Pendidikan GOTAG
ICJR
Berita
-
ICJR Sebut Barang Bukti Kasus Delpedro Marhaen yang Disita Polisi Dinilai Tak Relevan
Institute for Criminal Justice Reform menyoroti barang bukti yang disita polisi dalam kasus Direktur Lokataru Delpedro Marhaen tidak relevan.
-
ICJR Tolak Apabila DPR Bahas Revisi UU Polri dan Kejaksaan
ICJR menyatakan penolakannya terhadap kemungkinan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas dalam waktu dekat.
-
ICJR Dorong Revisi KUHAP Berisi Perbaikan Hukum, Sorot Pengawasan Dalam Proses Penyidikan
Peneliti ICJR Meidina Rahmawati mendorong agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisi perbaikan hukum.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Bersurat ke Komisi III DPR Besok, Serukan Revisi KUHAP Harus Menyeluruh
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP bakal bersurat ke DPR mengenai revisi KUHAP pada Senin (10/1/2025) besok.
-
Rekomendasi ICJR dalam Pemberantasan TPPO: Tingkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Maidina Rahmawati mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi agar sedianya kapasitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia ditingkatkan.
-
ICJR Menilai Kerangka Hukum TPPO Perlu Dilakukan Perbaikan
Perlu ada perbaikan kerangka hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, khususnya revisi UU Nomor 21 tahun 2007
-
ICJR Sebut Masih Ada Penegak Hukum yang Belum Memahami Tiga Unsur Penting Dalam Kasus TPPO
ICJR Maidina Rahmawati menyampaikan hasil temuan pihaknya terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO
-
Kompolnas Soroti Lapas Over Kapasitas Karena Pengguna Narkoba: Tak Ada Anggaran Rehabilitasi
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menemukan banyaknya Lapas yang over capacity atau sesak penghuni di Indonesia.
-
ICJR Sebut UU Menjamin Justice Collaborator Punya Hak Diberi Keringanan Hukuman
Bharada E yang telah mendapatkan status JC dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah sepatutnya mendapatkan hak tersebut.
-
Kata PN Jakarta Selatan soal ICJR yang Kirim Amicus Curiae Imbas Tuntutan 12 Tahun untuk Eliezer
Humas PN Jakarta Selatan, Djumyanto mengaku telah menerima amicus curiae yang dikirimkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
-
ICJR: Hakim Penting Junjung Sistem JC Indonesia, Jangan Sampai Publik Jadi Malas Jujur Bongkar Kasus
Direktur ICJR mengatakan bahwa kepentingannya ini bukan hanya soal Bharada E, bukan hanya soal kasus ini,tapi untuk sistem JC di Indonesia
-
ICJR Kirim 'Sahabat Pengadilan' kepada Majelis Hakim Terkait Tuntutan 12 Tahun Penjara Bharada E
Dalam keterangannya, Direktur ICJR Erasmus Napitupulu menilai tuntutan jaksa atas Bharada E tidak konsisten.
-
ICJR: Ketentuan Pidana Mati Dalam KUHP Baru Langkah yang Cukup Progresif
ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP Baru merupakan jalan tengah dari masih dianggap perlunya hukuman mati di Indonesia
-
Soroti Tragedi Kanjuruhan, ICJR Sayangkan Pemeriksaan 28 Polisi Hanya Sebatas Kode Etik
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan ihwal pemeriksaan 28 personel Polri yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan.
-
ICJR Minta Seluruh Pelaku Tragedi Stadion Kanjuruhan Dipidana: Itu Bukan Sekadar Langgar Etik
ICJR menyayangkan proses pemeriksaan terhadap polisi yang malah diarahkan sebatas pemeriksaan kode etik.
-
Kasus Pemuda Tewas Setelah Ditangkap, 6 Anggota Polrestabes Makassar Terbukti Langgar Kode Etik
Enam anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya pemuda bernama Arfandi usai ditangkap.
-
Peneliti ICJR Sampaikan Lima Rekomendasi terkait Pembahasan RUU TPKS, Apa Saja?
Terkait proses pembahasan RUU TPKS, perlu juga diakomodasi oleh Baleg DPR RI untuk mempublikasikan catatan rapat setiap harinya.
-
ICJR: Tindakan Sewenang-wenang Aparat Terhadap Warga Wadas Langgar HAM
Kritik terhadap tindakan kesewenangan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terus berdatangan.
-
ICJR Sebut Tindakan Sewenang-wenang Aparat Terhadap Warga Wadas Langgar HAM
Kritik terhadap tindakan kesewenangan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terus berdatangan.
-
ICJR Nilai Pasal Penghinaan kepada Presiden Sangat Berbahaya, Ada Ketidakpastian Hukum
Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu menilai pasal penghinaan kepada presiden sangat berbahaya, ada ketidakpastian hukum.
