Pendidikan GOTAG
Komisi I DPR RI
Berita
Foto (132)
-
PKS Sesalkan Iklan LGBT di Tayangan Iklan Youtube Anak-anak: Kominfo Harus Sigap!
Anggota Komisi I DPR RI F-PKS Sukamta menyayangkan soal munculnya tayangan iklan tentang LGBT di salah satu kanal Youtube Kids.
-
Anggota Komisi I DPR Minta BIN Koordinasi Dengan Insikt Group Dalami Bukti Peretasan Mustang Panda
Beredar kabar bahwa sistem BIN dan 9 Kementerian diretas peretas asal China, Mustang Panda.
-
RDP dengan Komisi I DPR RI, Sekretaris Bakamla Beberkan 4 Poin Roadmap Penguatan Kelembagaan
Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya.
-
PPP : Jangan Biarkan Mantan Napi Pedofilia Lalu Lalang Tampil di Media Tanpa Sesali Kesalahannya
Muhammad Iqbal menyayangkan sejumlah televisi yang justru membesar-besarkan dan merayakan kebebasan Saipul Jamil.
-
Komisi I Desak Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di KPI Diproses Hukum
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menyoroti soal adanya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
-
RI Desak Junta Militer Myanmar Buka Akses bagi Utsus ASEAN
Indonesia (RI) mendesak junta militer Myanmar untuk membuka akses bagi utusan khusus (Utsus) ASEAN.
-
Komisi I DPR RI Nilai Vaksinasi Lanud Adisutjipto Jangkau Kebutuhan Vaksin Masyarakat
Per 18 Agustus 2021 lalu, capaian vaksinasi di Gunung Kidul sudah mencapai 29,59 persen, dan Kulon Progo sebanyak 30,08 persen.
-
WNI Tiba di Bandara Halim dengan Selamat Tadi Pagi dari Kabul, Golkar Apresiasi Proses Evakuasi
Para WNI tersebut tiba di Tanah Air melalui Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 03.05 WIB dini hari tadi.
-
Taliban Kuasai Afghanistan, Anggota Komisi I DPR: Fokus Utama Sekarang Keselamatan dan Keamanan WNI
Christina Ariyani mengatakan pemerintah harus secepatnya mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) menyikapi situasi terkini di Afghanistan.
-
Taliban Kuasai Afghanistan, Imbau Pemerintah RI Tak Buru-buru Berikan Dukungan
TB Hasanuddin meminta pemerintah Indonesia agar tak tergesa-gesa memberikan dukungan kepada pemerintahan Taliban di Afganistan.
-
Anggota Komisi I DPR RI Sebut Indonesia Pilih Kolaborasi Hadapi Pandemi Covid-19
Penelusuran asal usul virus Covid-19 masih menjadi isu hangat di dunia internasional.
-
Penghapusan Tes Keperawanan Dalam Rekrutmen Calon Prajurit Wanita Dinilai Sebagai Langkah Maju TNI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia menyambut baik penghapusan tes keperawanan dalam proses rekrutmen calon prajurit perempuan
-
Fraksi PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bulan Agustus, untuk Bantuan Sosial Covid-19
Gaji yang dipotong akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar Covid-19.
-
Jadi Sorotan Bank Dunia, Anggota Komisi I: Pemerintah Jangan Ulur Waktu Pembahasan RUU PDP
Sukamta menyebut dua persoalan tersebut selama ini terus didorong oleh DPR agar segera diatasi Pemerintah. Terutama terkait persoalan keamanan data di
-
TB Hasanuddin Soroti Pengerahan BIN Dalam Program Vaksinasi Covid-19
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti pengerahan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan vaksinasi Covid-19
-
Komisi I DPR Bakal Bawa Hasil Fit and Proper Test Calon Dubes ke Rapat Paripurna
Dari 33 orang tersebut, terdapat 22 orang Calon Dubes Karir dan 11 orang Non-Karir.
-
Terapkan Protokol Kesehatan Ketat, Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Duta Besar Hari Ini
Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test terhadap 33 Calon Duta Besar, Senin (12/7/2021).
-
DPR Minta Presiden Segera Beri Nama Calon Panglima TNI: Jangan Mendekat Masa Pensiun Baru Diproses
Komisi I DPR RI hingga saat ini masih belum menerima surat dari Presiden Joko Widodo yang berisikan nama calon Panglima TNI.
-
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid Minta TNI Dukung Penuh PPKM Darurat
Menurutnya, peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari.
-
Pembahasan RUU PDP Mentok, Komisi I Ingin Lembaga Pengawas Independen Bertanggung Jawab ke Presiden
DPR dan pemerintah tak mencapai titik temu terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)
