TAG
Luqman Hakim
Berita
-
Cegah Varian Omicron Pemerintah Diminta Tutup Seluruh Tempat Wisata Mulai 24 Desember 2021
Tidak hanya itu, menurut Luqman ada beberapa langkah penting untuk memastikan keberhasilan negara menghadapi Omicron
-
Singgung Pemilu 2024, Ketua GP Ansor Persilakan Jika Erick Thohir Ingin Mencalonkan Diri
Ketua GP Ansor buka suara soal Erick Thohir yang bergabung menjadi anggota di organisasinya, Erick berhak kalau mau maju kontestasi 2024.
-
MUI Dapat Dana Rp10 M dari APBD DKI, Wasekjen PKB Jelaskan Tak Perlu Bentuk Cyber Army
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Luqman Hakim jelaskan MUI DKI Jakarta tak perlu bentuk tim siber meski dapat dana hibah dari APBD DKI Rp 10 M
-
PKB Jelaskan Alasan Minta KPU Pilih 21 Februari sebagai Hari Pencoblosan Pemilu 2024
Luqman Hakim menjelaskan alasannya meminta KPU menetapkan hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 21 Februari ketimbang 15 Mei.
-
Ketua Komisi II: Tak Sesederhana Itu Dorong KPU Segera Putuskan Waktu Pencoblosan Pemilu 2024
Menurutnya, tak sesederhana itu Komisi II mendorong KPU untuk menentukan jadwal pencoblosan.
-
Pimpinan Komisi II DPR Minta KPU Tak Ragu Menentukan Hari Pencoblosan Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tak ragu dalam menentukan kapan pencoblosan Pemilu 2024 dilaksanakan.
-
Legislator PKB Dukung Densus 88 dan BNPT Terus Berantas Para Pelaku Terorisme
Luqman Hakim mendukung penuh tindakan pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dan Badan Nasional Penanggu
-
Pimpinan Komisi II Harap Masyarakat Ikut Kawal Proses Seleksi KPU-Bawaslu RI
Luqman menilai ada harapan Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia agar tim seleksi menghasilkan calon anggota KPU-Bawaslu RI yang kompeten.
-
Pemerintah Usul Pemilu 2024 Digelar 15 Mei, Begini Respons Komisi II DPR
Pemerintah harus meminta masukan dan pendapat dari berbagai ahli sebelum menganggap tanggal tertentu ideal untuk hari coblosan pemilu 2024.
-
Timnas Malaysia Panggil Wonderkid Liga Belgia, Amerika, dan Jerman untuk Kualifikasi Piala Asia U-23
Luqman Hakim merupakan wonderkid Malaysia yang saat ini merumput di klub kasta tertinggi Belgia, KV Kortrijk.
-
PKB Desak Pemerintah Pusat Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Alat Swab Antigen di Sulut
Selain mengalami kelangkaan alat swab antigen, proses vaksinasi di Sulawesi Utara juga mengalami kendala kurangnya jumlah vaksin.
-
Mahfud MD Sebut Presiden Sudah Pimpin Sendiri Penanganan Covid-19: Yang Tidak Tahu Hanya Menyalahkan
Menko Polhukam Mahfud MD ungkap jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memimpin sendiri penanganan Covid-19.
-
Politikus PKB Tanggapi Pernyataan Ibas: Indonesia Bukan 'Failed Nation'
Luqman menilai Indonesia bukan 'Failed Nation' karena gagal mengatasi pandemi covid-19 seperti yang dikatakan Ibas.
-
Agar Buruh Tak Jadi Korban PPKM Darurat, Pemerintah Harus Perjelas Subsidi Sektor Industri
Pemerintah diminta beri penjelasan mengenai subsidi atau stimulus untuk meringankan beban perusahaan pada saat mereka menjalankan kebijakan WFH
-
Pimpinan Komisi II : Ada Baiknya Opsi Lockdown DKI Selama 14 Hari Dipertimbangkan Anies Baswedan
Pimpinan Komisi II DPR mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mempertimbangkan lockdown selama 14 hari ke depan.
-
Kasus Covid-19 Naik, Wakil Ketua Komisi II: Seluruh Kepala Daerah Wajib Jalankan Instruksi Mendagri
Untuk mencegahnya instruksi yang ditandantangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini harus disertai sanksi yang tegas
-
PKB Minta Presiden Pimpin Langsung Percepatan Vaksinasi, karena Kasus Covid-19 Melonjak Lagi
Menurut Luqman Hakim, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan dan jangkauannya kepada masyarakat.
-
Jadwal Pemilu 2024 Belum Final, Pasti Digeser Jika Bertepatan dengan Hari Raya Galungan
Jadwal pemilu pada 28 Februari 2024 itu baru ancang-ancang atau usulan dan merupakan hasil kesepahaman Tim Kerja Bersama.
-
Komisi II DPR Nilai Usulan KPU Pemilu 2024 Jadi Februari Sudah Ideal
Sesuai amanat UU Pilkada, waktu pelaksanaan coblosan Pilkada dilaksanakan di dalam bulan November 2024. Adapun waktu pencoblosan Pemilu ditentukan
-
Komisi II DPR RI Jelaskan Urgensi Revisi UU Administrasi Kependudukan
Database kependudukan belum terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik sehingga menjadi akar masalah dalam kusutnya pemenuhan hak sipil dan politik.