Pendidikan GOTAG
Draf RKUHP
Berita
-
Halomoan Sianturi: Negara Hukum Masih Jadi Mimpi
Halomoan Sianturi bermimpi hukum akan benar-benar menjadi panglima di Indonesia yang merupakan negara hukum di samping negara demokrasi.
-
Kaleidoskop 2022: Lika-liku Pengesahan RKUHP Jadi UU Meski Tuai Protes
KUHP disebut warisan kolonial Hindia Belanda dengan nama resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI).
-
Di Hadapan Mahasiswa, Kajati Kalbar Bicara Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Resorative Justice
Dr Masyhudi melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Sambas, Singkawang dan Menpawah.
-
Mendagri: Sejumlah Masalah RKUHP Telah Disepakati
Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah masalah yang selama ini diperdebatkan dalam pembahasan RKUHP telah disepakati.
-
Mahasiswa Tanya soal Pasangan Belum Menikah Check-In di Hotel dalam RKUHP, Ini Jawaban Wamenkumham
Mahasiswa yang bertanya mengaku membaca terkait hak tersebut dari sebuah artikel yang merujuk aturan tersebut pada pasal 415 draf RKUHP.
-
Panggung Demokrasi Tribunnews 13 Juli 2022: Menyoal Draf Final RKUHP
Program talkshow Panggung Demokrasi Tribunnews edisi Rabu (13/7/2022) akan membahas tema "Menyoal Draf Final RKUHP".
-
Draf Final RKUHP: Mengganggu Tetangga dengan Suara Gaduh pada Malam Hari Didenda Rp 10 Juta
Setiap orang yang membuat berisik sehingga menggangu ketenangan tetangga didenda Rp 10 juta
-
Draf RKUHP Terbaru: Tukang Santet Dipenjara 18 Bulan atau Denda Rp200 Juta
Dalam Pasal 252 ayat (1), tukang santet bisa diancam penjara 18 bulan atau pidana denda sebesar Rp200 juta.
-
Draf Final RKUHP: Penista Agama Dipenjara 5 Tahun
Draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih memasukkan pasal pidana bagi penista agama
-
Draf RKUHP Terbaru: Hina DPR, Polisi, Kejaksaan, dan Pemda Dipenjara 18 Bulan
Apabila penghinaan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, maka hukuman bertambah jadi paling lama 3 tahun.
-
Ada Draf Perbaikan, RKUHP Tak Akan Disahkan dalam Waktu Dekat
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyebut, RKUHP tak akan disahkan rapat paripurna terdekat.
-
DPR Klaim Pemerintah Isyaratkan Sepakat Sahkan RKUHP di Sidang Paripurna
Pemerintah disebut telah sepakat agar lembaga legislatif segera mengesahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
-
Terkait RKUHP, DPR Belum Teruskan Surat ke Pemerintah, Sufi Dasco: Belum Ada Kemajuan
Menurut Sufmi, hal ini dikarenakan DPR juga masih menunggu hasil sosialisasi yang saat itu ditugaskan kepada pemerintah terhadap RUU tersebut.
-
BEM UI akan Demo di DPR terkait Draf RKUHP, Berharap Puan Maharani Temui Massa Aksi
Mahasiswa berharap Ketua DPR Puan Maharani akan menemui massa yang akan demo sebagai protes atas tidak dibukanya draf RKUHP.
-
Ribuan Mahasiswa Bakal Bergabung dengan BEM UI Demo di DPR Tuntut Draft RKUHP Dibuka
Ribuan mahasiswa diagendakan akan bergabung dengan BEM UI melakukan aksi demo yang menuntut agar draft RKUHP dibuka ke publik.
-
KiSSNed Soroti Tiga Pasal Kontroversial Dalam RKUHP
KiSSNed harap DPR mencabut pasal 353, 354 dan 273 RKUHP ini, karena jelas sangat berpotensi mengekang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Partisipasi Publik pada RKUHP Justru Untungkan Pembuat UU
Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan sangat menguntungkan para pembentuk undang-undang.
-
Norma RKUHP Dianggap Batasi Kebebasan Berpendapat, PKS Minta Pertimbangkan Aspirasi Rakyat
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil menjelaskan salah satu norma dalam RKUHP yang dianggap bertentangan adalah soal kebebasan berpendapat.
-
Komisi III DPR Tak Pungkiri Perubahan RKUHP Ulang Kembali Semangat Kolonialisme
Nasir Djamil tidak memungkiri bahwasanya sejumlah norma dalam perubahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membawa semangat kolonialis
-
Aktivis HAM Minta DPR Lebih Aktif saat Bahas RKUHP Bareng Pemerintah
Asfinawati menyoroti pasifnya DPR saat membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) bersama pemerintah.
