Pendidikan GOTAG
Guspardi Gaus
Berita
-
Legislator PAN Harap Pelantikan Anggota KPU-Bawaslu Akhiri Polemik Penundaan Pemilu
Guspardi berharap pelantikan anggota KPU-Bawaslu baru itu dapat mengakhiri polemik wacana penundaan pemilu.
-
Politikus PAN: Frasa Madrasah Tidak Boleh Hilang Dalam Draf RUU Sisdiknas
Penyusunan RUU Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) disorot sejumlah pakar dan berbagai elemen masyarakat.
-
Politisi PAN Minta Dana Miliaran Rupiah untuk Beli Gorden Dialihkan untuk Warga Terdampak Pandemi
Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) l, Guspardi Gaus, menilai pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR
-
Usulan Penerapan e-Voting dalam Pemilu 2024 Perlu Kajian Komprehensif
Penerapan e-voting pada Pemilu 2024 masih perlu pertimbangan dan kajian secara matang serta komprehensif.
-
DPR Agendakan Pembahasan Anggaran Pemilu 2024 pada 11 April 2022
Komisi II DPR RI telah mengagendakan pembahasan anggaran untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada 11 April 2022.
-
Respons Kabar SoftBank Bakal Investasi ke Sumbar, Politisi PAN: Pemda, Stakeholder Harus Gerak Cepat
Menurut Guspardi, tertariknya SoftBank berinvestasi di Sumbar merupakan angin segar dan harus diapresiasi untuk berbagai sektor potensial
-
Komisi II DPR Sebut Anggaran Pemilu 2024 akan Dibahas Sebelum Lebaran
Guspardi Gaus menyebut persoalan anggaran Pemilu 2024 masih menjadi pembahasan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah.
-
ICMI Dorong Pondok Pesantren Jadi Katalisator Pembangunan Ekonomi Keumatan
Guspardi Gaus menyebut, pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan berbasis agama, punya peran strategis mengerek ekonomi berbasis umat.
-
Pro Kontra Anggota DPR Tanggapi Penghapusan Syarat Swab dan PCR bagi Penumpang Kendaraan Umum
Kebijakan pemerintah tentang penghapusan syarat swab dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik, mengundang respons publik.
-
Legislator PAN: Bambang Susantono Harus Siap Jika Ditunjuk Jadi Kepala Otorita IKN
anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan, siapa pun yang nantinya resmi ditunjuk adalah sepenuhnya wewenang Jokowi.
-
DPR: Penghapusan Syarat Tes Antigen dan PCR bagi Penumpang Dapat Percepat Vaksinasi
Kebijakan pemerintah terkait penghapusan syarat tes antigen dan PCR bagi calon penumpang moda transportasi darat, udara, dan laut, disambut baik.
-
Jokowi Instruksikan Revisi Aturan JHT, Legislator PAN: Wujud Kepekaan Presiden Terhadap Pekerja
Perintah revisi permenaker No 2 tahun 2022 tentang JHT merupakan bukti Jokowi sangat memperhatikan dan peka serta memahami asprirasi para pekerja
-
Anggota Komisi II Tegaskan Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Jabatan kepala otorita IKN memang pemerintah daerah khusus setingkat menteri dan diangkat serta di berhentikan oleh presiden
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Anggota Komisi II DPR: Kebijakan Mengada-ada
Pemerintah akan mewajibkan syarat fotokopi Kartu BPJS Kesehatan untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun.
-
Masyarakat Diajak Pantau Proses Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu
Komisi II akan mengkritisi setiap calon komisioner KPU-Bawaslu secara tajam dengan memperhatikan integritas, kapabilitas dan independensi para calon.
-
Kasus Desa Wadas, Legislator PAN: Tangani Konflik Agraria Berbasis Kekerasan Tak Selesaikan Masalah
Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam peristiwa di Desa Wadas sangat disayangkan karena tak sejalan dengan program Presisi.
-
Politisi PAN Minta Pemerintah Waspadai Agenda Terselubung di Balik Kehadiran Museum Holocaust
Guspardi menilai keberadaan museum itu bisa diduga sebagai bentuk provokatif, tendensius dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
-
Anggota Pansus Bantah Tak Libatkan Masyarakat Dalam Pembahasan UU IKN
Guspardi Gaus mengatakan dalam perumusan hingga pengesahan RUU IKN sudah dibuka ruang diskusi yang luas.
-
Anggota Pansus Ingatkan Presiden Hati-hati Pilih Kepala Otorita IKN
Nama Basuki Tjahja Purnama atau Ahok disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
-
Anggota Pansus Persilakan Din Syamsuddin Gugat UU IKN ke MK
Elemen masyarakat mempunyai hak untuk melayangkan gugatan uji materi (Judicial Review) terhadap materi Undang Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke MK.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved