Pendidikan GOTAG
kementerian
Berita
-
Cara Daftar CPNS 2024 di sscasn.bkn.go.id, Disertai Daftar Formasi CPNS Kementerian 2024
Cara daftar CPNS 2024 melalui sscasn.bkn.go.id. Dilengkapi dengan daftar formasi CPNS 2024 di sejumlah kementerian seperti Kemenkumham, Kejaksaan
-
Kolaborasi Lintas Kementerian Susun Peta Jalan Wakaf Nasional
Pentingnya harmonisasi definisi dan data terkait wakaf untuk memastikan keakuratan pelaksanaan program.
-
Komisi VI DPR Minta Pemerintah Jelaskan Turunnya Anggaran Kementerian dan Lembaga hingga 40 persen
Besarnya penurunan Pagu Indikatif seperti ini belum pernah terjadi, paling tidak selama periode 2019-2024.
-
AHY Nyatakan Demokrat Tak Masalah jika Jumlah Kementerian Harus Ditambah
AHY menyatakan, pihaknya tidak merasa bermasalah jika pada pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat penambahan pos kementerian dibandingkan sebelumnya.
-
Bahlil Bingung Target Investasi 2025 Naik Jadi Rp 1.850 Triliun, Tapi Anggaran Kementeriannya Turun
Jumlah anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2024 sebesar Rp 1.299 miliar meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp 507 miliar.
-
Gandeng Tiga Kementrian, Pocari Sweat Run Kembali Gaungkan Saferunning di Edisi ke-11
Ajang lari bertajuk Pocari Sweat Run Indonesia 2024 akan kembali hadir.
-
Dua Kementerian Relaksasi Impor, Industri Dalam Negeri Khawatir Deindustrialisasi
Melepas 26.000 lebih kontainer dinilai sama saja Kemendag dan Kemenkeu mengikuti maunya para importir nakal.
-
Usulan Polisi di Bawah Kementerian, Haidar Alwi Nilai Upaya Melemahkan Institusi Polri
Presiden Haidar Alwi Care (HAC) R Haidar Alwi menilai usulan menempatkan Polri di bawah kementerian tidak tepat.
-
Pakar HTN Sebut Nomenklatur Kementerian Bisa Berubah Sesuai Dinamika dan Tuntutan Zaman
Perubahan nomenklatur kementerian disebut bisa berubah, sesuai dinamika dan kebutuhan atau tuntutan zaman.
-
VIDEO Revisi UU Kementerian Negara Bergulir di DPR: Jumlahnya Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"
Revisi dilakukan untuk mengubah pasal yang mengatur jumlah Kementerian, dari yang semula sebanyak 34 menjadi disesuaikan dengan kebutuhan presiden
-
Respons Demokrat Soal Pro Kontra Penambahan Jumlah Kementerian: Kami Memandang Memang Sudah Saatnya
Partai Demokrat menyatakan kalau adanya pro kontra dengan usulan penambahan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran,
-
Wamen Tiko Bicara Soal Adanya Wacana Kementerian Perumahan, Ini Urgensinya
Backlog merupakan, jumlah unit rumah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu.
-
Pakar Beberkan Alasan Wantimpres Harus Diperkuat, Cocok Dipimpin Jokowi
penambahan jumlah Kementerian dan adanya gagasan membentuk President Club oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto jadi sorotan.
-
Penambahan Kementerian Disebut Lahirkan Birokrasi Gemuk Berbuntut Kinerja Lambat dan Tidak Efektif
Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang tengah menjadi sorotan publik Tanah Air.
-
Demokrat Klaim Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran Bermanfaat untuk Rakyat
Penambahan jumlah kementerian ini digadang akan terwujud di pemerintahan Prabowo-Gibran dan totalnya akan menjadi 40 kementerian.
-
Wakil Ketua Komisi II DPR Sebut Jumlah Kementerian Sesuai UU Paling Banyak 34
Menurutnya, sesuai UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian paling banyak berjumlah 34.
-
Dasco Gerindra Balas Ganjar Pranowo soal Jumlah Menteri Ditambah: Hak Pemenang
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan memperbanyak jumlah kementerian adalah hak presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Gerindra Sebut Prabowo Belum Bahas Wacana Penambahan Jumlah Menteri, Dasco: Saya Juga Bingung
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan presiden terpilih, Prabowo Subianto belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian.
-
Wacana Penambahan Kementerian oleh Prabowo Dinilai Bakal Berdampak pada Beban Anggaran Negara
Ujang menduga, hal tersebut merupakan bagian untuk mengakomodasi kepentingan banyak partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Politikus Demokrat Nilai Wacana Penambahan Jumlah Kementerian Perlu Ada Kajian
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumami menilai usulan itu wajar diperlukan kajian terlebih dahulu.
