Pendidikan GOTAG
NPWP
Berita
-
Lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 Masih di pajak.go.id, untuk 2025 Dilakukan Lewat Coretax
Lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya masih di pajak.go.id, mulai Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui Coretax DJP.
-
Tata Cara Daftar NPWP Lewat coretaxdjp.pajak.go.id, Ini Dokumen yang Disiapkan
Inilah cara daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id, lengkap dengan dokumen yang disiapkan.
-
3 Cara Cek NPWP Aktif atau Tidak Secara Online, Mudah dan Tanpa Ribet
Berikut 3 cara cek NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) masih aktif atau tidak secara online.
-
Cara Daftar NPWP di Coretax, Akses coretaxdjp.pajak.go.id dan Siapkan Nomor HP yang Aktif
Berikut ini cara daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Coretax, segera akses coretaxdjp.pajak.go.id dan siapkan Nomor HP yang aktif.
-
Cara Dapat EFIN untuk Lapor SPT Tahunan, Bisa Online dan Offline
Berikut ini 2 cara dapat EFIN untuk lapor SPT Tahunan secara online dan offline. Download formulir permohonan dan petunjuk pengisiannya.
-
Cara Daftar NPWP Online di Laman pajak.go.id, Siapkan 3 Dokumen Identitas
Simak cara daftar NPWP online di laman pajak.go.id. Siapkan 3 dokumen identitas yang diperlukan untuk membuat akun NPWP baru.
-
Cegah Kebocoran Data NPWP Kembali Terulang, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Digitalisasi
Komisi I DPR RI meminta pemerintah agar memperkuat sistem digitalisasi di tanah air.
-
Menkeu Sri Mulyani Diminta Sikapi Perintah Jokowi Antisipasi Kebocoran Data 6 Juta NIK & NPWP
Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta untuk melakukan antisipasi kebocoran data 6 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan NPWP.
-
6 Juta Data NPWP Bocor, Menko Polhukam: Sebagian Tidak Cocok dengan Pemiliknya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan perihal data 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang bocor karena diduga diretas oleh Bjorka.
-
Menko Polhukam Panggil Dirjen Pajak Hingga Kominfo Buntut Bocornya 6 Juta Data NIK dan NPWP
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya akan segera memanggil Direktorat Pajak, BSSN, dan Kominfo buntut bocornya data NIK dan NPWP.
-
Kebocoran 6 Juta Data NPWP Dikhawatirkan Pengaruhi Kepercayaan Wajib Pajak
Dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikhawatirkan bisa mempengaruhi kepercayaan para wajib pajak di Tanah Air.
-
6 Juta Data NPWP Bocor, Jokowi: Dimitigasi Secepat-cepatnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya jajarannya segera memitigasi dugaan kebocoran data enam juta data NIK dan NPWP.
-
DPR Minta Kemenkeu Ungkap Hasil Investigasi Dugaan 6 Juta Data NPWP Bocor
Kemenkeu diminta mengungkap hasil investigasi dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
-
PKS Kritik Keras Kebocoran Data NPWP: Pemerintah Bebal, Sudah Bosan Imbaunya
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik kebocoran data NPWP yang didengungkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
-
6 Juta Data NPWP Termasuk Milik Jokowi dan Gibran Diduga Bocor, Ini Kata Presiden hingga Roy Suryo
6 juta data NPWP termasuk milik Jokowi dan Gibran diduga bocor, ini kata presiden hingga Roy Suryo.
-
Roy Suryo Soroti Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Presiden dan Menteri
Roy Suryo menanggapi dugaan bocornya jutaan data NIK dan NPWP termasuk milik Jokowi hingga Sri Mulyani.
-
6 Juta Data NPWP Bocor, Jokowi Sebut Kemungkinan Keteledoran Password dan Penyimpanan Terlalu Banyak
Presiden Jokowi menanggapi soal bocornya enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya dan Menkeu Sri Mulyani.
-
Ditjen Pajak Selidiki Dugaan 6 Juta Data NPWP Bocor, Termasuk Punya Jokowi Hingga Sri Mulyani
Berdasarkan informasi yang dihimpun terdapat 6 juta data NPWP yang bocor dan diperjualbelikan Rp 150 juta.
-
Sri Mulyani: Dirjen Pajak Akan Segera Klarifikasi Kebocoran Data 6 Juta NPWP
Dirjen Pajak sudah diminta mengevaluasi dugaan bocornya data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) karena aksi peretasan.
-
Disebut Gagal Ikut PON 2024 karena Tak Punya NPWP dan BPJS, Saaih Halilintar Beri Bantahan: Aneh
Saaih Halilintar bantah tak punya NPWP dan BPJS Kesehatan sehingga gagal mengikuti PON 2024.
