Pendidikan GOTAG
obligor
Berita
-
Soal Aset Obligor BLBI, Pansus DPD Dukung MA Periksa Putusan
Menurut dia, Pansus BLBI DPD ini jilid I telah menemukan beberapa indikasi bahwa berlarutnya para obligor membayar utang diduga karena ada kesengajaan
-
Pengamat Dorong Satgas BLBI Tak Ragu Kejar Aset Obligor
Dia, menyatakan dukungan tersebut diharapkan membuat Satgas BLBI tidak ragu menagih dan mengejar aset obligor.
-
Ketua Kamar TUN: Utang Kepada Negara Wajib Dibayar karena itu Inti Perjanjian MSAA
Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA, Hakim Agung Yulius, kembali menegaskan pihaknya siap membantu upaya pengembalian uang negara terkait BLBI.
-
Hakim Agung Ingatkan Obligor BLBI Penyerahan Aset Harus Bebas dari Masalah
Melalui pernyataan itu para obligor BLBI semestinya tidak menyembunyikan informasi apa pun serta menyampaikan informasi yang sebenarnya.
-
Satgas BLBI Sita Gedung The East Tower di Mega Kuningan Milik Duet Obligor Bank Pacific
Harta kekayaan yang disita berupa tanah dan bangunan The East Tower beralamat di Jalan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
-
Rencana Perpanjangan Masa Tugas Satgas BLBI, Mahfud MD: untuk Tentukan Posisi Hukum para Obligor
Masa tugas Satgas BLBI yang habis pada akhir tahun 2023 ini akan diperpanjang untuk menentukan posisi hukum para obligor.
-
Sambut Pansus BLBI DPD RI, Mahfud MD Bicara Soal Tantangan Satgas yang Makin Kompleks
Terima Pansus BLBI DPD RI di kantor Kemenko Pulhukam, Mahfud MD jelaskan sejumlah hal di antaranya adalah dasar hukum pembentukan Satgas.
-
Pansus BLBI DPD Desak Pemerintah Beri Sanksi Berat kepada Obligor BLBI
Sanksi berat ini diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi pengemplang uang negara tersebut.
-
Pansus BLBI DPD Jilid 2 Target Pidanakan Para Obligor
Dia menjelaskan bahwa Pansus BLBI Jilid 1 telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI 1997-1998
-
MAPHI Desak Satgas BLBI Tegas ke Obligor
Direktur Eksekutif MAPHI Christian Patricho Adoe mengatakan Satgas BLBI telah memanggil dua orang saksi pada 30 Maret lalu.
-
DPR Dorong Satgas Lakukan Asset Tracing Obligor BLBI
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengungkapkan banyak aset milik obligor yang tercecer selama lebih dari 20 tahun.
-
Satgas BLBI Diminta Fokus Eksekusi Hak Tagih Obligor dan Debitor
Langkah tegas sangat diperlukan mengingat pihak terkait tidak punya niat sama sekali menyelesaikan kewajibannya kepada negara.
-
Jokowi Tegaskan Pemerintah akan Terus Kejar Obligor BLBI
Presiden mengatakan dalam masalah penindakan, aparat akan terus melakukan pengejaran terhadap obligator BLBI.
-
Mahfud MD Peringatkan Obligor dan Debitur BLBI Tidak Kucing-Kucingan, Alihkan Aset, dan Cuci Uang
Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak main-main jika ada obligor atau debitur BLBI yang terbukti melakukan TPPU sebelum atau sesudah penyitaan.
-
Sekjen HMS Kritik Klaim Satgas BLBI Telah Menyita Aset Obligor Rp 19 Triliun
Sekjen HMS mengeritik keras klaim Satuan Tugas BLBI yang telah menyita aset tanah para obligor dengan nilai Rp 19 triliun
-
Satgas Sita Aset Obligor dan Debitur BLBI Senilai Hampir Rp20 Triliun dalam 8 Bulan
Mahfud mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil kerja Satgas BLBI selama delapan bulan.
-
Satgas BLBI Sita Aset 2 Bidang Tanah Senilai Rp13 Miliar dari Obligor Santoso Sumali
Satgas Hak Tagih Negara Dana BLBI lewat PUPN Cabang DKI Jakarta menyita barang jaminan obligor Santoso Sumali senilai Rp13 Miliar.
-
Satgas Berhasil Tagih Total Rp 15,11 Triliun dari Obligor dan Debitur BLBI Selama 7 Bulan Bekerja
Satgas BLBI telah berhasil menagih total Rp 15,11 triliun selama 7 bulan bekerja hingga saat ini, jumlah ini tak hanya uang tapi juga aset yang disita
-
Satgas BLBI Amankan PNBP Rp 313,9 Miliar dari Obligor dan Debitur
Satgas BLBI membukukan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp313,9 miliar dari obligor dan debitur prioritas Satgas BLBI hingga Desember 2021
-
Satgas BLBI Kuasai Aset Obligor dan Debitur Seluas 8,3 Juta Meter Persegi Penagihan Tahap Pertama
Satgas BLBI berhasil menguasai fisik aset dari obligor atau debitur seluas total 8.329.412,346 m2 dari penagihan tahap pertama hingga Desember 2021.
