ruf Minta Pemda Turun Tangan
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sebetulnya sudah melonggarkan kegiatan usaha khususnya PKL agar mereka bisa kembali berdagang.
-
Hasil Asesmen Nasional Dirahasiakan, Hanya Sekolah dan Dinas Pendidikan Daerah yang Diinformasikan
Kemendikbudristek memastikan kerahasiaan hasil Asesmen Nasional, Skor hanya bisa dilihat sekolah dan dinas pendidikan daerah.
-
Anggota DPR Minta Pemda Percepat Serapan Anggaran Covid-19
Pemda didorong lakukan percepatan serapan belanja daerah yang dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dalam penanganan Covid.
-
Perpanjangan PPKM Level 4, Pemda Diminta Akselerasi Program Perlindungan Sosial-Pemberdayaan Ekonomi
Pemda didorong melakukan akselerasi guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di beberapa daerah.
-
Berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BIN Lakukan Akselerasi Vaksinasi Covid-19 di Gowa
Berbagai pihak bahu membahu menggelar vaksinasi dalam rangka mendukung progra, pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
-
Satgas: Pemda Luar Jawa-Bali Segera Ambil Langkah Efektif Tekan Penularan Covid-19
Pemda diluar Jawa-Bali diminta memperhatikan perkembangan kasus di wilayahnya, segera ambil langkah efektif untuk tekan penularan Covid-19.
-
Kemendagri - KemenPAN RB Percepat Penyederhanaan Birokrasi di Pemda
Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk melakukan re-design tata kelola Pemda yang dikenal sebagai penyederhanaan birokrasi.
-
Manajemen Prakerja Jawab Perihal Monitor dan Evaluasi yang Tidak Melibatkan Pemda
Monitoring dan evaluasi tidak melulu harus lewat perjalanan dinas yang membutuhkan anggaran negara yang cukup banyak.
-
Menyamakan Persepsi, Kunci Pelaksanakan Kebijakan Reformasi Birokrasi antara Pusat dan Daerah
Sosialisasi bersama terkait reformasi birokrasi dilakukan demi meningkatkan pemahaman pemerintah daerah pada setiap area perubahan reformasi birokrasi
-
Wakil Ketua KPK: Kuatkan Inspektorat dan Dedikasikan Sumber Daya untuk Kepentingan Publik
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penguatan terhadap inspektorat daerah.
