Pendidikan GOTAG
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Berita
Foto (15)
-
1.800 Calon Perwira Polri Dibekali KUHP Baru, Dirjen AHU Tekankan Pemahaman Hukum Masa Kini
KUHP yang disosialisasikan ini menggantikan Wetboek van Strafrecht,produk hukum warisan kolonial—dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahu
-
Siap-siap, Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan atas KUHP Baru Berlaku Mulai 2026
Hadi mengataka, penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung
-
Menkumham Yasonna: KUHP Atur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
-
VIDEO Respons Menkumham soal Isu Pasal 100 KUHP Bisa Hilangkan Vonis Mati Sambo: Gila Cara Pikirnya
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memastikan penggodokan materi KUHP baru telah dirancang sebelum kasus Ferdy Sambo bergulir.
-
KUHP Baru Bisa Bikin Hukuman Mati Ferdy jadi Penjara Seumur Hidup? Ini Penjelasannya
Albert mengungkapkan saat KUHP Nasional berlaku nanti, maka akan membuka peluang bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi kepada presiden
-
KUHP Baru Gencar Disosialisasikan untuk Hindari Kesalahan Persepsi
Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof. Dr. R. Benny Riyanto, menilai KUHP tersebut layak disebut KUHP nasional.
-
Berlaku Efektif 2025, KUHP Baru Dinilai Perlu Segera Disosialisasikan secara Menyeluruh
Mahupiki menilai KUHP baru perlu segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum efektif diberlakukan pada 2025.
-
Politisi Perindo: Pasal Kohabitasi dalam KUHP dalam Pelaksanaan Akan Terbentur Hubungan Keluarga
pasal yang mengatur tentang seks di luar nikah dan kumpul kebo di Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuktikan hukum Indonesia tidak toleransi zina.
-
Masyarakat Pers Teguh Berkeyakinan Bagi Pers Yang Berlaku Tetap UU Pers Meski KUHP Baru Disahkan
Masyarakat pers teguh berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru disahkan.
-
Kejaksaan Agung Siap Berikan Pendampingan Judicial Review KUHP ke Mahkamah Konstitusi
Kejaksaan Agung menyatakan bersedia mendampingi pemerintah apabila ada masyarakat yang hendak mengajukan judicial review KUHP ke MK.
-
KUHP Banyak Dikritik, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Restorative Justice
Sahroni justru mengingatkan para penegak hukum agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
-
Aksi Menolak KUHP di DPRD Jawa Barat Berakhir Ricuh, 29 Mahasiswa Ditahan
Unjuk rasa para mahasiswa tersebut berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Jabar
-
Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf jika KUHP Baru Masih Banyak Kekurangan
Menkumham Yasonna Laoly meminta maaf jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan masih banyak kekurangan.
-
Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi LGBT di KUHP Terbaru
Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tidak melarang atau melakukan kriminalisasi terhadap LGBT.
-
KUHP Baru Dikritik PBB dan Sejumlah Negara, Ini Respons Komisi III DPR
Komisi III DP sikapi kritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan DPR RI beberapa hari yang lalu.
-
Pakar Hukum Nilai Keliru Minta PBB Diusir dari Indonesia Kalau Masih Kritik KUHP
Pakar Hukum menjelaskan kalaupun kantor PBB di Indonesia berkomentar secara diplomatis tak masalah karena bukan resolusi.
-
PBB Indonesia: KUHP Baru Bertentangan dengan HAM
Menurut PBB, beberapa pasal dalam KUHP baru juga berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers
-
Stafsus Presiden Pastikan Pasal Perzinaan KUHP Tak Berdampak Negatif pada Pariwisata dan Investasi
Dini pun menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal ini jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama
-
Skeptis KUHP Dibawa ke MK, BEM Unpad: Seperti UU Cipta Kerja dan UU KPK, Kami Tidak Akan Lupa
Ketua BEM Unpad 2022 Virdian Aurellio mengaku sangat skeptis apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi.
-
RKUHP Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pembentuk UU Posisikan MK Seakan Keranjang Sampah
Bivitri Susanti menanggapi pernyataan para pembentuk undang-undang baik dari pemerintah maupun DPR yang menyarankan penolak KUHP menggugat ke MK
