Pendidikan GOTAG
Ipi Maryati Kuding
Berita
-
KPK Dalami Peran Adonara Propertindo Siapkan Lahan ke Perumda Sarana Jaya
KPKdalami dugaan peran PT Adonara Propertindo (AP) yang menyiapkan lahan untuk ditawarkan ke Perumda Sarana Jaya dalam pengadaan tanah di Munjul.
-
KPK Tunda Tancapkan PAKU Integritas di Kemenkeu karena PPKM Darurat
(KPK) menunda untuk memberikan pembekalan antikorupsi untuk Penyelenggara Negara (PN) dan pasangannya dalam program Penguatan Antikorupsi Penyelenggar
-
KPK Telusuri Proses Pembahasan Internal Sarana Jaya dalam Pengadaan Tanah di Munjul
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Senior Manajer Divisi Usaha Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019-2020, Slamet Riyant
-
KPK Wanti-wanti Penyaluran Bansos PPKM Darurat Tak Diselewengkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti pihak terkait agar tidak menyelewengkan penyaluran bantuan sosial (bansos).
-
Alasan KPK Sidangkan Kasus Suap Eks Penyidik Robin di Pengadilan Tipikor Medan
KPK jelaskan alasan dibalik kasus Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.
-
KPK Selisik Dokumen Pengusulan Bantuan Dana Pemprov Jabar Untuk Pemkab Indramayu
KPK telah memeriksa dua tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.
-
Ratusan Pegawai KPK Positif Covid-19, Plt Juru Bicara Sebut Pihaknya Berupaya Tingkatkan Pencegahan
Sebanyak 113 pegawai dan pihak terkait lainnya di lingkungan KPK terkonfirmasi positif Covid-19, satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia
-
Mobil Suzuki APV Eks Bupati Labuanbatu Utara Dilelang KPK Rp 58 Juta, Ini Cara Untuk Ikut Lelangnya
Mobil Suzuki APV eks Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Sitorus akan dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/7/2021) pekan depan.
-
KPK Dikepung Corona, 113 Pegawai Positif Covid-19, 1 Penyidik Meninggal
Sebanyak 113 pegawai dan pihak terkait lainnya di lingkungan KPK terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan data pada Rabu (30/6/2021).
-
KPK Terima Laporan Harta Kekayaan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa
(KPK) mengonfirmasi telah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perk
-
Belum Setor LHKPN, Perwakilan KSAD Jenderal Andika Perkasa Sempat Konsultasi Dengan KPK
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
KPK Beri Penguatan Antikorupsi untuk PN di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Materi pembekalan antikorupsi kali ini disampaikan oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata
-
KPK Terima 86 Laporan Penerimaan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri 2021, Totalnya Ratusan Juta
Hingga 17 Mei 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 86 laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadan dan perayaan Idul
-
Tampung Keluhan, KPK Luncurkan Fitur JAGA Covid-19
Fitur JAGA Covid-19 juga membuka kanal keluhan terkait penanganan Covid-19 yang akan ditindaklanjuti langsung oleh dinas kesehatan setempat.
-
Mensos Risma Sambangi KPK, Bahas Perkembangan Perbaikan Data Penerima Bansos
(KPK) menerima audiensi Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait perkembangan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang dilak
-
KPK Undang Mentan dan Mendag Bahas Importasi dan Pengelolaan Pangan
Mentan dan Mendag diundang KPK rapat soal tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan.
-
Bertepatan Hari Kartini, KPK-KemenPPPA Tanda Tangani Nota Kesepahaman
Nota kesepahaman ini diharapkan dapat semakin meningkatkan peran dan kapasitas perempuan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.
-
Napi Koruptor Lapas Sukamiskin dan Tangerang Bakal Disatroni KPK
Kegiatan penyuluhan antikorupsi bagi narapidana asimilasi, KPK bakal sambangi Lapas Sukamiskin dan Lapas Tangerang.
-
Masih Ada 69 Ribu Wajib Lapor Belum Setor LHKPN, KPK Beri Peringatan
Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.
-
KPK Rekomendasikan Jokowi Soal Kelola Limbah Batubara Kategori Bahaya
KPK merekomendasikan Jokowi terkait pengelolaan Fly Ash Bottom Ash (FABA) dari batu bara di PLTU milik PT PLN pada 2020.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved