Pendidikan GOTAG
Hakam Naja
Berita
-
DPR Akan Sulit Sahkan RUU Pertanahan Jika Pemerintah Belum Satu Suara
Jadi, pihak Pemerintah dalam hal ini setiap kementerian, harus kompak satu suara. Bola kini di tangan Pemerintah. DPR menunggu sikap Pemerintah
-
Belum Ada Solusi Politik Uang, Rugi Besar Jika Lima Tahun Dihargai Rp 50-100 Ribu
Hakam Naja menceritakan pihaknya pernah mendapati di suatu daerah ada calon legislatif yang bukan dari kalangan politisi.
-
Biarkan Penderita Tumor, Hakam Naja Kritik Pelayanan RSUD Bendan Kota Pekalongan
Calon Wali Kota Pekalongan, Hakam Naja menengok kediaman dan memberikan santunan kepada Romadhon, penderita tumor ganas di lehernya.
-
Panja RUU Pilkada Masih Perdebatkan Syarat Uji Publik Usulan Demokrat
Uji publik hanya diikuti dan dipantau masyarakat tentang integritas dan rekam jejak calon itu," tutur Hakam Naja.
-
Panja Yakin RUU Pilkada Selesai Pekan Depan
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Abdul Hakam Naja yakin RUU tersebut akan selesai pada pekan depan.
-
Pemerintah Ingin Wakil Kepala Daerah Ditunjuk Langsung
Soal pemilihan wakil kepala daerah, lanjut Naja, belum disepakati apakah satu paket dalam pemilukada atau ditunjuk langsung kepala daerah terpilih.
-
Anggota DPR: Bentuk Pansus Pilpres Butuh 25 Pengusul dari Dua Fraksi
Menurutnya, pembentukan pansus di DPR itu hanya membutuhkan pengusul sebanyak 25 anggota DPR dari dua fraksi.
-
Safari Tim Legenda PSSI, Tak Terkalahkan di Pekalongan, Pemalang dan Batang
Tim legenda PSSI tidak terkalahkan dalam rangkaian pertandingan persahabatannya di Pekalongan Pemalang dan Batang Jumat hingga Minggu (21-23/3-2014)
-
Safari Tim Legenda PSSI, Dialog Di Cafe Merdeka Pekalongan
Berthy Tutuarima dkk juga mengikuti sebuah dialog sepakbola
-
Komisi II Kritik Pengamanan Percetakan Surat Suara di Jawa Tengah
Pengamanan minim percetakan surat suara Pemilu Legislatif mendapat kritikan dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja.
-
KPU Harus Cetak Surat Suara Braille untuk Caleg DPR dan DPRD
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja, memberikan catatan kepada Komisi Pemilihan Umum
-
Mayoritas Fraksi di DPR Setuju Larangan Politik Dinasti
Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengakui, sistem politik dinasti ada dalam draf RUU Pilkada, yang diajukan pemerintah ke DPR.
-
Pilkada Biaya Tinggi Lahirkan Koruptor
Semua pihak harus sepakat untuk menghentikan politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
-
RUU Pemilukada Batasi Pengeluaran Dana Kampanye
DPR RI bersama Pemerintah akan merumuskan pembatasan pengeluaran dana pemilukada, pembatasan kampanye dan iklan kampanye itu sendiri bagi calon kepala
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved