Pendidikan GOTAG
Emerson Yuntho
Berita
Foto (8)
-
Emerson Yuntho Sebut Kota Serang Tidak Pantas Jadi Ibu Kota Provinsi, Begini Reaksi Warganet
Warganet ramai-ramai mengomentari unggahan Emerson Yuntho mengenai Kota Serang tidak layak menjadi ibu kota.
-
Minta Presiden Benahi Pungli di Samsat, Emerson Yuntho: Valentino Rossi Pun akan Sulit Dapat SIM C
Melalui surat terbuka, Emerson Yuntho meminta Jokowi membenahi masalah praktik pungutan liar (pungli) di Samsat dan Satpas di seluruh Indonesia
-
Setelah Mahfud MD dan Polda Metro, Kini Ombudsman Bedah Soal Dugaan Pungli di Samsat Jaktim
Ombudsman Jakarta Raya bicara soal dugaan pungli di Samsat Jaktim, menurutnya hal serupa juga terjadi di samsat lainnya.
-
Aktivis Antikorupsi Ungkap Dugaan Pungli di Samsat Jaktim, Mahfud MD dan Polda Metro Bersuara
Menko Polhukam hingga Dirlantas Polda Metro Jaya merespon dugaan pungli di Samsat Jaktim, tim pengawas dan pemantau diterjunkan ke lapangan.
-
Dirlantas Polda Metro Jaya Turun Tangan Soal Dugaan Pungli di Kantor Samsat Jaktim
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya angkat bicara perihal dugaan adanya pungutan liar (pungli) di kantor Samsat Jakarta Timur.
-
Mahfud MD akan Cek Dugaan Pungli di Samsat Jakarta Timur
Dapat aduan dugaan pungli di kantor Samsat Jakarta Timur dari aktivis antikorupsi Emerson Yuntho, Mahfud MD bakal segera cek bukti-buktinya.
-
Emerson Yuntho Ungkap Temuan Dugaan Pungli di Samsat Jakarta Timur
Emerson Yuntho ungkap pengalamannya menemukan dugaan pungli di Samsat Jakarta Timur, temuan itu juga diadukan ke Menteri Mahfud MD.
-
Dukung dan Kawal Stranas Pencegahan Korupsi Terkait Peningkatan Penerimaan Negara
Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) resmi meluncurkan aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021-2022.
-
Negara Terancam Kehilangan PPh Badan Rp 2,6 Triliun, Kebijakan Rokok Murah Layak Dikoreksi
Potensi kehilangan PPh badan diperkirakan terus bertambah dari tahun ke tahun seiring keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai beserta HJE rokok
-
Dokter Reisa Angkat Bicara Soal Hasil Survei Tingkat Kecemasan Warga Menurun Atas Pemberitaan Covid
Dalam cuitan di Twitter, bergabungnya Reisa Broto Asmoro menjadi tim juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membawa dampak.
-
KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Emerson Yuntho Singgung Peran Dewan Pengawas: Koruptor Diuntungkan
Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho angkat bicara soal kasus suap yang menyeret Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.
-
Soal Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Pengamat: Kalau Dibilang KPK Tidak Diawasi, Saya Kira Keliru
Wakil Direktur Visi Integritas, Emerson Yuntho menyebut selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diawasi oleh DPR, BPK, dan Menkominfo.
-
Perang Melawan Korupsi Bukan Cuma pada Tanggal 9 Desember
Korupsi mulai terjadi di semua lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga bisnis. Korupsi mulai merambah dari kota hingga ke pelosok
-
Dirjen Pajak Perlu Terapkan Sistem Manajamen Antipenyuapan
Korupsi yang terjadi di internal, terkait dengan praktek suap, kolusi atau nepotisme dalam penempatan pegawai atau pejabat di lingkungan pajak.
-
Berpotensi Rugikan Negara, Pemerintah Didesak Segera Atasi Celah dalam Kebijakan Cukainya
Emerson menjelaskan, tarif cukai rokok golongan II sebenarnya untuk perusahaan rokok kecil dan menengah mengingat tarif cukainya yang lebih rendah
-
Inilah 13 Kewenangan Penindakan KPK yang Dipangkas
DPR RI telah mengesahkan revisi UU KPK, meski di tengah kontroversi anggapan langkah tersebut merupakan pelemahan terhadap lembaga antirasuah.
-
Jajaran Direksi Perusahaan BUMN Perlu Disaring KPK
Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho memberi saran kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melibatkan KPK
-
Kementerian BUMN Disarankan Minta Bantuan KPK saat Saring Direksi Perusahaan BUMN
Peran KPK ini penting untuk menyaring dan atau memastikan jajaran direksi diisi sosok yang bersih bebas dari praktik korupsi
-
Pemerintah Harus Serius Cegah Korupsi di BUMN
"Persoalan korupsi di BUMN sesungguhnya disadari betul oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN," ujarnya
-
ICW: Pencalonan Mantan Koruptor Hanya di Mulut
Tercatat dari 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved