Pendidikan GOTAG
Pahala Nainggolan
Berita
Foto (10)
-
Hakordia 2023, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Suarakan Pentingnya Sosialisasi Anti-Rasuah
Pemberian penghargaan itu diberikan dalam rangka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023.
-
KPK Telah Terima LHKPN 3 Capres-Cawapres: Sudah Lengkap
KPK mengungkapkan telah menerima LHKPN dari ketiga capres-cawapres dan disebut seluruh persyaratan sudah lengkap.
-
Ramai Isu soal Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tak Berhak Terima Bansos, Benarkah?
Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hal terkait peserta BPJS TK tidak berhak menerima bansos pemerintah tidaklah benar.
-
KPK Klarifikasi LHKPN Rp23,2 Miliar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
(KPK) mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Jumat (1/9/2023)
-
KPK Ingin Publik Ramai-ramai Cek SIPD untuk Tagih Janji Pejabat Terpilih
Sebab SIPD mampu satukan seluruh informasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah penyelewengan keuangan daerah.
-
Kemenpora Buat Aplikasi Transparan Keuangan: Anggaran Cabor Bisa Dilihat Masyarakat Umum
Dito Ariotedjo pagi ini menerima Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan di Kemenpora, Senayan, Jakarta
-
KPK Ungkap Sumber Harta Rp 282 Miliar Menpora, Dito Ariotedjo Bingung Soal Hibah dan Hadiah
Dijelaskan, sejumlah harta kekayaan Menpora berjumlah ratusan miliar didapat dari orangtua dan mertuanya.
-
Deputy KPK: Harta Hibah Yang Didapatkan Menpora Dito Harusnya Diubah Menjadi Hibah Tanpa Akta
Nama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo sempat disoroti perihal LHKPN yang mencapai Rp 282.465.579.658.
-
KPK Imbau Wakil Menteri yang Baru Dilantik Jokowi Segera Lapor LHKPN
KPK mengimbau para wakil menteri (wamen) yang baru dilantik Presiden Jokowi agar segera menyetor LHKPN.
-
KPK Ungkap 446 Jaksa, 64 Polisi, dan 100 ASN MA Belum Lapor LHKPN
KPK mengungkap tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan aparat penegak hukum.
-
Usai Klarifikasi LHKPN, KPK Sebut Menpora Dito Ariotedjo Sepakat akan Ganti Hadiah jadi Hibah
KPK klarifikasi LHKPN milik Menpora Dito Ariotedj bagian kategori hadiah karena menimbulkan kecurigaan, ternyata hadiah dari mertua.
-
KPK Sudah Klarifikasi Menpora Dito Ariotedjo soal LHKPN, Diajak Bikin Program Pencegahan
(KPK) sudah mengklarifikasi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo soal LHKPN
-
Menpora Dito Hanya Salah Sebutkan Hibah Menjadi Hadiah
Sebelumnya, dalam LHKPN, Menpora Dito melaporkan empat rumah dan satu mobil senilai Rp 162 miliar sebagai hadiah dari orang tua.
-
5 Aset Menpora Dito Ariotedjo Senilai Rp 162 M Ditulis Hasil Hadiah di LHKPN, Ini Klarifikasinya
Harta kekayaan Menpora Dito Ariotedjo menjadi sorotan setelah sejumlah asetnya ditulis dalam berasal dari hadiah. Berikut klarifikasi sang menteri.
-
KPK Usut Dugaan Korupsi Pejabat Daerah Terima Fee Pertambangan & 'Bermain' Nikel, Siapa Sosoknya?
KPK diam-diam sedang mengusut dugaan korupsi pejabat daerah yang bermain dalam sektor pertambangan nikel.
-
KPK Kaget 4 Rumah dan 1 Mobil Menpora Dito Ariotedjo Senilai Rp 162 Miliar Hasil Hadiah
KPK merespons terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.
-
KPK Koordinasi dengan Bea Cukai Ihwal Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Bijih Nikel ke Cina
KPK menyatakan sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ihwal dugaan ekspor ilegal 5,3 juta bijih nikel.
-
KPK Surati Kemenkeu Terkait Bisnis 28 Pegawai Bea Cukai
KPK surati Kemenkeu minta pegawai Ditjen Bea dan Cukai tak menjalankan bisnis yang berhubungan dengan Bea Cukai seperti ekspor impor.
-
Deputi KPK Ralat Pernyataan soal Penyelidikan di Bolaang Mongondow: Bolmut Bukan Boltim
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan meralat pernyataannya.
-
Setelah Pajak dan Bea Cukai, KPK Bidik LHKPN Pejabat Kemenhub dan Kementerian ESDM
KPK menyatakan sedang menaruh atensi terhadap pemeriksaan LHKPN para pejabat Kemenhub dan Kementerian ESDM.
