Pendidikan GOTAG
Kementerian Hukum dan HAM
Berita
Foto (20)
-
Politikus Berkarya Bantah Kisruh Partai Karena Campur Tangan Penguasa
Politikus Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah menilai gejolak yang terjadi di tubuh partai Demokrat, merupakan dinamika politik biasa.
-
Yasonna Laoly: Jika Ingin Maju, Kepada Daerah Harus Dukung MPP Guna Permudah Pelayanan Masyarakat
Menteri Yasonna menegaskan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap upaya perbaikan layanan publik melalui MPP.
-
Sepanjang 2020, Imigrasi Beri Tindakan Administratif Kepada 5.105 Orang Asing
Sepanjang 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 5.105 orang asing yang melanggar aturan.
-
Vanessa Angel Mendapat Asimilasi dari Ditjen PAS, Ini Tiga Alasannya
Vanessa Angel mendapatkan asimilasi dari Direktorat Jenderal Pemasyakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
-
MUI Kritik Kebijakan Pemerintah Berikan Pelayanan E-Visa untuk Israel
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyoroti soal kebijakan pemerintah Indoonesia yang membuka pelayanan visa elektronik bagi warga Israel.
-
Dirawat di RSCM, Narapidana Kasus Terorisme Abu Bakar Ba'asyir Demam Tinggi dan Radang
Abu Bakar Ba'asyir menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sejak 24 November 2020, dia mengalami demam tinggi dan radang.
-
Mulai Senin 23 November 2020, Pemerintah Buka Pelayanan Visa Bagi Warga Negara Subjek Calling Visa
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai membuka pelayanan visa elektronik bagi orang asing subyek Call Visa.
-
Kasus Cai Changpan Kabur, Kalapas Tangerang Dapat Promosi, 2 Anak Buah Jadi Tersangka,Pengamat Heran
Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin menyoroti jabatan Kalapas Tangerang Jumadi yang dapat promosi padahal ada kasus kaburnya Cai Changpan.
-
Menkumham Lantik 139 Konsultan Kekayaan Intelektual, Ini Harapannya
Yasonna Laoly berharap keberadaan Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan Kemenkumham membuat masyarakat lebih terbantu.
-
Pencabutan Asimilasi Habib Bahar Bin Smith Tidak Sah, Kemenkumham Ajukan Banding
Majelis Hakim menyatakan pencabutan asimilasi Bahar bin Smith oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor tidak sah.
-
Ditjen Imigrasi Sebut Aturan Soal Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun Belum Berlaku
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyatakan masa berlaku paspor menjadi 10 tahun belum berlaku.
-
Gembong Narkoba yang Kabur Dari Lapas Tangerang Kini Berstatus DPO
Narapidana narkoba asal China, Cai Changpan alias Cai Ji Fan kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
-
BREAKING NEWS: Mantan Penyidik KPK Raden Brotoseno Bebas Bersyarat Sejak 15 Februari 2020
Mantan anggota Polri Raden Brotoseno bin R Bambang Prijo Sudibjo mendapatkan bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
-
Pemerintah Harap RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Bisa Masuk Prolegnas 2021
Setelah 10 tahun, sejak 2010, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa telah menandatangani Konvensi tersebut.
-
675 Pegawai Ditjen Imigrasi Jalani Swab Test
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan badan Intelijen Negara (BIN) mengadakan pemeriksaan medis deteksi Covid
-
Ratusan Pegawai Ditjen Imigrasi Ikuti Swab Test Massal BIN
Medical Intelijen Badan Intelijen Negara ( BIN ) melanjutkan rangkaian upaya percepatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.
-
Ditjen PAS Masih Lakukan Pendalaman Terkait Narapidana Produksi Ekstasi di Kamar VVIP Rumah Sakit
Kemenkumham sedang mendalami terkait kasus narapidana Rutan Salemba, Ami Utomo Putro alias AU (42), yang memproduksi ekstasi di kamar VVIP rumah sakit
-
Ditjen AHU Kemenkumham: 8,3 Persen Perusahaan di Indonesia Laporkan Beneficial Owner
terdapat sejumlah kriteria lain yang sulit terdeteksi, seperti kepemilikan kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota
-
Telisik Kasus Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Polri Juga Periksa Saksi dari Imigrasi
Awi mengatakan penyidik akan menggali terkait pengajuan penghapusan red notice Djoko Tjandra yang dikirim ke pihak imigrasi.
-
Pemerintah Targetkan Beri Remisi HUT Ke-75 RI Kepada 142.545 Warga Binaan
remisi tersebut akan diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
