TAG
ICW
Berita
Foto (8)
-
Hasil Sidang Etik Brotoseno Ditinjau Kembali, ICW Minta Kapolri Prioritaskan Bersih-bersih Internal
Kurnia menambahkan ICW juga meminta Kapolri untuk memprioritaskan bersih-bersih di internal Polri seusai adanya revisi dua Perkap tersebut.
-
Kemenag Akui Ada Dugaan Penyelewengan Dana BOP Pesantren Pada 2020
Tidak akan ada toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren.
-
Terkait Temuan Dugaan Korupsi Dana Pesantren, HNW Desak ICW Bergerak Bersama Kemenag
HNW menyayangkan adanya temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pesantren.
-
Kadiv Propam Ungkap AKBP Brotoseno Tak Pernah Dipecat, Tapi Hanya Disanksi Minta Maaf dan Demosi
Propam Polri membenarkan bahwa mantan napi korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak pernah dipecat dari anggota Polri.
-
KPK Minta ICW Laporkan Temuan Terkait Pemotongan Dana Bantuan Pesantren
Ali Fikri mengatakan, upaya-upaya pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya semata tugas penegak hukum.
-
Irjen Wahyu Widada Tegaskan AKBP Brotoseno Tak Pernah Dipecat Meski Divonis Bersalah Kasus Korupsi
"Yang bilang dipecat siapa? putusan kode sidang etik nanti tanya ke Kadiv Propam. Yang berwenang menjelaskan di sana," kata Wahyu
-
ICW Minta Dewas KPK Telusuri Menjamurnya Spanduk Dukungan Capres Firli Bahuri
ICW meminta Dewas KPK menelusuri terkait beredarnya spanduk Ketua KPK Firli Bahuri didukung maju di Pilpres 2024.
-
KontraS dan ICW Desak Mendagri Batalkan Penempatan Anggota TNI-Polri Aktif Sebagai Pj Kepala Daerah
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan ICW mendesak sejumlah hal terkait pengangkatan perwira TNI dan Polri aktif
-
Kata KPK, Kajian ICW terkait Kerugian Keuangan Negara Salah Kaprah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kerugian keuangan negara pada tindak pidana
-
KPK Ajak ICW Hingga Masyarakat Cari Buronan Harun Masiku, Karyoto: Tapi Biaya Sendiri
KPK mengajak masyarakat, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk ikut memburu buronan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggot
-
Ade Yasin Nekat Suap Auditor Rp 1,9 M demi Pengakuan Citra Bersih dari Korupsi, ICW Kritisi BPK
Pengamat politik yang juga Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha turut menanggapi kasus suap Ade Yasin
-
Ade Yasin Suap Auditor Demi Predikat WTP, ICW Singgung Gagalnya Pengawasan Internal BPK
Bupati Bogor, Ade Yasin, diduga melakukan suap agar Pemkab Bogor mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ICW soroti pengawasan internal BPK.
-
Bupati Bogor Ade Yasin Susul sang Kakak Kena OTT KPK, ICW: Politik Dinasti Jadi Pintu Masuk Korupsi
Berikut tanggapan ICW soal penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam OTT KPK yang menyusul kakaknya.
-
ICW Kasih Nilai B untuk Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2021
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan nilai B bagi kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi selama tahun 2021.
-
Penanganan Korupsi di Kepolisian Dapat Nilai E, ICW: Sangat Buruk
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penanganan kasus korupsi di kepolisian sepanjang tahun 2021 sangat buruk.
-
ICW Beberkan 4 Modus Korupsi Sepanjang Tahun 2021
Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan empat modus korupsi yang paling sering digunakan sepanjang tahun 2021.
-
Pengamat Tanggapi Pelanggaran Etik Lili Pintauli yang Disorot AS: Memalukan dan Jadi Tertawaan Dunia
Pelanggaran etik oleh Lili Pintauli menjadi sorotan laporan dari AS. Hal ini pun dinilai menjadi hal memalukan dan tertawaan dunia.
-
Menakar Integritas KPK di Kasus Etik Lili Pintauli Usai Disorot Amerika Serikat
IM57+Institute, lembaga yang digawangi para eks pegawai KPK, menuntut Dewas KPK memproses laporan Lili Pintauli secara tuntas.
-
ICW Desak Megawati Ganti Bambang Pacul dari Ketua Komisi III DPR
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengganti Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
-
ICW Desak Luhut Harus Buktikan Kebenaran Big Data Penundaan Pemilu kepada Publik
ICW mendesak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan kebenaran big data