Pendidikan GOTAG
FITRA
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA).
Berita
-
FITRA: Kasus e-KTP Itu Korupsi By Design!
"Kasus e-KTP ini korupsi by design sangat sistemik. Mulai dari pembahasan dan perencanaan dan pelaksanaannya."
-
FITRA Nilai PP 72 Untungkan Kelompok Tertentu
Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menilai Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2016 menguntungkan kelompok tertent
-
Kenaikkan PNBP Kendaraan Bermotor Seharusnya Bertahap
Menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor melalui Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 dianggap kurang bijak.
-
Pemerintah Harusnya Cari Solusi Selain Menaikan Tarif Penerbitan Dokumen di Kepolisian
Niat pemerintah menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor dengan menaikan tarif STNK dan BPKB dinilai bukan langkah yang bijak
-
KPK dan Ombudsman Diajak Awasi Proses Pembahasan APBD Kalimantan Tengah
"Seperti yang sudah sering saya sampaikan, bagaikan air, setiap tetes APBD harus bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kalimantan Tengah,"
-
FITRA Juga Temukan Keanehan Laporan Keuangan di Kementerian ESDM
Angka sebesar Rp33.941.346.379,44 dan 206.873.359,88 dollar AS ternyata tidak didukung dengan rincian dari dokumen sumber yang memadai.
-
FITRA Temukan Keanehan di Laporan Keuangan Ditjen Pajak
"Parameternya ada pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015"
-
FITRA Sayangkan Langkah Pemerintah Yang Menyasar Pengusaha UMKM Lewat Tax Amnesty
Karena para konglomerat yang selama ini menyembunyikan kekayaan mereka, tidak bisa disamakan dengan pengusaha UMKM.
-
Ombusman akan Minta Penjelasan Menkominfo
Pemanggilan yang dilakukan terkait atas laporan yang disampaikan FITRA beberapa waktu lalu.
-
Tidak Adil Bila Pengusaha UMKM Dikenai Sanksi Sama Seperti Konglomerat
"Dalam praktiknya, kebijakan tax amnesty kemudian menyasar kepada UMKM, yang ada di dalamm negeri,"
-
Terkait Interkoneksi, FITRA Laporkan Kemkominfo ke Ombudsman
Apung menambahkan, isi surat edaran itu terindikasi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
-
Masyarakat Harus Peka Terhadap Potensi Petahana Manfaatkan Jabatannya
"Selain itu ada juga dana hibah. Dana bansos dan dana hibah pengelolaannya itu kan tidak transparan dan akuntabilitasnya tidak jelas,"
-
FITRA Sebut Status Dana Aspirasi Seperti Siluman
"Kami juga ingin diperjelas mengenai dana aspirasi ini. Karena status dana aspirasi masih seperti siluman karena tidak ada nomenklatur dalam UU Keuang
-
Kemenkominfo Disarankan Koordinasi Sebelum Lakukan Penurunan Tarif Interkoneksi
Karena menurutnya, kebijakan dari Kemenkominfo terkait penurunan tarif interkoneksi menimbulkan polemik.
-
Konflik Kepentingan Jadi Penyebab Korupsi Subur di DPR
"Potensi ini semakin mengkhawatirkan mengingat lebih dari setengah anggota DPR memiliki latar belakang sebagai pengusaha,"
-
FITRA Sebut Ahok Harus Cuti Saat Masa Kampanye
"Cuti Petahana adalah keharusan, agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam hal penggunaan fasilitas negara dan potensi politisasi anggaran,"
-
Sri Mulyani Dikhawatirkan Akan Bertentangan Dengan Jokowi
Sekjen FITRA, Yenny Sucipto mengingatkan bahwa Sri Mulyani namanya terseret dalam kasus Bank Century
-
Presiden Jokowi Diminta Hentikan Eksekusi Mati
YLBHI dan FITRA mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan eksekusi terpidana mati yang berpotensi pada penyelewengan anggaran negara.
Daftar Masalah yang Ditimbulkan Akibat PP Nomor 77 Tahun 2016
Seknas FITRA dan sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menelaah PP tersebut
Potensi Rugikan Negara Rp 53 T, Fitra Minta KPK Rekomendasi Batalkan Penurunan Tarif Interkoneksi
Manager Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, mengatakan SE tersebut berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp 53,9 triliun.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved