TAG
Koalisi Masyarakat Sipil (KMS)
Berita
-
Aktivis yang Terobos Rapat RUU TNI di Fairmont Tak Terima MK Sebut DPR Tak Langgar Aturan
Adapun pengujian yang dimohon oleh Andrie terdapat dalam nomor perkara 81/PUU-XXIII/2025
-
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut UU TNI Cepat Dibahas dan Disahkan DPR Karena Dorongan Presiden
Violla mengatakan revisi UU TNI ini memang diinisiasi DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
-
Koalisi Aspirasi Dorong Pilkada Inklusif dan Adopsi Agenda Pembangunan Inklusi Sosial Berkualitas
SETARA Institute merencanakan adanya lanjutan dari town hall meeting atau debat terbuka di tiga provinsi terkait agenda inklusi sosial.
-
Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil Diminta Ajukan Judicial Review ke MK soal RKUHP
DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang Undang, Selasa (6/12/2022) pagi tadi.
-
Koalisi Masyarakat Sipil akan Terus Demo Menolak RKUHP dan Desak Presiden Bertanggungjawab
Citra beranggapan pemerintah dan DPR tidak bisa jika hanya melihat segelintir jumlah suara yang melakukan aksi perotes tersebut.
-
Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Penolakan Laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil
Polda Metro Jaya merespons perihal penolakan laporan yang dilayangkan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil pada Rabu (23/3/2022) kemarin.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Bikin Aksi Teatrikal di KPK soal Kejanggalan TWK
Dalam aksinya mereka memperlihatkan kejanggalan pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan UU ITE Tak Masuk Prioritas Prolegnas 2021
Revisi UU ITE merupakan prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Langkah Pemerintah Bentuk Komponen Cadangan
Mereka memandang pembentukan komcad merupakan langkah yang terburu-buru. Ini alasannya.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Datangi Bawaslu Terkait Lolosnya Mantan Koruptor sebagai Bacaleg
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyampaikan Surat Terbuka untuk Bawaslu RI, pada Jumat (31/8/2018) siang.
-
Pejabat Struktural KPK Minta Rotasi Dilakukan Secara Transparan dan Sesuai Aturan SDM
Proses mutasi sekitar 15 direktur, kepala biro hingga kepala bagian di KPK masih berproses meski diprotes oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
-
Sudah 6 Bulan Kasus Novel Tak Terungkap, Koalisi Masyarakat Sipil Galang Dukungan
Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK diantaranya LBH Jakarta, Kontras, ICW, PSHK, dan PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (11/10/2017) petang
-
Pemberian Izin Ekspor Konsetrat ke Freeport Menuai Gugatan Pengadilan
"Gugatan PTUN ini bisa diputuskan dalam 21 hari. Jadi bisa segera memberi kepastian."
-
Tunda Pemberlakuan PP Minerba!
"Di gugatan kami, kami mengajukan putusan sela sebelum majelis hakim memutus di putusan akhir."