Pendidikan GOTAG
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Berita
-
Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Revisi KUHAP ke DPR
Penyerahan dokumen dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, kepada pimpinan Komisi III DPR.
-
Alasan Baleg DPR Bahas DIM RUU Minerba Tertutup, Ingin Fokus pada Pasal Ini
Doli beralasan karena ingin konsen terhadap sejumlah pasal, khususnya soal dua hal yakni hilirisasi dan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
-
RUU BUMN Ditargetkan Selesai Akhir 2025, Kewenangan Presiden Soal Kekayaan Negara Akan Dipisah
DPR menargetkan RUU BUMN bisa selesai dibahas dan disahkan menjadi undang-undang pada akhir 2025.
-
RUU PPRT Rampung Dibahas, Terdiri Dari 367 DIM
pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
-
Pembahasan DIM Rampung, Pemerintah Segera Bahas RUU PPRT Dengan DPR RI
Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
-
Pemerintah Mulai Bahas Percepatan Penetapan RUU PPRT, 3 Kementerian Dapat Mandat Susun DIM
Diperkirakan Kementerian yang akan mendapat mandat adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, dan Kementerian Hukum dan HAM
-
Hari Ini Komisi III DPR Rapat dengan Pemerintah Bahas DIM RKUHP, Arteria: Semoga Publik Teryakinkan
Komisi III DPR RI hari ini rapat bersama pemerintah untuk membahas DIM Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Arsul Sani Menilai Pasal Penghinaan terhadap Presiden Harus Tetap Ada dalam RKUHP, Ini Alasannya
Arsul Sani menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus tetap ada.
-
Kemendagri: Hasil Inventarisasi Aset Desa di Kabupaten Tana Tidung Kaltara Capai Rp 142,7 Juta
Kemendagri menyatakan hasil inventarisasi aset desa di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai Rp 142,7 juta.
-
Menteri PPPA: DIM RUU TPKS Rampung Disusun Pemerintah
RUU yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), telah melewati proses yang panjang sejak 2016.
-
Wamenkumham Jamin Aturan di RUU TPKS Tidak Tumpang Tindih Dengan Hukum Lainnya
Namun pemerintah menambahkan, sehingga ada sekitar 7 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS.
-
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Terima DIM RUU TPKS
Namun penyerahan DIM RUU TPKS urung terjadi karena pemerintah masih melakukan penyempurnaan DIM.
-
Pemerintah Percepat Pembahasan DIM RUU TPKS
Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin.
-
Menkeu Sri Mulyani Terima Daftar Inventarisasi Masalah RUU HKPD
Pemerintah bersama DPR masih melanjutkan pembahasan RUU HKPD sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi fiskal
-
Mensos Bakal Konsultasi Presiden Soal BNPB Tidak Dicantumkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana
Tri Rismaharini akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak
-
Mensos Sebut Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beserta jajaran, Senin (17/5/2021).
-
KSP: RUU Cipta Kerja Hampir Rampung, Masyarakat Harus Melihat secara Objektif
Saat ini pembahasanya sudah hampir selesai dengan telah dibahasnya sejumlah DIM dan pasal-pasal krusial
-
Komisi VI Terima DIM RUU Larangan Praktek Monopoli dari Pemerintah
Komisi VI DPR RI menerima DIM Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari pemerintah.
-
Pansus Revisi UU Antiterorisme Sisakan 45 Pasal Sensitif dan Kontroversial
Pasal-pasal tersebut diklasifikasikan sebagai pasal-pasal yang kontroversial atau sensitif.
-
RUU Perlindungan Pekerja Luar Negeri Lindungi Pekerja dan Tingkatkan Kompetensi Pekerja
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memastikan, penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Luar Negeri (PPLIN) selain lindungi pekerja juga tingkatkan kompetensi.
