TAG
Kontrak Karya
Berita
-
Gag Nikel Kantongi 13.000 Hektare Izin Kontrak Karya Nikel di Raja Ampat, 260 Ha Sudah Dibuka
Bahlil Lahadalia mengatakan, izin usaha pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya merupakan kontrak karya (KK) operasi produksi.
-
Pelaku Industri Tambang Komitmen Terapkan Aspek Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
Wakil Direktur Utama NHM Amiruddin Hasyim menyampaikan kebanggaan perusahaan atas pencapaian ini.
-
Dinilai Kurang Berkontribusi, PB HMI Desak Pemerintah Tak Perpanjang Kontrak Karya PT Vale Indonesia
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak karya PT Vale Indonesia. Berikut alasannya.
-
Rencana Divestasi Saham Pertambangan Dibawa ke Panja DPR
DPR akan membentuk Panitia Kerja membahas rencana PT Vale Indonesia Tbk yang akan mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan.
-
Anggota DPR Minta Pemerintah Kuasai Bijih Nikel di Sulawesi
Anggota Komisi VII DPR Ahmad HM Ali menyarankan agar pemerintah mengubah kontrak karya (KK) Inco Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus
-
Jangan Lupa, Ada Kewajiban Freeport yang Jadi Tanggungan Baru PT Inalum
KLHK sudah mengidentifikasi 48 masalah dalam lingkungan yang berkaitan dengan operasi tambang Freeport.
-
IUPK Sementara Buat Freeport Akan Habis Bulan Depan
Freeport Indonesia akhirnya memegang status IUPK tanpa harus menggugurkan Kontrak Karya.
-
Sembilan Kontrak Karya Keberatan dengan Skema Divestasi Saham dan Perpajakan Versi Pemerintah
Alasan sembilan KK enggan meneken amendemen kontrak persis yang Bambang katakan, terkait divestasi dan perpajakan.
-
Teken 18 PKP2B dan 1 Kontrak Karya, Jonan: Dulu Sedikit sekali
Jonan menceritakan saat ia mulai menjadi Menteri ESDM pada tahun 2016 lalu jumlah perusahaan yang melakukan PKP2B hanya sedikit sekali.
-
PP Presisi Bidik Kontrak Baru Rp 8 Triliun di 2018
Tercatat, di sepanjang tahun 2017 PPRE membukukan kontrak baru sebesar Rp 5,9 triliun atau mencapai 102 persen dari target kontrak baru
-
Audit BPK: Pengendalian Intern Kementerian ESDM Atas Kontrak Karya Freeport, Bermasalah
Tambang bawah tanah di wilayah PTFI mengakibatkan terjadi amblesan permukaan yang merusak lingkungan tetapi tidak terpantau.
-
Hasil Audit BPK: Ada Potensi Kehilangan Pendapatan Negara Rp 6 Triliun
Berdasarkan PP Nomor 9/2012, tarif royalti tembaga ditetapkan sebesar 4 persen, emas 3,75 persen, perak 3,25 persen.
-
Freeport Sepakat Divestasi, Guru Besar UI: Bagus, Tapi Pemerintah Jangan Sampai Terjebak
Apresiasi besar disampaikan atas hasil perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI)
-
Pakar: Investor Butuh Kestabilan Investasi Tambang
Umumnya investor pertambangan menginginkan rezim aturan yang khusus agar investasi jangka panjang terjamin.
-
Kunjungan Menteri ESDM ke Sumbawa, PT AMNT Berkomitmen Selesaikan Smelter Sesuai Target
Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Pertambangan Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat lalu (28/04/2017).
-
Izin Ekspor Freeport Digugat ke PTUN
Organisasi kemasyarakatan Koalisi Masyarakat Sipil menggugat status ganda izin Freeport.
-
Target Pemerintah Tuntaskan Amandemen 23 Kontrak Tambang
Namun, dari jumlah itu baru 11 kontrak yang telah sepakat dengan penawaran pemerintah.
-
Indonesia dan Freeport Punya Waktu 8 Bulan Finalisasi Kesepakatan Baru
PTFI merasa bisnis tambangnya di Indonesia tidak diuntungkan oleh munculnya PP No. 1 Tahun 2017.
-
Kasus Freeport Jadi Momen Lakukan Reformasi Fiskal
Kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Minerba Tahun Ini Diproyeksikan Rp 40 Triliun
“Tahun depan hampi mirip-mirip. Target kita Rp 40 triliun, semoga tercapai,” kata Bambang
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved