Pendidikan GOTAG
Pelanggaran Hukum
Berita
-
Pakar Hukum: Unjuk Rasa Tak Boleh Langgar Hukum Demi Kebebasan Berpendapat
Ia mengingatkan bahwa aksi demonstrasi tetap memiliki batasan hukum yang jelas, terutama terkait potensi kekerasan atau kerusuhan.
-
Ramai Pelanggaran Hukum Oknum Polisi di Polda Jateng, Komisi III DPR Berencana Panggil Irjen Ribut
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, berencana mendorong komisinya untuk memanggil Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Pol Ribut
-
Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, Mahkamah Agung Diminta Lakukan Pembenahan Institusi
Reza Prastia menyatakan, MA masih memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan bersih.
-
Respon Sultan HB X Soal Aksi Jogja Memanggil, Berharap Tidak Ada Pelanggaran Hukum
Sultan HB X menilai aspirasi yang disampaikan massa tentunya baik dan perlu didengarkan
-
Terkuak Kelakuan Oknum Petugas Damkar Jaktim yang Lecehkan Anak, Pernah Tusuk Istri Gunakan Obeng
SN juga diduga melakukan pemaksaan hubungan seksual padahal keduanya sudah pisah ranjang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT
-
Ujian Kode Etik Notaris Berlangsung Ketat, Tim Verifikasi Kerja Keras dan Temukan Pelanggaran
Sebanyak 1850 peserta yang merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI), telah melewati proses verifikasi yang panjang
-
Sebut Ada Perang Bintang Antar Oknum Perwira Tinggi Polri, Ketua IPW: Saling Pegang Kuncian
Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Tegus Santoso mengungkapkan adanya perang bintang di dalam insitusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
-
Melanggar Amanat MK, Kemendagri Dinilai Melakukan Pelanggaran Hukum
Perludem menyatakan peraturan penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sangat minim dan banyak yang sudah tidak relevan digunakan sekarang ini.
-
Polri Sudah Periksa 12 Pengelola Hotel terkait Dugaan Mafia Karantina
Polri tengah memeriksa sedikitnya 12 pengelola hotel terkait dugaan mafia karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang baru tiba di
-
Ancaman Hukuman 6 Tahun, IPW: Usut Dugaan Pemalsuan Pelat Nomor Kendaraan Mewah Arteria Dahlan
Sugeng Teguh Santoso mendesak polisi mengusut dugaan pemalsuan pelat nomor kendaraan mewah milik Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan
-
Panglima TNI Ungkap Ada Indikasi Keterlibatan Oknum TNI di Balik Kasus Proyek Satelit Kemenhan
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan bahwa ada indikasi keterlibatan personel TNI di balik kasus dugaan pelanggaran hukum kontrak
-
Jaksa Agung Apresiasi Bidang Datun Selamatkan Uang Negara Rp 421 Miliar Sepanjang 2021
Direktorat Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN) berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 421 miliar, jaksa agung apresiasi.
-
Satgas Pangan Polri Tidak Temukan Pelanggaran Hukum Soal Kenaikan Harga Bahan Pokok Sepanjang 2021
Satgas Pangan Polri menyatakan pihaknya tidak menemukan dugaan pelanggaran hukum dalam kenaikan sejumlah harga bahan pokok sepanjang 2021.
-
Perusahaan Tidak Tolerir Perbuatan Melanggar Hukum
manajemen PTK memastikan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pekerja yang terbukti bersalah secara hukum.
-
Soal Aisha Wedding, Pemerintah dan Masyarakat Makin Peduli Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan polemik tersebut menunjukkan pemerintah dan masyarakat juga menentang perkawinan anak.
-
Soal Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto, Adian Napitupulu: Mending Tidak Usah
Ia menganggap tim tersebut tidak diperlukan karena menurutnya sudah ada mekanisme dan perangkat hukum yang bisa digunakan.
-
Fadli Zon: Umpatan Bupati Boyolali Seno Samodro kepada Prabowo Bentuk Pelanggaran Hukum
Menurut Fadli Zon ucapan kasar Bupati Boyolali Seno Samodro tersebut sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang kepala daerah.
-
Tujuh Komisioner Baru Komnas HAM Sedang Kaji 9 Pelanggaran HAM Berat
Namun ketujuhnya belum mau membeberkan kasus pelanggaran HAM berat mana saja yang termasuk ke dalam sembilan berkas tersebut.
-
Riza Patri: Hukum Berat Para Koruptor
Riza Patri mengatakan korupsi yang dilakukan pejabat publik dapat mengurangi rasa percaya masyarakat akan negara, karenanya harus diberi hukuman berat
-
Sulit Menggulingkan Presiden Jokowi, Begini Alasan Pengamat
Tidak mudah menjatuhkan Presiden Joko Widodo lewat unjuk rasa, karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved